Taatilah Ulama
Kita ketahui bahwa bencana alam, musibah, musibah penyakit, musibah kemiskinan yang kita alami di nergeri kita ini, merupakan cobaan dari Allah ta'ala dan merupakan peringatan Allah ta'ala bagi kita.
Coba kita memeriksa kejadian-kejadian di negeri kita
1. Keadilan tidak ditegakkan dan kezaliman terjadi di segala bidang.
2. Pendapat ulama yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadits tidak lagi ditaati.
Semakin hari kita mengamati petunjuk Ilahi tersebut, telah tampak tidak tegaknya keadilan dan terjadinya kezaliman disegala bidang di negeri kita ini.
Sebagian pemimpin tidak lagi amanah, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Korupsi, kolusi dan nepotisme masih merajalela. Alih-alih terjadi peningkatan perkara yang bisa ditangani KPK , namun ternyata tidak juga menjadi efek jera. Keadilan yang “tebang pilih” dan berdasarkan “pesanan” terlihat jelas di aparat penegak hukum (yudikatif). Bisa kita lihat terakhir ini betapa mudahnya menjadi buron dari dugaan korupsi pada kasus Bank Bali atau kasus “pencemaran nama baik” di Pengadilan Tinggi Tanggerang, menggugat seorang pasien yanag sesungguhnya tidak mendapat pelayanan baik di sebuah rumah sakit, dll.
Begitu juga pendapat Ulama tidak juga ditaati, bisa kita amati. Fatwa MUI dengan tegas menyatakan kesesatan paham Liberalisme, Sekularisme Agama dangan Fatwa MUI No: 7/MUNAS VII/MUI/II/2005 namun pada kenyataan pemimpin negeri saat ini menggunakan kaum liberalisme sebagai orang-orang dekat / kepercayaan pada team sukses PILPRES mereka seperti Rizal Malarangeng, Saiful Mujani, Hamid Basyaib, Denny JA dll. Begitu juga kerjasama FOX Indonesa dengan Lembaga Survey, menunjukan betapa liberalnya mereka dengan hasil survey dan pencitraan yang salah, hal ini sebenarnya merupakan pembodohan rakyat. Juga pengangkatan Boediono sebagai cawapres yang didukung juga oleh Goenawan Mohammad. Dukungan kepada Boediono diberikan karena ideologi liberalisme yang dianut anggota Mafia Barkeley ini. Begitulah rangkuman informasi yang bisa kita dapatkan dari majalah Islam Sabili edisi 25 TH XVI, 9 Rajab 1430.
Jika kita berharap tidak lagi ketidak-adilan merajalela di negeri ini maka mulailah dengan mentaati para Ulama.
Saat ini hampir semua elite ormas Islam seperti, NU, Muhammadiyah, Hidayatullah, Forum Umat Islam, FPI dan lain-lain mendukung JK.
Sebagaimana yang dicontohkan oleh KH Cholil Ridwan, Ketua MUI, bimbingan yang Beliau sampaikan bahwa, “mempertimbangkan usul fiqih yang menyebutkan pilihlah "yang paling sedikit mudharatnya (bahaya dan negatifnya)". Kita lihat kandidat JK, background keluarga dan dirinya adalah Muslim. Keluarga besar dan dirinya juga sudah ibadah haji, istri dan keluarga besarnya yang muslimah sehari-hari menutup aurat (berjilbab). Meski begitu umat Islam juga harus memahami bahwa kandidat ini bukan yang ideal, yang akan memperjuangkan tegaknya syariah Islam di Indonesia. Tetapi dibandingkan dua kandidat lainnya, yang ini memiliki kebaikan lebih yang tercermin dari perilaku dan ketaatannya dalam menjalankan ajaran Islam. Dilihat dari sudut keburukan, kejelekan paling sedikit. Dilihat dari sudat kebaikan, kebaikannya lebih banyak."
Sebaiknya kita tidak mengatakan bahwa Ulama mencampuri urusan politik. Pendapat inilah yang sesungguhnya yng diinginkan kaum sekuler dan liberalisme, memisahkan wilayah agama dengan negara. Namun sesungguhnya agama Islam wajib diimplementasikan di segala aspek kehidupan. Politik dalam Islam berbeda dengan politik sekular yang bersumber kepada spekulasi akal yang rentan berubah, politik Islam bersumber ke pada Wahyu. Jadi, sistem, nilai, visi, misi dan agenda dalam politik Islam juga didasarkan kepada, dan diderivasi dari Wahyu. Politik Islam tidak akan memper juangkan nilai nilai yang bertentangan dengan Wahyu seperti memperjuangkan kebebasan kesesatan akidah, kebebasan seks seperti gerakan homoseksual, lesbianisme, pornografi, dan lainnya. Sebaliknya, politik sekular bisa melindungi dan menyebarkan kekeliruan-kekeliruan kepada masyarakat dengan mengkambing-hitamkan kebebasan, relativitas nilai dan budaya. Politik sekular berjuang untuk meraih kekuasaan yang dibangun dengan dasar kepentingan. Tiada musuh yang abadi dalam politik karena yang ada adalah kepentingan. Inilah jargon sekular yang sering dilontarkan. Dampaknya, politik sekular tidak memiliki integritas. Dengan konsep moral yang pragmatis, semua serba boleh, asal kan kekuasaan dapat diraih. Jikapun terdapat integritas, maka integritas itupun di bangun di atas filsafat pragmatis. Sedangkan dalam politik Islam, yang diperjuangkan adalah kebenaran, bukan semata-mata kekuasaan. Kebenaran lebih penting dari kemenangan yang dilakukan dengan menghalalkan segala cara. Kekuasaan diraih dengan kebenaran dan kekuasaan adalah amanah dan sarana dakwah, untuk menyebarkan rahmat Allah di atas muka bumi. Jadi bukanlah menang atau kalah , namun yang diutamakan adalah benar atau salah.
Akhir-akhir ini banyak umat Islam yang sudah berani melecehkan para ulama dan tidak menghormati mereka lagi, ini adalah salah satu tanda akhir zaman. Padahal dalam Islam, para ulama mendapatkan kedudukan yang sangat terhormat sekali. Diantaranya adalah apa yang disebutkan Allah swt dalam salah satu firman-Nya :
” Wahai orang-orang beriman taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rosul-Nya dan ulil amri di antara kamu ” (QS An Nisa’ : 59 )
Dalam ayat tersebut, Allah swt memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mentaati Allah , Rosul-Nya dan ulil amri. Hanya saja ketaatan kepada Allah dan Rosul-Nya adalah ketaatan mutlak, sedangkan ketaaatan kepada ulil amri tergantung kepada ketaatan mereka kepada Allah dan Rosul-Nya. Adapun maksud dari ulil amri dalam ayat tersebut menurut Ibnu Abbas ra, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Thobari dalam tafsirnya adalah para pakar fiqh dan para ulama yang komitmen dengan ajaran Islam. Sedangkan Ibnu Katsir berpendapat bahwa ulil amri di atas mencakup para ulama dan umara ( pemimpin ). Ini sesuai dengan apa yang kita dapati dalam perjalanan sejarah Islam pertama, bahwa Rosulullah saw adalah sosok ulama dan umara sekaligus. Begitu juga para khulafa’ rasyidin sesudahnya : Abu Bakar, Umar, Ustman dan Ali, begitu juga beberapa khalifah dari bani Umayah dan bani Abbas.
Namun dalam perkembangan sejarah Islam selanjutnya, sangat jarang kita dapatkan seorang pemimpin negara yang benar-benar paham terhadap Islam. Dari sini, mulailah terpisah antara ulama dan umara. Dalam posisi seperti ini, manakah yang harus kita taati terlebih dahulu, ulama atau umara ?
Kalau kita perhatikan ayat di atas secara seksama, akan kita dapati bahwa ketaatan kepada ulil amri tergantung kepada ketaatan mereka kepada Allah dan Rosul-Nya.
Sedang orang yang paling mengetahui tentang perintah Allah dan Rosul-Nya adalah para ulama, dengan demikian ketaatan kepada para ulama didahulukan daripada ketaatan kepada umara, karena umara sendiri wajib mentaati ulama yang komitmen dengan ajaran Islam. Dalam hal ini Ibnu Qayyim dalam bukunya ” I’lam Al Muwaqi’in ” ( 1/9 ) menyatakan : ” Pendapat yang benar adalah bahwa para umara’ hanya boleh ditaati jika mereka memerintahkan kepada sesuatu yang berdasarkan ilmu, hal itu bisa terwujud jika para umara’ tersebut mengikuti para ulama, karena ketaatan itu hanya diwajibkan pada hal-hal yang baik –baik saja dan berdasarkan ilmu. Oleh karenanya, kita mentaati ulama, karena mereka mentaati Rosulullah saw, begitu juga kita mentaati umara’ karena mereka mentaati para ulama . ”
Maka, sangatlah indah jika para umara dan ulama tersebut saling bekerjasama untuk memimpin, mengajak, dan memerintahkan umat ini kepada hal-hal yang baik dan bermanfaat di dunia dan akherat, serta melarang hal-hal yang jelek yang akan membawa mudharat bagi bangsa dan umat. Suatu negara akan baik dan maju jika para pemimpin dan ulamanya baik, sebaliknya jika keduanya rusak, maka negarapun pasti akan rusak. Ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Abdullah Mubarak : ” Dua kelompok manusia, jika mereka baik, maka masyarakat akan baik, sebaliknya jika mereka rusak, maka masyarakatpun akan ikut rusak, mereka itu adalah para ulama dan umara’.
Para ulama dalam sebuah masyarakat dan negara mempunyai peran yang sangat besar, mereka berhak untuk ikut campur dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan maslahat umat, karena mereka mempunyai bekal dan ilmu yang cukup untuk berbicara masalah tersebut, apalagi kalau hal tersebut dilakukan secara musyawarah dan bersama-sama, tentunya akan lebih kuat dan akan terhindar dari mengikuti hawa nafsu atau sekedar mencari jabatan serta kesenangan dunia, seperti yang dituduhkan oleh beberapa pihak. Bahkan dalam kajian ilmu ushul fiqh, kita dapatkan bahwa Ijma’ ( konsensus ulama ) merupakan sumber hukum ketiga setelah Al Qur’an dan hadist. Hal itu, mengingat bahwa para ulama tersebut tidak akan mungkin berkumpul dan menyepakati hal-hal yang bertentangan dengan syari’at Islam.
” Dan Barang siapa yang menentang Rosul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orng mukmin , maka Kami biarkan ia bergelimang dalam kesesatannya, dan Kami masukkan ia ke dalam neraka Jahannam, dan neraka Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali ( QS An Nisa’ : 115 )
Imam Syafi’I melihat dalam kalimat Al Qur’an di atas, yaitu yang berbunyi : ” dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin ” sebagai landasan keabsyahan ijma’ ( konsensus ulama ). Adapun keterangannya adalah barang siapa yang menyelisihi jalan atau cara pandang orang-orang yang beriman, dalam hal ini adalah ijma’ ( konsensus ) para ulama , maka dia diancam oleh Allah dengan neraka Jahannam. Padahal secara kenyataannya para ulama itu adalah bagian dari umat ini, bahkan jumlah mereka sangat sedikit, namun karena kapasitas keilmuan mereka, maka kesepakatan mereka dianggap telah mewakili umat Islam secara keseluruhan. Dari sini, kita mengetahui betapa tinggi kedudukan para ulama di tengah-tengah masyarakat. Di sisi lain, ayat di atas memberikan pesan kepada umat Islam untuk selalu bersama dengan para ulama, dan bertanya kepada mereka tentang hal-hal yang tidak mereka ketahui, sekaligus larangan untuk menyelisihi para ulama dengan mengeluarkan pendapat – pendapat aneh yang tidak ada dasarnya dari Al Qur’an dan hadist. Semoga Allah swt menjaga kita dari berbuat yang tidak sesuai dengan jalannya orang-orang beriman .
Semoga pemimpin yang terpilih nanti, pada sisi Presiden dapat dibentuk Majelis Pertimbangan Ulama Indonesia (MPUI) yang memberikan pertimbangan segala hal yang berhubungan dengan pemerintahan dan kebijakannya agar sesuai dengan Al Quran dan Hadits. MPUI ini terdiri dari wakil seluruh ormas Islam, lembaga penelitian pemerintahan berdasarkan Islam seperti INSIST, pada prinsipnya perwakilan yang disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar terhindar dari paham yang sesat.
Dalam rangka mendukung siapakah sosok yang didukung oleh para Ulama dan mempertimbangkan bahwa “tak kenal maka tak sayang”, marilah kita lihat sosok JK berdasarkan buah pikiran beliau yang diambil dari 2 buah buku kumpulan pidato tanpa teks yang direkam dan ditranskripsikan dalam judul.
Pikiran-pikiran Praktis M. Jusuf Kalla – Mengurai benang Kusut, 68 Pidato
Bunga Rampai Lepas M. Jusuf Kalla – Krisis Membuahkan Kemajuan., 71 Pidato
Dengan melihat buah pikiran beliau, semoga kita dapat membaca kompetensi/ kemampuan dan harapan beliau dalam memimpin negeri ini kelak.
Berikut cuplikan 8 buah pidato yang diambil dari kedua buku tersebut.
1. Pemikiran JK bag 1 – Tentang Konflik
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2009/06/23/pemikiranjk1/
2. Pemikiran JK bag 2 – Tentang Partai
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2009/06/23/pemikiran-jk-bag-2-tentang-partai/
3. Pemikiran JK bag 3 – Tentang Birokrasi Yang Tidak Korup
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2009/06/23/pemikiranjk/
Pemikiran JK bag 4 – Kemandirian
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2009/06/25/kemandirian/
5. Pemikiran JK bag 5 – Koperas dan Zakat
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2009/06/25/koperasizakat/
Pemikiran JK bag 6 – Ruang Ditata untuk Rakyat
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2009/06/25/ruangrakyat/
Pemikiran JK bag 7 - Demokrasi yang Santun
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2009/06/25/demokrasisantun/
Pemikiran JK bag 8 – Berdakwah dan Berdagang
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2009/06/25/berdakwah/
Kita berlindung diri kepada Allah swt dari sikap mengindahkan kata hati nurani dan akal sehat, karena dikalahkan oleh nafsu syahwat. Dan sekaligus kita berdo’a agar kita dikaruniai iman dan aqidah yang kokoh sehingga melahirkan mental yang sehat dan hati yang waras –qalbun salim-. Tentunya dengan usaha keras kita menggapai hidayah-Nya
Janganlah karena lebih mementingkan urusan dunia, kita bercerai berai. Marilah kita menjaga Ukhuwah Islamiyah dan saling menghormati pada umat agama lain serta bertoleransi dengan mereka secara tidak berlebihan.
Kamis, 25 Juni 2009
Alhamdulillah, Ulama berikan bimbingan pilpres 2009
Di negeri yang dikaruniai Allah, sumber daya alam yang berlimpah ruah, bencana alam silih berganti yang merupakan peringatan Allah bagi kita diantaraya tsunami Aceh, gempa bumi Jogyakarta, jebol tanggul situ gintung, tanah longsor cianjur, banjir bandang dan rob dibeberapa kota. Juga bencana lumpur lapindo yang terjadi di jawa timur, propinsi yang banyak pondok pesantren dan tentunya banyak para alim ulama terlahir dan tinggal di sana. Sungguh ganjil pula di propinsi tersebut, beribu-ribu umat muslim yang begitu percaya "manfaat" sebuah batu yang menjurus kesyirikan.
Ironis pula pemimpin yang mengutarakan bahwa rakyat "mulai" sejahtera namun bisa terlihat adanya anak/bayi kurang gizi, ibu yang tega melempar bayinya ke sumur hanya karena "lelah" dengan penyakit bayinya atau ada suami yang tega membunuh anak dan istrinya karena merasa tidak sanggup/putus asa untuk membiayai hidup keluarga. Juga masih banyak rakyatnya yang makan cuma sanggup sekali dalam sehari. Namun kurang tampak "keprihatinan" dikalangan pemimpin negeri, alih-alihsebagian beralasan mereka sebagai pemimpin memang "layak" untuk bepenampilan
jauh diatas rata-rata rakyatnya agar dapat "diterima" dikalangan pemimpin negara lainnya.
Kita terkenal dengan bangsa yang ramah, namun kini terlihat dibeberapa tempat begitu bringasnya waktu berdemo, pelaksanaan pilkada, usulan pemekaran wilayah atau terlihat pada satpol pp yang begitu tega "melaksanakan" perintah tanpa hati dan tanpa peduli manusia yang dihadapi mereka, sehingga bisa terlihat sebagi contoh Choiriyah yang tewas melepuh akibat tersiram kuah baso panas.
Penegakkan hukum yang masih lemah, "tebang-pilih" dan berdasarkan "pesanan". Mereka tidak menyadari bahwa mereka sebagai penegak keadilan di dunia ini. Posisi polisi yang belum juga "dicintai" rakyat nya sehingga masih dibenarkan pomeo bahwa kalau rakyat minta bantuan polisi karena kehilangan sesuatu maka "biaya" nya akan lebih besar dari nilai kehilangannya. Pejabat negara yang diantaranya mereka muslim, namun karena mereka tidak merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya sehingga mereka tega melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.
Dapatkah kita mendapatkan petunjuk Ilahi dari kejadian-kejadian diatas ?
Menurut pendapat saya , petunjuk Ilahi tersebut adalah merupakan "teguran"
kepada pemimpin tertinggi bangsa. Allah tidak akan sia-sia menurunkan bencana kepada suatu negeri / kaum agar pemimpin negeri / kaum tersebut dapat memahaminya.
Sehingga bagi umat Islam dalam memilih pemimpin negeri harus berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits. Pemilu atau pilpres adalah bagian dari ibadah ghairu mahdah.
Ada sementara orang terjebak dalam memahami ibadah. Dikiranya ibadah itu
hanyalah ibadah mahdah saja. Ibadah mahdah (atau ibadah khusus) adalah ibadah yang syarat rukunnya telah ditetapkan sesuai dengan syariat.
Kita harus ingat bahwa hakekat manusia diciptakan di dunia ini adalah untuk
beribadah. Sesuai firman Allah, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku (Az Zariyat 56). Maka segala bentuk tindakan, hati, pikiran, semuanya, seharusnyalah untuk beribadah kepada-Nya. Dan segala tindak tanduk kita akan bernilai ibadah jika diniatkan untuk beribadah.
Sedangkan membedakan urusan agama (ibadah) dengan urusan dunia itu adalah konsep sekuler, yang dianut oleh kaum liberalisme. Dan itu bukan konsep ibadah dalam islam. Kita harus menentang keras pemikiran kaum liberalisme seperti yang diungkapkan oleh Ulil Abshar-Abdalla, Rizal Mallarangeng dan Denny J.A dll bahwa wilayah agama dan negara itu harus dibedakan. Pendapat mereka seperti tercantum
http://islamlib.com/id/artikel/islam-bukan-wewenang-negara/
Saat sekarang ini peran kaum liberal sangat besar di tim sukses SBY/Boediono.
Hal ini merupakan potensi bahaya jika mereka nanti ikut dalam "kekuasaan".
Selain ibadah mahdah, ada ibadah ghairu mahdah (ibadah umum). Ibadah ghairu mahdah bisa bercampur dengan perbuatan-perbuatan duniawi kita. Ibadah ghairu mahdah dapat terkandung (bahkan menjiwai) di dalam kita berhubungan dengan antar umat manusia (muamalah). Selain ibadah mahdah yang memang telah diperintahkan-Nya, alangkah ruginya orang islam jika melakukan kegiatan-kegiatan duniawinya tanpa berniat ibadah kepada Allah swt. Padahal Allah sendiri telah menjamin nilai pahalanya.
Ibadah ghairu mahdah (umum) ada hujahnya di dalam al Qur'an dan/atau sunnah Nabi saw. Tetapi tata-cara, syarat rukun pelaksanaannya tidak diatur. Ada yang berupa kebaikan-kebaikan amal, fadhilah, keutamaan-keutamaan, dan amalan sunnah seperti dzikir, sholawat, dsb. Ada juga yang berupa kegiatan-kegiatan duniawi yang diniatkan ibadah, seperti bekerja, makan minum, berkunjung, arisan, dll. Hal itu diperbolehkan sepanjang itu tidak melanggar aturan syara'.
Amandemen UUD 1945 khususnya Pasal 1 ayat (2) menetapkan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar dan Pasal 6A ayat (1) menetapkan "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat", menurut pendapat saya terlampau dini utntuk diterapkan. Rakyat dapat menentukan pilihan sangat dipengaruhi oleh tingkat ekonomi dan pendidikannya. Khususnya pemilih umat islam haruslah berpegang teguh berdasarkan Al-qur'an dan Hadist. Nah karena pemahaman dan penguasaan terhadap al-qur'an dan hadist sebagian umat masih lemah maka diperlukan peranan/bimbingan ulama. Pendapat saya tentang kedaulatan rakyat bisa dikunjugi,
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2009/05/25/kedaulatan/
Alhamdulillah, akhirnya salah satu ulama, Ketua MUI, KH Cholil Ridwan memberikan bimbingan agar umat Islam tidak salah memilih pemimpin dengan dasar Al-Qur'an dan Hadist. Beliau memaparkan dalam satu wawancara yang dimuat oleh majalah Sabili edisi terbaru No. 25 TH XVI 9 RAJAB 1430 hal 18 s/d 25.
Salah satu cuplikan bimbingan beliau, (hal 22 kolom 2 bawah)
"Ketiga (capres/cawapres no 3) , ada usul fiqih yang menyebutkan pilihlah "yang paling sedikit mudharatnya (bahaya dan negatifnya)". Kita lihat kandidat ini, background keluarga dan dirinya adalah Muslim. Keluarga besar dan dirinya juga sudah ibadah haji, istri dan keluarga besarnya yang muslimah sehari-hari menutup aurat (berjilbab). Meski begitu umat Islam juga harus memahami bahwa kandidat ini bukan yang ideal, yang akan memperjuangkan tegaknya syariah Islam di Indonesia. Tetapi dibandingkan dua kandidat lainnya, yang ini memiliki kebaikan lebih yang tercermin dari perilaku dan ketaatannya dalam menjalankan ajaran Islam. Dilihat dari sudut keburukan, kejelekan paling sedikit. Dilihat dari sudut kebaikan, kebaikannya lebih banyak."
Edisi SABILI kali ini memuat banyak bimbingan dan informasi seputar pilpres, begitu juga media-media Islam lainnya, Insyaallah telah bersepakat akan memberikan bimbingan dan arahan bagi pembaca khususnya umat muslim dalam mengikuti pilpres 2009 ini.
Sehingga semakin jelaslah koalisi yang terjadi pada pasangan SBY/Boediono,
semata-mata adalah koalisi "petinggi-petinggi" partai dengan basis masa Islam bukanlah mencerminkan kepentingan Islam. Perlu diambil langkah-langkah penting agar mengembalikan kepercayaan kader/anggota partai dengan menyadari "kekeliruan" lebih awal.
Kenyataan saat ini ditataran kader/anggota partai-partai mayoritas berbasis massa muslim, yang berkoalisi dengan SBY/Boediono terdapat 4 jenis "pilihan" langkah mereka yakni
- 100% mendukung pilihan partai.
- Jauh dalam lubuk hati mereka condong untuk memilih pasangan JK/Wiranto namun dalam pilpres nanti tetap memilih sesuai pilihan partai.
- Dari luar mereka terlihat mendukung pilihan partai namun dalam pilpres nanti memilih pasangan JK/Wiranto.
- Diam, dan dalam pilpres nanti memilih pasangan JK/Wiranto.
Jadi petinggi partai-partai mayoritas berbasis masa muslim membimbing
kader/anggota menjadi tidak satu kata dengan perbuatan.
Marilah, kita sebagai umat Islam dalam kehidupan bernegara, berpegang teguh pada Al-quran dan hadits. Jikalau pemahaman masih kurang gunakanlah bimbingan para Ulama agar kita dalam kehidupan dunia ini tidak tersesat dan tercipta kehidupan negara yang diridhoi Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Penyayang. Negara yang baldatun toyyibatun wa robbun ghofurun. amin
Marilah kita teguhkan Ukhuwah Islamiyah, saling menghormati pada umat non muslim dan bertoleransi tidak berlebihan dalam rangka persatuan Indonesia.
Wassalam
(mohon sebar luaskan kepada seluruh umat Islam baik yang bisa akses internet maupun yang tidak agar umat Islam mengikuti bimbingan ulamanya.
Ironis pula pemimpin yang mengutarakan bahwa rakyat "mulai" sejahtera namun bisa terlihat adanya anak/bayi kurang gizi, ibu yang tega melempar bayinya ke sumur hanya karena "lelah" dengan penyakit bayinya atau ada suami yang tega membunuh anak dan istrinya karena merasa tidak sanggup/putus asa untuk membiayai hidup keluarga. Juga masih banyak rakyatnya yang makan cuma sanggup sekali dalam sehari. Namun kurang tampak "keprihatinan" dikalangan pemimpin negeri, alih-alihsebagian beralasan mereka sebagai pemimpin memang "layak" untuk bepenampilan
jauh diatas rata-rata rakyatnya agar dapat "diterima" dikalangan pemimpin negara lainnya.
Kita terkenal dengan bangsa yang ramah, namun kini terlihat dibeberapa tempat begitu bringasnya waktu berdemo, pelaksanaan pilkada, usulan pemekaran wilayah atau terlihat pada satpol pp yang begitu tega "melaksanakan" perintah tanpa hati dan tanpa peduli manusia yang dihadapi mereka, sehingga bisa terlihat sebagi contoh Choiriyah yang tewas melepuh akibat tersiram kuah baso panas.
Penegakkan hukum yang masih lemah, "tebang-pilih" dan berdasarkan "pesanan". Mereka tidak menyadari bahwa mereka sebagai penegak keadilan di dunia ini. Posisi polisi yang belum juga "dicintai" rakyat nya sehingga masih dibenarkan pomeo bahwa kalau rakyat minta bantuan polisi karena kehilangan sesuatu maka "biaya" nya akan lebih besar dari nilai kehilangannya. Pejabat negara yang diantaranya mereka muslim, namun karena mereka tidak merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya sehingga mereka tega melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.
Dapatkah kita mendapatkan petunjuk Ilahi dari kejadian-kejadian diatas ?
Menurut pendapat saya , petunjuk Ilahi tersebut adalah merupakan "teguran"
kepada pemimpin tertinggi bangsa. Allah tidak akan sia-sia menurunkan bencana kepada suatu negeri / kaum agar pemimpin negeri / kaum tersebut dapat memahaminya.
Sehingga bagi umat Islam dalam memilih pemimpin negeri harus berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits. Pemilu atau pilpres adalah bagian dari ibadah ghairu mahdah.
Ada sementara orang terjebak dalam memahami ibadah. Dikiranya ibadah itu
hanyalah ibadah mahdah saja. Ibadah mahdah (atau ibadah khusus) adalah ibadah yang syarat rukunnya telah ditetapkan sesuai dengan syariat.
Kita harus ingat bahwa hakekat manusia diciptakan di dunia ini adalah untuk
beribadah. Sesuai firman Allah, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku (Az Zariyat 56). Maka segala bentuk tindakan, hati, pikiran, semuanya, seharusnyalah untuk beribadah kepada-Nya. Dan segala tindak tanduk kita akan bernilai ibadah jika diniatkan untuk beribadah.
Sedangkan membedakan urusan agama (ibadah) dengan urusan dunia itu adalah konsep sekuler, yang dianut oleh kaum liberalisme. Dan itu bukan konsep ibadah dalam islam. Kita harus menentang keras pemikiran kaum liberalisme seperti yang diungkapkan oleh Ulil Abshar-Abdalla, Rizal Mallarangeng dan Denny J.A dll bahwa wilayah agama dan negara itu harus dibedakan. Pendapat mereka seperti tercantum
http://islamlib.com/id/artikel/islam-bukan-wewenang-negara/
Saat sekarang ini peran kaum liberal sangat besar di tim sukses SBY/Boediono.
Hal ini merupakan potensi bahaya jika mereka nanti ikut dalam "kekuasaan".
Selain ibadah mahdah, ada ibadah ghairu mahdah (ibadah umum). Ibadah ghairu mahdah bisa bercampur dengan perbuatan-perbuatan duniawi kita. Ibadah ghairu mahdah dapat terkandung (bahkan menjiwai) di dalam kita berhubungan dengan antar umat manusia (muamalah). Selain ibadah mahdah yang memang telah diperintahkan-Nya, alangkah ruginya orang islam jika melakukan kegiatan-kegiatan duniawinya tanpa berniat ibadah kepada Allah swt. Padahal Allah sendiri telah menjamin nilai pahalanya.
Ibadah ghairu mahdah (umum) ada hujahnya di dalam al Qur'an dan/atau sunnah Nabi saw. Tetapi tata-cara, syarat rukun pelaksanaannya tidak diatur. Ada yang berupa kebaikan-kebaikan amal, fadhilah, keutamaan-keutamaan, dan amalan sunnah seperti dzikir, sholawat, dsb. Ada juga yang berupa kegiatan-kegiatan duniawi yang diniatkan ibadah, seperti bekerja, makan minum, berkunjung, arisan, dll. Hal itu diperbolehkan sepanjang itu tidak melanggar aturan syara'.
Amandemen UUD 1945 khususnya Pasal 1 ayat (2) menetapkan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar dan Pasal 6A ayat (1) menetapkan "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat", menurut pendapat saya terlampau dini utntuk diterapkan. Rakyat dapat menentukan pilihan sangat dipengaruhi oleh tingkat ekonomi dan pendidikannya. Khususnya pemilih umat islam haruslah berpegang teguh berdasarkan Al-qur'an dan Hadist. Nah karena pemahaman dan penguasaan terhadap al-qur'an dan hadist sebagian umat masih lemah maka diperlukan peranan/bimbingan ulama. Pendapat saya tentang kedaulatan rakyat bisa dikunjugi,
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2009/05/25/kedaulatan/
Alhamdulillah, akhirnya salah satu ulama, Ketua MUI, KH Cholil Ridwan memberikan bimbingan agar umat Islam tidak salah memilih pemimpin dengan dasar Al-Qur'an dan Hadist. Beliau memaparkan dalam satu wawancara yang dimuat oleh majalah Sabili edisi terbaru No. 25 TH XVI 9 RAJAB 1430 hal 18 s/d 25.
Salah satu cuplikan bimbingan beliau, (hal 22 kolom 2 bawah)
"Ketiga (capres/cawapres no 3) , ada usul fiqih yang menyebutkan pilihlah "yang paling sedikit mudharatnya (bahaya dan negatifnya)". Kita lihat kandidat ini, background keluarga dan dirinya adalah Muslim. Keluarga besar dan dirinya juga sudah ibadah haji, istri dan keluarga besarnya yang muslimah sehari-hari menutup aurat (berjilbab). Meski begitu umat Islam juga harus memahami bahwa kandidat ini bukan yang ideal, yang akan memperjuangkan tegaknya syariah Islam di Indonesia. Tetapi dibandingkan dua kandidat lainnya, yang ini memiliki kebaikan lebih yang tercermin dari perilaku dan ketaatannya dalam menjalankan ajaran Islam. Dilihat dari sudut keburukan, kejelekan paling sedikit. Dilihat dari sudut kebaikan, kebaikannya lebih banyak."
Edisi SABILI kali ini memuat banyak bimbingan dan informasi seputar pilpres, begitu juga media-media Islam lainnya, Insyaallah telah bersepakat akan memberikan bimbingan dan arahan bagi pembaca khususnya umat muslim dalam mengikuti pilpres 2009 ini.
Sehingga semakin jelaslah koalisi yang terjadi pada pasangan SBY/Boediono,
semata-mata adalah koalisi "petinggi-petinggi" partai dengan basis masa Islam bukanlah mencerminkan kepentingan Islam. Perlu diambil langkah-langkah penting agar mengembalikan kepercayaan kader/anggota partai dengan menyadari "kekeliruan" lebih awal.
Kenyataan saat ini ditataran kader/anggota partai-partai mayoritas berbasis massa muslim, yang berkoalisi dengan SBY/Boediono terdapat 4 jenis "pilihan" langkah mereka yakni
- 100% mendukung pilihan partai.
- Jauh dalam lubuk hati mereka condong untuk memilih pasangan JK/Wiranto namun dalam pilpres nanti tetap memilih sesuai pilihan partai.
- Dari luar mereka terlihat mendukung pilihan partai namun dalam pilpres nanti memilih pasangan JK/Wiranto.
- Diam, dan dalam pilpres nanti memilih pasangan JK/Wiranto.
Jadi petinggi partai-partai mayoritas berbasis masa muslim membimbing
kader/anggota menjadi tidak satu kata dengan perbuatan.
Marilah, kita sebagai umat Islam dalam kehidupan bernegara, berpegang teguh pada Al-quran dan hadits. Jikalau pemahaman masih kurang gunakanlah bimbingan para Ulama agar kita dalam kehidupan dunia ini tidak tersesat dan tercipta kehidupan negara yang diridhoi Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Penyayang. Negara yang baldatun toyyibatun wa robbun ghofurun. amin
Marilah kita teguhkan Ukhuwah Islamiyah, saling menghormati pada umat non muslim dan bertoleransi tidak berlebihan dalam rangka persatuan Indonesia.
Wassalam
(mohon sebar luaskan kepada seluruh umat Islam baik yang bisa akses internet maupun yang tidak agar umat Islam mengikuti bimbingan ulamanya.
Keputusan berkoalisi yang keliru ?
Berikut pendapat yang saya berikan kepada beberapa kader dan simpatisan PKS, yang menanyakan ketidak sesuaian keputusan syuro/pimpinan partai terhadap kata hati mereka.
Fungsi syuro akan terlaksana baik apabila terpenuhi 3 syarat yakni:
1. Tersedianya sumber-sumber informasi yang cukup untuk menjamin bahwa keputusan yang kita ambil dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
2. Tingkat kedalaman ilmu pengetahuan yang memadai harus dimiliki setiap peserta syuro.
3. Adanya tradisi ilmiah dalam perbedaan pendapat yang menjamin keragaman pendapat yang terjadi dalam syuro dapat terkelola dengan baik.
Berikut analisa pribadi saya dan evaluasi terhadap hasil keputusan syuro / dewan pembina partai, pada kenyataannya tidak sesuai dengan kata hati sebagian kader/anggota partai.
Kemungkinan kekeliruan itu tentu bukan terjadi karena point 2 dan point 3
sehingga penyebabnya adalah tidak terpenuhi syarat point 1, tidak terpenuhi
sumber-sumber informasi yang cukup. Tidak terjadi pembanding yang fair antara pa SBY dan Pa JK (tentu pilihan bu Megawati secara wajar dieliminir oleh partai dakwah). Sesuai ungkapan tak kenal maka tak sayang. Juga tidak menghilangkan kemungkinan "penghilangan" sumber informasi untuk suatu "pesanan"/"kepentingan" atau juga ada langkah "pencitraan" yang keliru.
Sebagaimana yang saya ungkapkan dibeberapa kesempatan, saya contohkan bagaimana membandingkan sumber-sumber informasi sangat sederhana untuk pengambilan keputusan dalam mengikuti pilpres nanti.
Pembanding ini dilakukan dengan sangat fair, menurut istilah yang kita kenal
"apel to apel"
Pilihan yang tersedia sekarang menjadi lebih sederhana adalah,
2. Susilo B Yudoyono / Boediono
3. M Jusuf Kalla / Wiranto
Sesuai di tulisan saya di,
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2009/05/19/seruan-umat-islam/
Hal yang harus diperhatikan dalam memilih pemimpin sebaiknya berdasarkan ketaqwaannya kepada Allah SWT.
Ketaqwaan dapat dilihat dari hasil / perbuatan sang pemimpin apakah sesuai
dengan perintah Allah SWT.
Sekarang secara sederhana kita memperhatikan bentuk ketaqwaan pa SBY dan pa JK,
Pada saat deklrasi, pa SBY sebagai pemimpin menyetujui menghambur-hamburkan uang untuk untuk sekedar acara deklarasi sedangkan pa JK menyetujui mengeluarkan uang sebaik mungkin. Ternyata kebijakan beliau dalam pembiayaan acara deklarasi paling rendah dibandingkan calon pemimpin lainnya.
Firman Allah,
"Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." (QS Al Isra' : 27)
"Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu)" (QS. At-Takatsur:1-3)
Pada saat deklarasi, pa SBY sebagai pemimpin menyetujui format acara
meniru/meneladani kaum Amerika. Sedangkan pa JK sebagai pemimpin meniru keadaan yang dirahmati Allah SWT yakni proklamasi kemerdekaan dahulu.
Firman Allah, "Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap (siksa) Allah." (Ar-Ra'd: 36-37).
Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syariat bahwa tidak boleh bagi muslim atau muslimah untuk ber-tasyabbuh (meniru) orang kafir baik dalam perkara ibadah, hari raya atau tasyabbuh dalam penampilan.
Kita berlindung diri kepada Allah swt dari sikap mengindahkan kata hati nurani dan akal sehat, karena dikalahkan oleh nafsu syahwat. Dan sekaligus kita berdo'a agar kita dikaruniai iman dan aqidah yang kokoh sehingga melahirkan mental yang sehat dan hati yang waras –qalbun salim-. Tentunya dengan usaha keras kita menggapai hidayah-Nya
Wassalam
Zon
Fungsi syuro akan terlaksana baik apabila terpenuhi 3 syarat yakni:
1. Tersedianya sumber-sumber informasi yang cukup untuk menjamin bahwa keputusan yang kita ambil dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
2. Tingkat kedalaman ilmu pengetahuan yang memadai harus dimiliki setiap peserta syuro.
3. Adanya tradisi ilmiah dalam perbedaan pendapat yang menjamin keragaman pendapat yang terjadi dalam syuro dapat terkelola dengan baik.
Berikut analisa pribadi saya dan evaluasi terhadap hasil keputusan syuro / dewan pembina partai, pada kenyataannya tidak sesuai dengan kata hati sebagian kader/anggota partai.
Kemungkinan kekeliruan itu tentu bukan terjadi karena point 2 dan point 3
sehingga penyebabnya adalah tidak terpenuhi syarat point 1, tidak terpenuhi
sumber-sumber informasi yang cukup. Tidak terjadi pembanding yang fair antara pa SBY dan Pa JK (tentu pilihan bu Megawati secara wajar dieliminir oleh partai dakwah). Sesuai ungkapan tak kenal maka tak sayang. Juga tidak menghilangkan kemungkinan "penghilangan" sumber informasi untuk suatu "pesanan"/"kepentingan" atau juga ada langkah "pencitraan" yang keliru.
Sebagaimana yang saya ungkapkan dibeberapa kesempatan, saya contohkan bagaimana membandingkan sumber-sumber informasi sangat sederhana untuk pengambilan keputusan dalam mengikuti pilpres nanti.
Pembanding ini dilakukan dengan sangat fair, menurut istilah yang kita kenal
"apel to apel"
Pilihan yang tersedia sekarang menjadi lebih sederhana adalah,
2. Susilo B Yudoyono / Boediono
3. M Jusuf Kalla / Wiranto
Sesuai di tulisan saya di,
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2009/05/19/seruan-umat-islam/
Hal yang harus diperhatikan dalam memilih pemimpin sebaiknya berdasarkan ketaqwaannya kepada Allah SWT.
Ketaqwaan dapat dilihat dari hasil / perbuatan sang pemimpin apakah sesuai
dengan perintah Allah SWT.
Sekarang secara sederhana kita memperhatikan bentuk ketaqwaan pa SBY dan pa JK,
Pada saat deklrasi, pa SBY sebagai pemimpin menyetujui menghambur-hamburkan uang untuk untuk sekedar acara deklarasi sedangkan pa JK menyetujui mengeluarkan uang sebaik mungkin. Ternyata kebijakan beliau dalam pembiayaan acara deklarasi paling rendah dibandingkan calon pemimpin lainnya.
Firman Allah,
"Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." (QS Al Isra' : 27)
"Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu)" (QS. At-Takatsur:1-3)
Pada saat deklarasi, pa SBY sebagai pemimpin menyetujui format acara
meniru/meneladani kaum Amerika. Sedangkan pa JK sebagai pemimpin meniru keadaan yang dirahmati Allah SWT yakni proklamasi kemerdekaan dahulu.
Firman Allah, "Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap (siksa) Allah." (Ar-Ra'd: 36-37).
Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syariat bahwa tidak boleh bagi muslim atau muslimah untuk ber-tasyabbuh (meniru) orang kafir baik dalam perkara ibadah, hari raya atau tasyabbuh dalam penampilan.
Kita berlindung diri kepada Allah swt dari sikap mengindahkan kata hati nurani dan akal sehat, karena dikalahkan oleh nafsu syahwat. Dan sekaligus kita berdo'a agar kita dikaruniai iman dan aqidah yang kokoh sehingga melahirkan mental yang sehat dan hati yang waras –qalbun salim-. Tentunya dengan usaha keras kita menggapai hidayah-Nya
Wassalam
Zon
Kedaulatan Rakyat Berlandaskan Kedaulatan Allah
Kedaulatan Rakyat Berlandaskan Kedaulatan Allah (Demokrasi Pancasila sesungguhnya)
Amandemen UUD 1945 khususnya Pasal 1 ayat (2) menetapkan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar dan Pasal 6A ayat (1) menetapkan "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat" , menurut pendapat saya perlu ditinjau ulang karena penyimpangan konstitusional.
Amandemen tersebut bertentangan dengan pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Kita telah sepakat bahwa pembukaan UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh diubah. Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila inilah harus dipegang teguh sebagai sandaran amandemen UUD 1945 dan menjalankan pemerintahan. Pembukaan UUD 1945 berikut batang tubuhnya dan Pancasila merupakan produk para Pendiri Negara dengan pemahaman sangat mendalam dan didukung oleh referensi yang luas, mencakup sebagian besar negara-negara di dunia dan menyesuaikannya dengan keunikan negara kita.
Notulen rapat-rapat BPUPKI dan PPKI mulai pertengahan Mei sampai Juli 1945 memberikan gambaran betapa mendalam dan tinggi mutu diskusi para Bapak Bangsa tentang sistem pemerintahan. Dengan semangat kemandirian bangsa sebelum kemerdekaan, tidak mungkin lagi dilakukan perubahan Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila pada zaman sekarang ini karena sulit menghadirkan kembali "jiwa" dan pemahaman keinginan yang sesungguhnya dari mereka pendiri negara yang merancang dan mengesahkan hukum dasar tersebut kecuali perubahan pada batang tubuh UUD 45 yang mereka memang memperbolehkannya namun sekali lagi harus sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.
Kedaulatan rakyat adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sangat sesuai dengan sila ke empat dari Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan.
Ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945 bahwa susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada pancasila yang mana pada sila kesatu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jelas sekali kedaulatan rakyat berdasarkan kedaulatan Tuhan dimana seluruh rakyat harus berserah diri, ikhlas menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan berdasarkan agama yang dianut. Hukum Tuhan diatas hukum manusia yang dibuat secara musyawarah dan mufakat berdasarkan sila-sila lain dari pancasila dan pembukaan UUD 1945. Begitu pula hak asasi Tuhan diatas hak asasi manusia.
Sungguh mulia pemikiran, pemberian dasar negara oleh para Pendiri Negara dimana mereka selalu menyadari kuasa mereka sesungguhnya atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dimana tersebut dalam pembukaan UUD 1945 dan produk – produk mereka lainnya. Dengan kesadaran ini melahirkan pengertian kekuasaan negara berdasarkan izin kuasa Allah semata. Kesadaran kehadiran Allah disetiap saat kehidupan, sehingga tidak ada sama sekali dualisme masa/waktu, sekedar urusan dunia maupun sekedar urusan akhirat, karena sesungguhnya kedua urusan masa/waktu tersebut dalam kesatuan. Kesadaran kehadiran Allah akan melahirkan bangsa besar dengan warga negara yang dapat mengendalikan hawa nafsu sehingga dapat menghindari segala kejahatan, korupsi, dengki , kikir, amarah, angkuh ,dll
Kesadaran kehadiran Allah akan merealisasikan cita-cita para Pendiri Bangsa sesuai pembukaan UUD 1945 yaitu suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Inilah sesungguhnya arti dari Bangsa yang religius yang diridhoi oleh Allah yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang. Negara Indonesia dianugerahi Allah dengan kekayaan alam dan budaya. Namun karena pemerintahan dan seluruh elemen pemimpin bangsa belum menyadari apa yang dicita-citakan oleh para Pendiri Bangsa sehingga rakyat belum merasakan kemakmuran dan keadilan merata. Tidak ada kata terlambat dan harus dilakukan perubahan dari mulai sekarang.
Semoga Allah meridhoinya.
Konsep Ekonomi berdasarkan Ketuhanan
Konsep ekonomi mandiri berdasarkan ekonomi pancasila yang berlandaskan sila kesatu, Ketuhanan yang Maha Esa.
1. Setiap warga negara rezekinya sudah ditentukan Allah jauh sebelum mereka lahir ke dunia.
2. Pemerintah mengupayakan agar setiap warga negara sanggup menjemput rezeki untuk penghidupan mereka dan bersyukur atasnya sesuai firman Allah,“ Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur. (QS Al A’raf :10).
3. Pemerintah harus melaksanakan pemerintahan sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Pemerintah yang tidak sesuai maka akan membuat warga negara gagal menjemput rezeki, kesengsaraan, ketidak adilan. Hindarkan KKN, yakinlah rezeki anak, saudara, handai taulan, pemberi sumbangan kampanye maupun teman sudah ditetapkan Allah jauh sebelum mereka lahir ke dunia. Anjurkan mereka untuk menjemput rezeki masing-masing sesuai dengan perintah Allah agar mereka selamat dunia maupun selamat akhirat.
4. Pemerintah mengupayakan agar sebagian besar warga negara dapat menjemput rezeki dengan cara sebagai produsen, seperti petani, nelayan, peternak, pedagang dari hasil produsen bangsa sendiri, pabrikan yang memberikan nilai tambah produk sesuai dengan firman Allah, Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. (QS Ibrahim: 32). Sebagai contoh dalam pertanian, upayakan perbaikan/pembuatan irigasi, perbaikan/pembuatan waduk dll. Yang harus diingat jagalah lingkungan/ekologi. Janganlah membuat kerusakan di muka bumi.
5. Anjurkan kepada warga negara untuk selalu bertawakal setelah berupaya giat dan bersyukur.
6. Budayakan agar warganegara tidak menjadi konsumen / pedagang produk/jasa bangsa lain semata. Yang diperbolehkan sebagai pembeli produk/jasa bangsa lain yang kemudian diberikan nilai tambah sebelum diperdagangkan.
7. Hindari instrumen keuangan, perdagangan yang mengarah ke riba, menumbuhkan uang dari uang semata. Anjurkan implementasi ekonomi syariah.
8. Yakinlah dengan kemandirian ekonomi bangsa akan menumbuhkan kedaulatan bangsa sehingga terwujud kemerdekaan yang sesungguhnya.
1. Setiap warga negara rezekinya sudah ditentukan Allah jauh sebelum mereka lahir ke dunia.
2. Pemerintah mengupayakan agar setiap warga negara sanggup menjemput rezeki untuk penghidupan mereka dan bersyukur atasnya sesuai firman Allah,“ Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur. (QS Al A’raf :10).
3. Pemerintah harus melaksanakan pemerintahan sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Pemerintah yang tidak sesuai maka akan membuat warga negara gagal menjemput rezeki, kesengsaraan, ketidak adilan. Hindarkan KKN, yakinlah rezeki anak, saudara, handai taulan, pemberi sumbangan kampanye maupun teman sudah ditetapkan Allah jauh sebelum mereka lahir ke dunia. Anjurkan mereka untuk menjemput rezeki masing-masing sesuai dengan perintah Allah agar mereka selamat dunia maupun selamat akhirat.
4. Pemerintah mengupayakan agar sebagian besar warga negara dapat menjemput rezeki dengan cara sebagai produsen, seperti petani, nelayan, peternak, pedagang dari hasil produsen bangsa sendiri, pabrikan yang memberikan nilai tambah produk sesuai dengan firman Allah, Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. (QS Ibrahim: 32). Sebagai contoh dalam pertanian, upayakan perbaikan/pembuatan irigasi, perbaikan/pembuatan waduk dll. Yang harus diingat jagalah lingkungan/ekologi. Janganlah membuat kerusakan di muka bumi.
5. Anjurkan kepada warga negara untuk selalu bertawakal setelah berupaya giat dan bersyukur.
6. Budayakan agar warganegara tidak menjadi konsumen / pedagang produk/jasa bangsa lain semata. Yang diperbolehkan sebagai pembeli produk/jasa bangsa lain yang kemudian diberikan nilai tambah sebelum diperdagangkan.
7. Hindari instrumen keuangan, perdagangan yang mengarah ke riba, menumbuhkan uang dari uang semata. Anjurkan implementasi ekonomi syariah.
8. Yakinlah dengan kemandirian ekonomi bangsa akan menumbuhkan kedaulatan bangsa sehingga terwujud kemerdekaan yang sesungguhnya.
Pemikiran JK bag 8 - Berdakwah dan Berdagang
Dalam rangka mendukung siapakah sosok yang didukung oleh para Ulama dan mempertimbangkan bahwa “tak kenal maka tak sayang”, marilah kita lihat sosok JK berdasarkan buah pikiran beliau yang diambil dari 2 buah buku kumpulan pidato tanpa teks yang direkam dan ditranskripsikan dalam judul.
Buku ke-1, Pikiran-pikiran Praktis M. Jusuf Kalla – Mengurai benang Kusut, 68 Pidato
Buku ke-2, Bunga Rampai Lepas M. Jusuf Kalla – Krisis Membuahkan Kemajuan, 71 Pidato
Dengan melihat buah pikiran beliau, semoga kita dapat membaca kompetensi/ kemampuan dan harapan beliau dalam memimpin negeri ini kelak.
Berikut cuplikan pemikiran beliau tentang berdakwah dan berdagangt, buku ke-2, hal 278 s/d 281
Berdakwah dan berdagang
Alangkah tidak tepatnya apabila kita semua ingin melaksanakan syariat dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran syariat itu sendiri.
Kita semua menyadari bahwa tanpa peningkatan pendidikan, umat Islam akan selalu ketinggalan. Pemerintah tentu selalu berusaha meningkatkan pendidikan untuk seluruh bangsa. Apabila kita berbicara seluruh bangsa itu berarti 85% umat Islam yang akan ditingkatkan pendidikannya. Akan tetapi itu belum cukup tanpa partisipasi kita semua khususnya umat Islam. Apalagi upaya-upaya yang lainnya seperti dakwah. Dakwah adalah upaya meningkatkan keimanan, pengetahuan, dan kecintaan kita terhadap Allah SWT.
Kita semua merasa berbahagia dan mensyukuri bahwa bangsa Indonesia telah dikaruniai dengan segala macam nikmat kekayaan alam dan nikmat keimanan, sehingga kita dapat menjadi umat Islam yang ingin selalu meningkatkan keimanannya. Namun, banyak di antara kita yang selalu mengurangi kenikmatan dengan berbagai cara, mulai dari cara-cara kebebasan untuk mengurangi keimanan dan sebagainya. Akan tetapi hanyalah dengan dakwah secara bersama-sama, melalui pendidikan, pengajian masjid, mushala, melalui dakwah langsung, melalui dakwah bil haal, semuanya itu akan dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam meningkatkan keimanan kita semuanya.
Kita semua juga bersyukur ke hadirat Allah SWT, bahwa bangsa ini masih dengan sistem suatu keyakinan dan cara pemerintahan ini berjalan, sehingga kita umat Islam dapat melaksanakan syariat kita sebaik-baiknya. Pemerintah pun mendukung apa saja yang mungkin untuk meningkatkan syariat tersebut. Ini penting karena tidak ada bangsa yang seperti Indonesia. Negara dan pemerintah, memberikan kita semua dorongan, kemungkinan, dan segala upaya untuk menjalankan apa saja yang dapat meningkatkan keimanan dengan cara syariat yang sebaik-baiknya.
Maka alangkah tidak tepatnya apabila kita semua ingin melaksanakan syariat dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran syariat itu sendiri. Ingin melaksanakan syariat dengan cara teror, bunuh-membunuh dan sebagainya. Hal itu pasti tidak sesuai dengan ajaran agama. Orang sering bertanya, apakah saya ingin melaksanakan syariat? Jawabanya, sejak lahir insya Allah sampai kapan pun saya akan melaksanakan syariat sebaik-baiknya. Syariat ini pada dasarnya adalah keimanan kita, ibadah, dan muamalah.
Saya sering bertanya, tunjukkan satu saja yang tidak bisa dilaksanakan oleh kita semua dalam hubungannya dengan syariat tersebut. Akidah umpamanya, semua akidah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di negeri yang tercinta ini. Ibadah apa saja sesuai dengan hukum-hukum kita. Kita mempunyai kemampuan, kebebasan dan dorongan oleh pemerintah untuk melaksanakannya. Jika ingin melaksanakan shalat, masjid ada dimana-mana. Jika ingin melaksanakan haji, pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya. Jika ingin mengeluarkan zakat ada aturan-aturannya yang mendukung itu semua. Semuanya terakomodasi, tidak ada satu yang tidak bisa dilaksanakan.
Dalam muamalah, semuanya, masalah perkawinan, masalah waris, semua yang berlaku adalah hukum Islam. Kita tidak pernah kawin dengan hukum yang bukan Islam, bahwa pemerintah mancatatnya itu adalah tugas pemerintah. Masalah waris, semua hukum Islam yang berlaku. Jual-beli dipersilahkan. Jika tidak percaya bank umum, ada bank syariah. Semua ada di negeri ini, tidak ada yang tidak bisa. Tidak banyak negara seperti itu. Banyak yang menanyakan perihal melaksanakan syariat dengan perda (peraturan daerah). Saya sangat tersinggung dengan pertanyaan tersebut. Itu artinya kita melaksanakan ibadah bukan lagi dengan ittaqullah, tetapi ittaqul-bupati. Kalau semua orang harus keluarkan zakat atau pergi shalat karena perda, artinya jika salah nanti ditangkap hansip. Itu berarti kita mendiskon agama. Itu bukan lagi ittaqullah tetapi ittaqul-hansip. Bagi kita semua undang-undang tidak ada artinya dengan Al-Quran dan Al-Hadist. Itulah dasar keimanan kita semua.
Umat Islam ini kekuatannya adalah berusaha, tanpa usahawan-usahawan yang baik, siapa yang akan membayar zakat, infak dan sedekah, untuk membiayai dakwah ini. Kalau yang berusaha lebih banyak nonmuslim, tentu mereka tidak akan keluarkan zakat. Jadi perlu ditumbuhkan banyak pembayar zakat. Itu juga bagian dari dakwah. Sejarah Rasulullah dimulai dari seorang pengusaha, Siti Khadijah juga pengusaha, dan pada dasarnya Islam datang dari Arab itu bukan dibawa oleh ulama. Islam dibawa oleh para pedagang. Bukan pula para dai yang membawa ajaran Islam ke Indonesia tetapi para pedagang, saudagar.
Maka selain berdakwah perlu ditumbuhkan semangat berusaha kepada seluruh umat dan masyarakat. Itu akan menjadi kekuatan masa depan kita semua. Jika tidak, masjid akan berkurang jamaahnya karena tidak mampu datang.
Buku ke-1, Pikiran-pikiran Praktis M. Jusuf Kalla – Mengurai benang Kusut, 68 Pidato
Buku ke-2, Bunga Rampai Lepas M. Jusuf Kalla – Krisis Membuahkan Kemajuan, 71 Pidato
Dengan melihat buah pikiran beliau, semoga kita dapat membaca kompetensi/ kemampuan dan harapan beliau dalam memimpin negeri ini kelak.
Berikut cuplikan pemikiran beliau tentang berdakwah dan berdagangt, buku ke-2, hal 278 s/d 281
Berdakwah dan berdagang
Alangkah tidak tepatnya apabila kita semua ingin melaksanakan syariat dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran syariat itu sendiri.
Kita semua menyadari bahwa tanpa peningkatan pendidikan, umat Islam akan selalu ketinggalan. Pemerintah tentu selalu berusaha meningkatkan pendidikan untuk seluruh bangsa. Apabila kita berbicara seluruh bangsa itu berarti 85% umat Islam yang akan ditingkatkan pendidikannya. Akan tetapi itu belum cukup tanpa partisipasi kita semua khususnya umat Islam. Apalagi upaya-upaya yang lainnya seperti dakwah. Dakwah adalah upaya meningkatkan keimanan, pengetahuan, dan kecintaan kita terhadap Allah SWT.
Kita semua merasa berbahagia dan mensyukuri bahwa bangsa Indonesia telah dikaruniai dengan segala macam nikmat kekayaan alam dan nikmat keimanan, sehingga kita dapat menjadi umat Islam yang ingin selalu meningkatkan keimanannya. Namun, banyak di antara kita yang selalu mengurangi kenikmatan dengan berbagai cara, mulai dari cara-cara kebebasan untuk mengurangi keimanan dan sebagainya. Akan tetapi hanyalah dengan dakwah secara bersama-sama, melalui pendidikan, pengajian masjid, mushala, melalui dakwah langsung, melalui dakwah bil haal, semuanya itu akan dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam meningkatkan keimanan kita semuanya.
Kita semua juga bersyukur ke hadirat Allah SWT, bahwa bangsa ini masih dengan sistem suatu keyakinan dan cara pemerintahan ini berjalan, sehingga kita umat Islam dapat melaksanakan syariat kita sebaik-baiknya. Pemerintah pun mendukung apa saja yang mungkin untuk meningkatkan syariat tersebut. Ini penting karena tidak ada bangsa yang seperti Indonesia. Negara dan pemerintah, memberikan kita semua dorongan, kemungkinan, dan segala upaya untuk menjalankan apa saja yang dapat meningkatkan keimanan dengan cara syariat yang sebaik-baiknya.
Maka alangkah tidak tepatnya apabila kita semua ingin melaksanakan syariat dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran syariat itu sendiri. Ingin melaksanakan syariat dengan cara teror, bunuh-membunuh dan sebagainya. Hal itu pasti tidak sesuai dengan ajaran agama. Orang sering bertanya, apakah saya ingin melaksanakan syariat? Jawabanya, sejak lahir insya Allah sampai kapan pun saya akan melaksanakan syariat sebaik-baiknya. Syariat ini pada dasarnya adalah keimanan kita, ibadah, dan muamalah.
Saya sering bertanya, tunjukkan satu saja yang tidak bisa dilaksanakan oleh kita semua dalam hubungannya dengan syariat tersebut. Akidah umpamanya, semua akidah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di negeri yang tercinta ini. Ibadah apa saja sesuai dengan hukum-hukum kita. Kita mempunyai kemampuan, kebebasan dan dorongan oleh pemerintah untuk melaksanakannya. Jika ingin melaksanakan shalat, masjid ada dimana-mana. Jika ingin melaksanakan haji, pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya. Jika ingin mengeluarkan zakat ada aturan-aturannya yang mendukung itu semua. Semuanya terakomodasi, tidak ada satu yang tidak bisa dilaksanakan.
Dalam muamalah, semuanya, masalah perkawinan, masalah waris, semua yang berlaku adalah hukum Islam. Kita tidak pernah kawin dengan hukum yang bukan Islam, bahwa pemerintah mancatatnya itu adalah tugas pemerintah. Masalah waris, semua hukum Islam yang berlaku. Jual-beli dipersilahkan. Jika tidak percaya bank umum, ada bank syariah. Semua ada di negeri ini, tidak ada yang tidak bisa. Tidak banyak negara seperti itu. Banyak yang menanyakan perihal melaksanakan syariat dengan perda (peraturan daerah). Saya sangat tersinggung dengan pertanyaan tersebut. Itu artinya kita melaksanakan ibadah bukan lagi dengan ittaqullah, tetapi ittaqul-bupati. Kalau semua orang harus keluarkan zakat atau pergi shalat karena perda, artinya jika salah nanti ditangkap hansip. Itu berarti kita mendiskon agama. Itu bukan lagi ittaqullah tetapi ittaqul-hansip. Bagi kita semua undang-undang tidak ada artinya dengan Al-Quran dan Al-Hadist. Itulah dasar keimanan kita semua.
Umat Islam ini kekuatannya adalah berusaha, tanpa usahawan-usahawan yang baik, siapa yang akan membayar zakat, infak dan sedekah, untuk membiayai dakwah ini. Kalau yang berusaha lebih banyak nonmuslim, tentu mereka tidak akan keluarkan zakat. Jadi perlu ditumbuhkan banyak pembayar zakat. Itu juga bagian dari dakwah. Sejarah Rasulullah dimulai dari seorang pengusaha, Siti Khadijah juga pengusaha, dan pada dasarnya Islam datang dari Arab itu bukan dibawa oleh ulama. Islam dibawa oleh para pedagang. Bukan pula para dai yang membawa ajaran Islam ke Indonesia tetapi para pedagang, saudagar.
Maka selain berdakwah perlu ditumbuhkan semangat berusaha kepada seluruh umat dan masyarakat. Itu akan menjadi kekuatan masa depan kita semua. Jika tidak, masjid akan berkurang jamaahnya karena tidak mampu datang.
Pemikiran JK bag 7 - Demokrasi yang Santun
Dalam rangka mendukung siapakah sosok yang didukung oleh para Ulama dan mempertimbangkan bahwa “tak kenal maka tak sayang”, marilah kita lihat sosok JK berdasarkan buah pikiran beliau yang diambil dari 2 buah buku kumpulan pidato tanpa teks yang direkam dan ditranskripsikan dalam judul.
Buku ke-1, Pikiran-pikiran Praktis M. Jusuf Kalla – Mengurai benang Kusut, 68 Pidato
Buku ke-2, Bunga Rampai Lepas M. Jusuf Kalla – Krisis Membuahkan Kemajuan, 71 Pidato
Dengan melihat buah pikiran beliau, semoga kita dapat membaca kompetensi/ kemampuan dan harapan beliau dalam memimpin negeri ini kelak.
Berikut cuplikan pemikiran beliau tentang ruang ditata untuk rakyat, buku ke-2, hal 203 s/d 207
Demokrasi yang Santun
Seruan ulama, nasihat ulama, kadang-kadang lebih didengar dan dihormati daripada nasihat dan imbauan para menteri. Sangat pentinglah kerja sama antara pemerintah dan para ulama.
Kita semua menyadari bagaimana kita mempunyai tujuan yang sama untuk bangsa ini, memajukan bangsa ini, menyejahterakan rakyatnya, memajukan bangsanya, menuju baldatun thayyibatun warobbun ghafur. Itulah cita-cita kita semua dan tentu itu juga cita-cita dan tujuan para ulama. Kita mempunyai satu tujuan dan satu cita-cita yang sama, yang membedakan hanyalah cara dalam mencapai tujuan tersebut. Untuk mencapainya diperlukan semakin banyak program kerja.
Harapan kita semua adalah dalam menjalankan pemerintahan negara dan memimpin bangsa ini dengan dasar yang saya katakan tadi, menjaga NKRI dengan demokrasi dan tradisi, tentu tradisi yang dimaksud adalah tradisi ulama yang menjaga akhlak bangsa, menjaga agamanya. Untuk menjalankan seluruh upaya tersebut tentu dengan istiqomah, dengan akhlaqul karimah. Tanpa itu semua kita tidak bisa memimpin bangsa ini dengan sebaik-baiknya, tidak bisa mencapai tujuan kita dengan sebaik-baiknya. Karena itulah, di samping doa para ulama, upaya bersama dalam bidang agama, bidang sosial, bidang pendidikan, bidang ekonomi tentu sangat diharapkan.
Kita semua sangat menghargai semua upaya para ulama kita yang demikian hebatnya memajukan pendidikan, apakah itu melalui pendidikan di pesantren, madrasah, dan sebagainya. Sungguh luar biasa. Tanpa upaya dari para alim ulama, para ustadz, dan para kiai yang menjalankan pesantren, madrasah, dan sebagainya, saya yakin kecerdasan bangsa tidak akan seperti ini.
Pemerintah selalu menghargai dan membantu upaya itu karena sebenarnya ini adalah tugas pemerintah yang dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh para alim ulama dan para kiai karena ini adalah bagian dari tujuan dan cita-cita kita bersama. Pemerintah akan selalu membantu memberikan jalan karena sebaliknya, para ulama juga telah membantu pemerintah, mendoakan pemerintah, mendoakan rakyat dan mencerdaskan rakyat. Inilah hal yang selalu menjadi penghargaan dan harapan kita semua.
Disamping itu, usaha-usaha sosial yang sedemikian rupa, apakah itu berupa usaha sosial kemasyarakatan, usaha-usaha yang memberikan harmoni dan keseimbangan bangsa yang dilaksanakan oleh para alim ulama juga merupakan karya dan upaya yang tidak ternilai harganya untuk bangsa ini.
Seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa jika kita secara pribadi mengalami kesulitan atau kegembiraan, atau negara mengalami kesulitan atau kegembiraan, maka yang pertama kita undang dan kita harapkan kehadirannya adalah para ulama untuk berdoa. Karena itulah kita sangat menghargai semua perbuatan tersebut.
Sekarang kita juga ditantang untuk memajukan ekonomi bangsa, menggerakkan masyarakat untuk membangun dan berusaha, menggerakkan masyarakat kecil untuk tumbuh dalam berusaha. Saya selalu ingatkan bahwa kita umat Islam adalah umat yang sangat mandiri. Hal ini terlihat apabila kita ingin membangun madrasah, pesantren, masjid, mushala dan panti asuhan, sumber dana utamanya adalah zakat, infak dan sedekah. Zakat, infak dan sedekah bisa tumbuh dan berkembang menjadi lebih besar jumlahnya hanya apabila ekonomi umat menjadi baik. Kehidupan ekonomi umat bisa lebih baik hanya jika umat mau bekerja keras, penuh semangat, dan kreatif dengan diiringi doa dan dorongan para ulama.
Hal ini penting karena moral ulama, seruan ulama, dan nasihat ulama kadang-kadang lebih didengar dan dihormati daripada nasihat dan imbauan para menteri. Sangat pentinglah kerja sama antara pemerintah dan para ulama. Kita mengharapkan kerja sama dan bantuan para ulama.
Apabila bangsa ini maju maka 85–90% umat akan maju. Begitu juga sebaiknya, apabila bangsa ini tidak maju maka bagian terbesar rakyat Indonesia yang tidak maju adalah umat kita sendiri. Karena itulah, dorongan dan dukungan doa dari para ulama sangat penting bagi kita semua.
Dewasa ini banyak sekali ajaran yang kita anggap sesat. Pentinglah bagi kita semua, bagi majelis ulama, bagi organisasi islam, bagi partai islam untuk mengevaluasi dan mawas diri apa yang kurang, apa yang salah dalam dakwah kita. Kita harus menyelesaikannya secara baik, dengan dakwah terlebih dahulu, memberi nasihat dengan hikmah, tidak melaksanakannya secara jahiliyah dengan menggunakan batu dan api. Kita tidak boleh melakukan cara-cara seperti itu, tetapi dengan hikmah dan dengan dakwah. Kita renungkan dan pikirkan persoalannya dengan tenang dan bijaksana. Itulah harapan kita bersama sebagai organisasi, sebagai partai, apalagi tentu sebagai partai para alim ulama.
Karena itulah, kita mengharapkan upaya bersama untuk membangun bangsa ini secara baik, akhlaqul karimah, mengajarkan hal-hal tersebut kepada seluruh bangsa dengan contoh-contah yang baik. Apabila kita jalankan itu, baik dalam pendidikan, dalam kita bernegara, dalam pemerintahan, dalam DPR, dalam hal-hal kita berdemokrasi, saya yakin kemajuan bangsa ini akan dapat jauh lebih cepat.
Sekarang ini kita memang sudah berdemokrasi. Tetapi, demokrasi bukan hanya ketika setiap orang bebas berbicara apa saja, bisa membicarakan apa saja, bahkan kadang-kadang menghujat siapa saja. Kita berdemokrasi dengan penuh kesantunan. Tanpa kesantunan tentu kita tidak menjalankan apa yang disebut tadi dengan tradisi, tradisi ulama, tradisi ahlussunnah wal jama’ah.
Itulah hal-hal yang menjadi harapan kita semua karena sebuah bangsa harus mempunyai nilai-nilai moral yang dijaga, yang dalam hal ini dijaga oleh para alim ulama, para pemuka agama, oleh kita semua. Kita telah melihat dalam sejarah panjang bangsa kita bahwa tanpa ada yang menjaga moral bangsa tentu kita tidak akan mempunyai bangsa yang besar dan semangat yang besar.
PEMBUKAAN MUSYAWARAH NASIONAL
ALIM ULAMA DAN
RAPAT KERJA NASIONAL
PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA (PKNU)
TAHUN 2007
GEDUNG SERBA GUNA
KOMPLEK GELORA BUNG KARNO, JAKARTA
9 NOVEMBER 2007
Buku ke-1, Pikiran-pikiran Praktis M. Jusuf Kalla – Mengurai benang Kusut, 68 Pidato
Buku ke-2, Bunga Rampai Lepas M. Jusuf Kalla – Krisis Membuahkan Kemajuan, 71 Pidato
Dengan melihat buah pikiran beliau, semoga kita dapat membaca kompetensi/ kemampuan dan harapan beliau dalam memimpin negeri ini kelak.
Berikut cuplikan pemikiran beliau tentang ruang ditata untuk rakyat, buku ke-2, hal 203 s/d 207
Demokrasi yang Santun
Seruan ulama, nasihat ulama, kadang-kadang lebih didengar dan dihormati daripada nasihat dan imbauan para menteri. Sangat pentinglah kerja sama antara pemerintah dan para ulama.
Kita semua menyadari bagaimana kita mempunyai tujuan yang sama untuk bangsa ini, memajukan bangsa ini, menyejahterakan rakyatnya, memajukan bangsanya, menuju baldatun thayyibatun warobbun ghafur. Itulah cita-cita kita semua dan tentu itu juga cita-cita dan tujuan para ulama. Kita mempunyai satu tujuan dan satu cita-cita yang sama, yang membedakan hanyalah cara dalam mencapai tujuan tersebut. Untuk mencapainya diperlukan semakin banyak program kerja.
Harapan kita semua adalah dalam menjalankan pemerintahan negara dan memimpin bangsa ini dengan dasar yang saya katakan tadi, menjaga NKRI dengan demokrasi dan tradisi, tentu tradisi yang dimaksud adalah tradisi ulama yang menjaga akhlak bangsa, menjaga agamanya. Untuk menjalankan seluruh upaya tersebut tentu dengan istiqomah, dengan akhlaqul karimah. Tanpa itu semua kita tidak bisa memimpin bangsa ini dengan sebaik-baiknya, tidak bisa mencapai tujuan kita dengan sebaik-baiknya. Karena itulah, di samping doa para ulama, upaya bersama dalam bidang agama, bidang sosial, bidang pendidikan, bidang ekonomi tentu sangat diharapkan.
Kita semua sangat menghargai semua upaya para ulama kita yang demikian hebatnya memajukan pendidikan, apakah itu melalui pendidikan di pesantren, madrasah, dan sebagainya. Sungguh luar biasa. Tanpa upaya dari para alim ulama, para ustadz, dan para kiai yang menjalankan pesantren, madrasah, dan sebagainya, saya yakin kecerdasan bangsa tidak akan seperti ini.
Pemerintah selalu menghargai dan membantu upaya itu karena sebenarnya ini adalah tugas pemerintah yang dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh para alim ulama dan para kiai karena ini adalah bagian dari tujuan dan cita-cita kita bersama. Pemerintah akan selalu membantu memberikan jalan karena sebaliknya, para ulama juga telah membantu pemerintah, mendoakan pemerintah, mendoakan rakyat dan mencerdaskan rakyat. Inilah hal yang selalu menjadi penghargaan dan harapan kita semua.
Disamping itu, usaha-usaha sosial yang sedemikian rupa, apakah itu berupa usaha sosial kemasyarakatan, usaha-usaha yang memberikan harmoni dan keseimbangan bangsa yang dilaksanakan oleh para alim ulama juga merupakan karya dan upaya yang tidak ternilai harganya untuk bangsa ini.
Seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa jika kita secara pribadi mengalami kesulitan atau kegembiraan, atau negara mengalami kesulitan atau kegembiraan, maka yang pertama kita undang dan kita harapkan kehadirannya adalah para ulama untuk berdoa. Karena itulah kita sangat menghargai semua perbuatan tersebut.
Sekarang kita juga ditantang untuk memajukan ekonomi bangsa, menggerakkan masyarakat untuk membangun dan berusaha, menggerakkan masyarakat kecil untuk tumbuh dalam berusaha. Saya selalu ingatkan bahwa kita umat Islam adalah umat yang sangat mandiri. Hal ini terlihat apabila kita ingin membangun madrasah, pesantren, masjid, mushala dan panti asuhan, sumber dana utamanya adalah zakat, infak dan sedekah. Zakat, infak dan sedekah bisa tumbuh dan berkembang menjadi lebih besar jumlahnya hanya apabila ekonomi umat menjadi baik. Kehidupan ekonomi umat bisa lebih baik hanya jika umat mau bekerja keras, penuh semangat, dan kreatif dengan diiringi doa dan dorongan para ulama.
Hal ini penting karena moral ulama, seruan ulama, dan nasihat ulama kadang-kadang lebih didengar dan dihormati daripada nasihat dan imbauan para menteri. Sangat pentinglah kerja sama antara pemerintah dan para ulama. Kita mengharapkan kerja sama dan bantuan para ulama.
Apabila bangsa ini maju maka 85–90% umat akan maju. Begitu juga sebaiknya, apabila bangsa ini tidak maju maka bagian terbesar rakyat Indonesia yang tidak maju adalah umat kita sendiri. Karena itulah, dorongan dan dukungan doa dari para ulama sangat penting bagi kita semua.
Dewasa ini banyak sekali ajaran yang kita anggap sesat. Pentinglah bagi kita semua, bagi majelis ulama, bagi organisasi islam, bagi partai islam untuk mengevaluasi dan mawas diri apa yang kurang, apa yang salah dalam dakwah kita. Kita harus menyelesaikannya secara baik, dengan dakwah terlebih dahulu, memberi nasihat dengan hikmah, tidak melaksanakannya secara jahiliyah dengan menggunakan batu dan api. Kita tidak boleh melakukan cara-cara seperti itu, tetapi dengan hikmah dan dengan dakwah. Kita renungkan dan pikirkan persoalannya dengan tenang dan bijaksana. Itulah harapan kita bersama sebagai organisasi, sebagai partai, apalagi tentu sebagai partai para alim ulama.
Karena itulah, kita mengharapkan upaya bersama untuk membangun bangsa ini secara baik, akhlaqul karimah, mengajarkan hal-hal tersebut kepada seluruh bangsa dengan contoh-contah yang baik. Apabila kita jalankan itu, baik dalam pendidikan, dalam kita bernegara, dalam pemerintahan, dalam DPR, dalam hal-hal kita berdemokrasi, saya yakin kemajuan bangsa ini akan dapat jauh lebih cepat.
Sekarang ini kita memang sudah berdemokrasi. Tetapi, demokrasi bukan hanya ketika setiap orang bebas berbicara apa saja, bisa membicarakan apa saja, bahkan kadang-kadang menghujat siapa saja. Kita berdemokrasi dengan penuh kesantunan. Tanpa kesantunan tentu kita tidak menjalankan apa yang disebut tadi dengan tradisi, tradisi ulama, tradisi ahlussunnah wal jama’ah.
Itulah hal-hal yang menjadi harapan kita semua karena sebuah bangsa harus mempunyai nilai-nilai moral yang dijaga, yang dalam hal ini dijaga oleh para alim ulama, para pemuka agama, oleh kita semua. Kita telah melihat dalam sejarah panjang bangsa kita bahwa tanpa ada yang menjaga moral bangsa tentu kita tidak akan mempunyai bangsa yang besar dan semangat yang besar.
PEMBUKAAN MUSYAWARAH NASIONAL
ALIM ULAMA DAN
RAPAT KERJA NASIONAL
PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA (PKNU)
TAHUN 2007
GEDUNG SERBA GUNA
KOMPLEK GELORA BUNG KARNO, JAKARTA
9 NOVEMBER 2007
Pemikiran JK bag 6 - Ruang ditata untuk rakyat
Dalam rangka mendukung siapakah sosok yang didukung oleh para Ulama dan mempertimbangkan bahwa “tak kenal maka tak sayang”, marilah kita lihat sosok JK berdasarkan buah pikiran beliau yang diambil dari 2 buah buku kumpulan pidato tanpa teks yang direkam dan ditranskripsikan dalam judul.
Buku ke-1, Pikiran-pikiran Praktis M. Jusuf Kalla – Mengurai benang Kusut, 68 Pidato
Buku ke-2, Bunga Rampai Lepas M. Jusuf Kalla – Krisis Membuahkan Kemajuan, 71 Pidato
Dengan melihat buah pikiran beliau, semoga kita dapat membaca kompetensi/ kemampuan dan harapan beliau dalam memimpin negeri ini kelak.
Berikut cuplikan pemikiran beliau tentang ruang ditata untuk rakyat, buku ke-1, hal 417 s/d 424
Ruang Ditata Untuk Rakyat
memperluas sawah dengan memanfaatkan lahan gambut, yang terjadi adalah neraka.
kemarau berasap karena airnya hilang, saat hujan kebanjiran.
kita bikin neraka kita sendiri.
Persoalannya di pengaturan. Kenapa tata ruang sangat penting? Ruang itu tidak bisa bertambah, tidak ada yang bisa menambah. Ada juga negara yang bisa menambah seperti Singapura tetapi dengan mengurangi milik kitA. Maka terjadilah pergeseran, ruang dia bertambah, ruang kita berkurang.
Jadi, sekali lagi, ruang tidak bisa bertambah. Lalu, masalah apa yang mendesak dewasa ini. Penduduk bertambah, 1,5% per tahun. Sedangkan semua orang meminta lingkungan yang baik, hijau, jalan yang baik, yang lebar. Kalau penduduk bertambah, dibutuhkan beras lebih banyak, gula lebih banyak, perlu jalan 7yang lebih baik, segala macam meningkat pertumbuhannya. Akan tetapi tata ruang ini tidak bisa bertambah. Oleh karena itu, penataannyalah yang harus lebih baik, lebih efisien. Tanpa penataan raung yang efisien maka kita akan menghadapi banyak masalah macet dan banjir seperti sekarang ini.
Tujuan penataan ruang adalah agar kita bisa bekerja efisien, bersih dan enak, juga murah. Lalu, bagaimana efisien itu? Contohnya, di kota besar sangat tidak efisien. Orang bekerja di pusat kota, tinggalnya jauh di pinggir kota sehingga terpaksa mempunyai mobil. Awalnya satu mobil, tetapi karena si Ibu ingin juga keluar rumah, maka punya mobil lagi. Karena macet, anak juga perlu punya mobil. Makin banyak mobil, makin banyak asap, jalan mesti dilebarkan. Pengaturan ruang memakai sistem cluster. Untuk perkotaan, harus rumah bertingkat, tidak boleh rumah melebar. Kalau rumah melebar maka lahan sawah diambil lagi. Jika lahan sawah diambil, kita harus impor beras lagi, didemo lagi. Banyak sekali tantangannya.
Mari kita lihat kesalahan fatal yang kita lakukan. Di Kalimantan Tengah, banyanyak penduduk berpikir akan baik memperluas sawah dengan memanfaatkan lahan gambut. Yang terjadi adalah neraka, kita bikin neraka kita sendiri. Asap terus menerus karena airnya hilang. Jika hujan turun, banjir terus menerus. Semua terjadi karena kita tidak mengatur dan mendisiplinkan lingkungan dengan benar.
Perencanaan tata ruang haruslah dilakukan dengan cernat. Secara nasional, pemerintah pusat bertugas mengatur secara nasional, kemudian daerah mengatur mikronya. Tentu provinsi mengatur tingkat provinsi, dan kota-Kabupaten menatur penataan mikronya. Semua itu tentunya harus di hitung dengan baik sjalan dengan pertumbuhan ekonomi kita. Dalam catatan kita, Indonesia yang luas ini setiap daerahnya mempunyai karaktristik tertentu yang sangat kompetitif. Misalnya di Sumatera. Untuk bisa memakmurakn Sumatera, kita perlu tahu apa yang menjadi kekuatan daerah ini. Ada dua hal pokok kekuatan Sumatera ini, yakni -perkebunan dan energi. Tentu banyak lagi yang lain seperti industri, tetapi dua hal itu inti pokoknya. Sekarang bagaiman dua hal tersebut bisa berjalan dengan efisien dan tetap memberikan manfaat seluas-luasnya kepad masyarakatnya.
Jawa dengan penduduk 140 juta, tentu berbeda pula kondisi dan persoalannya. Disini harus di desain lebih banyak kepada manufacturing. Kita harus menaati peta seperti itu. Jangan berfikir bahawa karena disini membangun industri, maka mau pula membangun industri, bersaing kiri-kana, membangun pelabuhan. Kita mempunyai comptitiveness yang berbeda-beda. Di Kalimantan rasanya hampir sama juga, energi kuat dan perkebunan kuat. Jngan semua daerah berfikir bahwa industri itulah yang memakmurkan negara. Banyak negara yang makmur karena pertanian yang kuat. Pada dasarnya Amerika kuat karena pertanian. Selandia Baru dan Swiss kuat karena pertanian. Karena itu, perkebunan harus kita tingkatkan.
Namun, bagaimana caranya menguatkan semua itu?Indonesia Timur tentu kuatnya pertanian, perikana, juga pertambangan, dan semua itu harus diatur kekuatan ekonominya, dengan cara mengatur tata ruang masing-masing dengan penuh disiplin. Untuk ini, dibutuhkan pengetahuan. Pengetahuan itu tidak berarti semua orang harus jadi insinyur atau kalau perkebunan harus tentang lingkungan. Tidak, bisa kita belajar. Gubernur atau Bupati tidak perlu ahli 100% toh ada staf dan pembantunya, ada dinas, dan sebagainya. Namun, yang pasti dibutuhkan kedisiplinan untuk menjaga prinsip-prinsip pokok yang sudah kita setujui.
Jadi, initinya adalah merncanakan sesuatu, menyepakati, menaati, dan melaksanakan aturan-aturan tersebut. Mengapa kita ingin melakukan demikian? Itu semua supaya kita dapat memaksimalkan kekayaan alam kita secara efisien. kita mempunya harapan yang besar. Bukan saja harapan, tetapi keyakinan yang besar bahwa ekonomi kita akan sangat maju pada tahun-tahun ini dan yang akan datang. Kalau hari ini ekonomi kita hanyua maju 6,3%, tahun depan kita rencanakan 7%,mungkin 7% lebih, tahun berikutnya 8%. Pokoknya tekad kita jangan pernah berfikir akan kalah dengan india. Jangan pernah berfikir kalah dengan Vietnam yang dapat tumbuh mencapai angka 8%. Kita harus optimistik.
Kenapa kita harus yakin seperti itu? Masalah dunia saat ini adalah energi, mineral, dan komoditas. Semua harga naik dan tolong tunjukkan satu negara di dunia, setidak-tidaknya di Asia yang mempunyai tiga hal ini. Malaysia punya komoditas, mineral sedikit. Vietnam tidak, India tidak, China tidak cukupm, masih kurang. Kita memiliki tiga-tiganya. Namun, kalau kita tidak mengelolanya dengan benar, kalau bupati tiba-tiba meneluarkan 200 izin macam-macam pertambangan, seperti nikel atau timah, maka kita akan habis, jita akan menjual Tanah Air Kita. Itu terjadi di Bangka. Tiba - tiba semua batu bara diberikan kepada siapa saja dan kita tidak dapat apa-apa. Karena itulah, perizinan penting seperti itu harus diatur dengan betul. Misalnya, tahun ini yang ini dulu, tahun berikutnya yang ini, tidak bisa langsung semua diberikan izin. Klau terjadi seperti itu, akan habis semua potensi kita, dan tidak ada yang tersis untuk yang akan datang.
Jadi, tidak ada alasan kita tidak bisa maju dengan kemampuan kita sendiri. Orang bisa maju apabial bekerja keras, berpikir bagus, dan berdisiplin tinggi. Jadi, jangan sebaliknya, karena takut maka tidak berbuat apa-apa. Kalau bersikap seperti itu, sama juga akibatnya. Tkut dipanggil karena takut melanggar maka lebih baik diam, salah juga itu. Tak perlu takut, yang penting adalah sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Saya yakin dengan itu, bangsa ini harus tidak kalah, dan memang tidak akan kalah dengan negara lain.
Dalam menjalankan otonomi daerah tidak berarti harus terkotak -kotak. Tidak berarti kembali mengotak-kotakkan diri. Kalau mengotak-kotakkan diri maka semua menjadi mahal. Nah, karena itulah maka kit aharus bekerja dengan tidak terkotak-kotak lagi tetapi harus sinkron dan dengan disiplin yang baik. Kita bisa mengalami kemajuan yang besar. Tetapi semua harus dilakuakan secara bersama - sama. Harus ada standar yang sama dalam cara berfikir kita semua, bahwa yang kkita lakukan adalah untuk kemajuan, dengan suatu peta keadialn yang sama. Barulah kita bisa mencapai suatu tingkat bangsa yang kompetitif. Untuk mengisinya setelah itu kita harus meningkatkan produktivas. Misalnya, walaupun sawah tidak ditambah, beras tidak berkurang, artinys produktivitas harus dinaikkan. Kalau sekarang rata-rata 5 ton maka harus dinaikkan mencapai 6-7 tin dengan teknologi dan bibit yang baik. Karena itu kita harus mengikuti, jangan sampai disuruh membeli bibit, bupatinya malah takut. Tidak ada uang tidak bagus, ada uang juga tidak bagus, susah negeri ini. Daerah diberi uang untuk membeli bibit, tidak dipakai dananya, tidak ada uang juga marah-marah, kenapa kurang DAU-nya. Gula kita mesti impor, tidak perlu ada tata ruang baru untuk menambah kebun tebu, tidak perlu, tetapi yang harus dilakukan adalah menaikkan rendemennya.
Karena kota -kota besar penduduknya terus bertambah dan ruamh juga memang bertambah maka pembangunan rumah harus diarahkan keatas jangan kesamping. Ditempat lainpun sudah sperti itu. Misalnya, di Singapura, Malaysia, Hongkong, dan Thailand, semua bangunannya diarahkan keatas.
Dengan cara tersebut maka kita dapat memperbaiki kualitas hidup dan lingkungan yang baik. Kalau kualita hidup tidak baik maka begitu ada hari libur, yang ada dalam pikiran adalah Singapura, begitu libur, anak-anak ingin pergi ke Malaysia, karena ingin melihat taman, melihat kebun, mereka tidak mau melihat sampah seperti itu, jangan berfikir sekadar hanya kewajiban saja, lihatlah jauh kedepan untuk bangsa ini karena lingkungan sangat penting untuk kita semua.
Mudah - mudahan dengan hal tersebut, bangsa yang selalu kita cita - citakan, bangsa yang adil makmur ini akan dicapai dengan kerja keras kita semua.
PEMBUKAAN RAPAT KERJA NASIONAL
BADAN KOORDINASI TATA RUANG NASIONAL (BKTRN)
TAHUN 2007
DENGAN TEMA “PENINGKATAN KUALITAS
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
DALAM UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH”
HOTEL PLANET HOLIDAY
BATAM, KEP. RIAU, 2 AGUSTUS 2007
Buku ke-1, Pikiran-pikiran Praktis M. Jusuf Kalla – Mengurai benang Kusut, 68 Pidato
Buku ke-2, Bunga Rampai Lepas M. Jusuf Kalla – Krisis Membuahkan Kemajuan, 71 Pidato
Dengan melihat buah pikiran beliau, semoga kita dapat membaca kompetensi/ kemampuan dan harapan beliau dalam memimpin negeri ini kelak.
Berikut cuplikan pemikiran beliau tentang ruang ditata untuk rakyat, buku ke-1, hal 417 s/d 424
Ruang Ditata Untuk Rakyat
memperluas sawah dengan memanfaatkan lahan gambut, yang terjadi adalah neraka.
kemarau berasap karena airnya hilang, saat hujan kebanjiran.
kita bikin neraka kita sendiri.
Persoalannya di pengaturan. Kenapa tata ruang sangat penting? Ruang itu tidak bisa bertambah, tidak ada yang bisa menambah. Ada juga negara yang bisa menambah seperti Singapura tetapi dengan mengurangi milik kitA. Maka terjadilah pergeseran, ruang dia bertambah, ruang kita berkurang.
Jadi, sekali lagi, ruang tidak bisa bertambah. Lalu, masalah apa yang mendesak dewasa ini. Penduduk bertambah, 1,5% per tahun. Sedangkan semua orang meminta lingkungan yang baik, hijau, jalan yang baik, yang lebar. Kalau penduduk bertambah, dibutuhkan beras lebih banyak, gula lebih banyak, perlu jalan 7yang lebih baik, segala macam meningkat pertumbuhannya. Akan tetapi tata ruang ini tidak bisa bertambah. Oleh karena itu, penataannyalah yang harus lebih baik, lebih efisien. Tanpa penataan raung yang efisien maka kita akan menghadapi banyak masalah macet dan banjir seperti sekarang ini.
Tujuan penataan ruang adalah agar kita bisa bekerja efisien, bersih dan enak, juga murah. Lalu, bagaimana efisien itu? Contohnya, di kota besar sangat tidak efisien. Orang bekerja di pusat kota, tinggalnya jauh di pinggir kota sehingga terpaksa mempunyai mobil. Awalnya satu mobil, tetapi karena si Ibu ingin juga keluar rumah, maka punya mobil lagi. Karena macet, anak juga perlu punya mobil. Makin banyak mobil, makin banyak asap, jalan mesti dilebarkan. Pengaturan ruang memakai sistem cluster. Untuk perkotaan, harus rumah bertingkat, tidak boleh rumah melebar. Kalau rumah melebar maka lahan sawah diambil lagi. Jika lahan sawah diambil, kita harus impor beras lagi, didemo lagi. Banyak sekali tantangannya.
Mari kita lihat kesalahan fatal yang kita lakukan. Di Kalimantan Tengah, banyanyak penduduk berpikir akan baik memperluas sawah dengan memanfaatkan lahan gambut. Yang terjadi adalah neraka, kita bikin neraka kita sendiri. Asap terus menerus karena airnya hilang. Jika hujan turun, banjir terus menerus. Semua terjadi karena kita tidak mengatur dan mendisiplinkan lingkungan dengan benar.
Perencanaan tata ruang haruslah dilakukan dengan cernat. Secara nasional, pemerintah pusat bertugas mengatur secara nasional, kemudian daerah mengatur mikronya. Tentu provinsi mengatur tingkat provinsi, dan kota-Kabupaten menatur penataan mikronya. Semua itu tentunya harus di hitung dengan baik sjalan dengan pertumbuhan ekonomi kita. Dalam catatan kita, Indonesia yang luas ini setiap daerahnya mempunyai karaktristik tertentu yang sangat kompetitif. Misalnya di Sumatera. Untuk bisa memakmurakn Sumatera, kita perlu tahu apa yang menjadi kekuatan daerah ini. Ada dua hal pokok kekuatan Sumatera ini, yakni -perkebunan dan energi. Tentu banyak lagi yang lain seperti industri, tetapi dua hal itu inti pokoknya. Sekarang bagaiman dua hal tersebut bisa berjalan dengan efisien dan tetap memberikan manfaat seluas-luasnya kepad masyarakatnya.
Jawa dengan penduduk 140 juta, tentu berbeda pula kondisi dan persoalannya. Disini harus di desain lebih banyak kepada manufacturing. Kita harus menaati peta seperti itu. Jangan berfikir bahawa karena disini membangun industri, maka mau pula membangun industri, bersaing kiri-kana, membangun pelabuhan. Kita mempunyai comptitiveness yang berbeda-beda. Di Kalimantan rasanya hampir sama juga, energi kuat dan perkebunan kuat. Jngan semua daerah berfikir bahwa industri itulah yang memakmurkan negara. Banyak negara yang makmur karena pertanian yang kuat. Pada dasarnya Amerika kuat karena pertanian. Selandia Baru dan Swiss kuat karena pertanian. Karena itu, perkebunan harus kita tingkatkan.
Namun, bagaimana caranya menguatkan semua itu?Indonesia Timur tentu kuatnya pertanian, perikana, juga pertambangan, dan semua itu harus diatur kekuatan ekonominya, dengan cara mengatur tata ruang masing-masing dengan penuh disiplin. Untuk ini, dibutuhkan pengetahuan. Pengetahuan itu tidak berarti semua orang harus jadi insinyur atau kalau perkebunan harus tentang lingkungan. Tidak, bisa kita belajar. Gubernur atau Bupati tidak perlu ahli 100% toh ada staf dan pembantunya, ada dinas, dan sebagainya. Namun, yang pasti dibutuhkan kedisiplinan untuk menjaga prinsip-prinsip pokok yang sudah kita setujui.
Jadi, initinya adalah merncanakan sesuatu, menyepakati, menaati, dan melaksanakan aturan-aturan tersebut. Mengapa kita ingin melakukan demikian? Itu semua supaya kita dapat memaksimalkan kekayaan alam kita secara efisien. kita mempunya harapan yang besar. Bukan saja harapan, tetapi keyakinan yang besar bahwa ekonomi kita akan sangat maju pada tahun-tahun ini dan yang akan datang. Kalau hari ini ekonomi kita hanyua maju 6,3%, tahun depan kita rencanakan 7%,mungkin 7% lebih, tahun berikutnya 8%. Pokoknya tekad kita jangan pernah berfikir akan kalah dengan india. Jangan pernah berfikir kalah dengan Vietnam yang dapat tumbuh mencapai angka 8%. Kita harus optimistik.
Kenapa kita harus yakin seperti itu? Masalah dunia saat ini adalah energi, mineral, dan komoditas. Semua harga naik dan tolong tunjukkan satu negara di dunia, setidak-tidaknya di Asia yang mempunyai tiga hal ini. Malaysia punya komoditas, mineral sedikit. Vietnam tidak, India tidak, China tidak cukupm, masih kurang. Kita memiliki tiga-tiganya. Namun, kalau kita tidak mengelolanya dengan benar, kalau bupati tiba-tiba meneluarkan 200 izin macam-macam pertambangan, seperti nikel atau timah, maka kita akan habis, jita akan menjual Tanah Air Kita. Itu terjadi di Bangka. Tiba - tiba semua batu bara diberikan kepada siapa saja dan kita tidak dapat apa-apa. Karena itulah, perizinan penting seperti itu harus diatur dengan betul. Misalnya, tahun ini yang ini dulu, tahun berikutnya yang ini, tidak bisa langsung semua diberikan izin. Klau terjadi seperti itu, akan habis semua potensi kita, dan tidak ada yang tersis untuk yang akan datang.
Jadi, tidak ada alasan kita tidak bisa maju dengan kemampuan kita sendiri. Orang bisa maju apabial bekerja keras, berpikir bagus, dan berdisiplin tinggi. Jadi, jangan sebaliknya, karena takut maka tidak berbuat apa-apa. Kalau bersikap seperti itu, sama juga akibatnya. Tkut dipanggil karena takut melanggar maka lebih baik diam, salah juga itu. Tak perlu takut, yang penting adalah sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Saya yakin dengan itu, bangsa ini harus tidak kalah, dan memang tidak akan kalah dengan negara lain.
Dalam menjalankan otonomi daerah tidak berarti harus terkotak -kotak. Tidak berarti kembali mengotak-kotakkan diri. Kalau mengotak-kotakkan diri maka semua menjadi mahal. Nah, karena itulah maka kit aharus bekerja dengan tidak terkotak-kotak lagi tetapi harus sinkron dan dengan disiplin yang baik. Kita bisa mengalami kemajuan yang besar. Tetapi semua harus dilakuakan secara bersama - sama. Harus ada standar yang sama dalam cara berfikir kita semua, bahwa yang kkita lakukan adalah untuk kemajuan, dengan suatu peta keadialn yang sama. Barulah kita bisa mencapai suatu tingkat bangsa yang kompetitif. Untuk mengisinya setelah itu kita harus meningkatkan produktivas. Misalnya, walaupun sawah tidak ditambah, beras tidak berkurang, artinys produktivitas harus dinaikkan. Kalau sekarang rata-rata 5 ton maka harus dinaikkan mencapai 6-7 tin dengan teknologi dan bibit yang baik. Karena itu kita harus mengikuti, jangan sampai disuruh membeli bibit, bupatinya malah takut. Tidak ada uang tidak bagus, ada uang juga tidak bagus, susah negeri ini. Daerah diberi uang untuk membeli bibit, tidak dipakai dananya, tidak ada uang juga marah-marah, kenapa kurang DAU-nya. Gula kita mesti impor, tidak perlu ada tata ruang baru untuk menambah kebun tebu, tidak perlu, tetapi yang harus dilakukan adalah menaikkan rendemennya.
Karena kota -kota besar penduduknya terus bertambah dan ruamh juga memang bertambah maka pembangunan rumah harus diarahkan keatas jangan kesamping. Ditempat lainpun sudah sperti itu. Misalnya, di Singapura, Malaysia, Hongkong, dan Thailand, semua bangunannya diarahkan keatas.
Dengan cara tersebut maka kita dapat memperbaiki kualitas hidup dan lingkungan yang baik. Kalau kualita hidup tidak baik maka begitu ada hari libur, yang ada dalam pikiran adalah Singapura, begitu libur, anak-anak ingin pergi ke Malaysia, karena ingin melihat taman, melihat kebun, mereka tidak mau melihat sampah seperti itu, jangan berfikir sekadar hanya kewajiban saja, lihatlah jauh kedepan untuk bangsa ini karena lingkungan sangat penting untuk kita semua.
Mudah - mudahan dengan hal tersebut, bangsa yang selalu kita cita - citakan, bangsa yang adil makmur ini akan dicapai dengan kerja keras kita semua.
PEMBUKAAN RAPAT KERJA NASIONAL
BADAN KOORDINASI TATA RUANG NASIONAL (BKTRN)
TAHUN 2007
DENGAN TEMA “PENINGKATAN KUALITAS
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
DALAM UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH”
HOTEL PLANET HOLIDAY
BATAM, KEP. RIAU, 2 AGUSTUS 2007
Pemikiran JK bag 5 - Koperasi dan Zakat
Dalam rangka mendukung siapakah sosok yang didukung oleh para Ulama dan mempertimbangkan bahwa “tak kenal maka tak sayang”, marilah kita lihat sosok JK berdasarkan buah pikiran beliau yang diambil dari 2 buah buku kumpulan pidato tanpa teks yang direkam dan ditranskripsikan dalam judul.
Buku ke-1, Pikiran-pikiran Praktis M. Jusuf Kalla – Mengurai benang Kusut, 68 Pidato
Buku ke-2, Bunga Rampai Lepas M. Jusuf Kalla – Krisis Membuahkan Kemajuan, 71 Pidato
Dengan melihat buah pikiran beliau, semoga kita dapat membaca kompetensi/ kemampuan dan harapan beliau dalam memimpin negeri ini kelak.
Berikut cuplikan pemikiran beliau tentang koperasi dan zakat, buku ke-2, hal 49 s/d 52
Koperasi dan Zakat
Yang tumbuh sekarang adalah pengusaha-pengusaha yang tidak mempunyai kewajiban untuk membayar zakat.
Kita semua menyadari bahwa kemajuan suatu bangsa, kemajuan kita semua, hanyalah dapat ditingkatkan apabila kita semua bekerja dengan baik. Kita harus bekerja dengan teratur dan bekerja keras secara bersama-sama. Hakikat daripada itu tercermin dalam upaya kita untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dengan cara koperasi, kerja sama. Inilah suatu cara menjelaskan ekonomi bangsa sesuai dengan falsafah kita sebagai bangsa.
Kita juga menyadari bahwa kita membutuhkan suatu pertumbuhan ekonomi agar meningkatkan kesejahteraan bangsa. Pertumbuhan yang baik adalah yang tinggi dan merata. Pertumbuhan tinggi saja tidak cukup, juga merata saja tidak cukup. Akan tetapi pertumbuhan harus tinggi dan merata. Ada pemerataan agar apa pun pertumbuhan tersebut dinikmati oleh banyak orang dan seluruh bangsa ini. Untuk mencapai itu, peningkatan yang tinggi dan merata, banyak upaya yang harus dijalankan.
Orang sering mengatakan, zakat bagian dari upaya menciptakan pemerataan, tidak dapat tumbuh dengan baik di masyarakat. Sebenarnya, persoalannya sederhana. Hal itu karena yang tumbuh sekarang adalah pengusaha-pengusaha yang tidak mempunyai kewajiban untuk membayar zakat. Jadi harus ditumbuhkan para pengusaha yang mempunyai kewajiban zakat. Dan pengusaha tersebut tidak mungkin tumbuh hanya dengan suatu keppres dan UU, haruslah dengan pengalaman, haruslah dengan semangat, dan tentu haruslah dengan pendidikan-pendidikan dasar.
Sementara itu, kita semua memahami pesantren sebagai lembaga pendidikan umat yang mempunyai suatu cakupan yang sangat luas. Dengan jumlah santri yang begitu besar, jauh lebih mudah meningkatkan semangat dari sisi tersebut daripada lembaga pendidikan yang lain.
Di samping itu juga, apabila kita berbicara dakwah, bahwa yang menjalankan dakwah awal untuk dakwah Islamiyah, atau pengembangan agama sejak awal, sejak sejarah awalnya dimulai oleh para pengusaha. Pengusaha dari Arab, Gujarat datang ke Indonesia, atau pengusaha-pengusaha di sepanjang pesisir pantai. Mereka itulah yang mengembangkan agama, kemudian mengundang para ulama, kiai-kiai, bukan sebaliknya. Maka apabila umat dapat menumbuhkan pengusaha-pengusaha yang baik, yakinlah bahwa dakwah ini akan baik.
Bila di daerah-daerah ekonominya baik, pasti pesantrennya juga baik. Santrinya juga baik. Akan tetapi di daerah-daerah yang ekonominya tidak maju, pasit juga sebaliknya, itu wajar-wajar saja. Kegiatan ekonomi umat ini haruslah didorong untuk maju. Fungsi koperasi pesantren menjadi satu hal yang krusial untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi di pesantren itu sendiri, di masyarakat sekitarnya dan yang sangat penting adalah menjadi lembaga pendidikan kewirausahaan santri-santir. Bila telah tamat dari pesantren, mereka dapat berkembang dengan pengetahuan-pengetahuan dasar yang diperoleh dari pesantren itu sendiri.
Pesantren sejak awal telah mempunyai sejumlah program untuk membangun koperasi secara keseluruhan. Salah satunya sistem kredit. Program ini adalah suatu program kerja sama usaha untuk mendorong hal tersebut.
Tugas kita semua adalah di samping menjalankan koperasi juga mendorong sekali lagi pengusaha-pengusaha muda yang kecil-kecil untuk berusaha dan kemudian maju bersama-sama bank-bank yang ditunjuk pemerintah. Jika mereka memerlukan modal tambahan, pemerintah akan mendorong usaha-usaha tersebut.
PEMBUKAAN RAPAT KERJA NASIONAL
INDUK KOPERASI PESANTREN
ISTANA WAKIL PRESIDEN, JAKARTA
14 DESEMBER 2007
Buku ke-1, Pikiran-pikiran Praktis M. Jusuf Kalla – Mengurai benang Kusut, 68 Pidato
Buku ke-2, Bunga Rampai Lepas M. Jusuf Kalla – Krisis Membuahkan Kemajuan, 71 Pidato
Dengan melihat buah pikiran beliau, semoga kita dapat membaca kompetensi/ kemampuan dan harapan beliau dalam memimpin negeri ini kelak.
Berikut cuplikan pemikiran beliau tentang koperasi dan zakat, buku ke-2, hal 49 s/d 52
Koperasi dan Zakat
Yang tumbuh sekarang adalah pengusaha-pengusaha yang tidak mempunyai kewajiban untuk membayar zakat.
Kita semua menyadari bahwa kemajuan suatu bangsa, kemajuan kita semua, hanyalah dapat ditingkatkan apabila kita semua bekerja dengan baik. Kita harus bekerja dengan teratur dan bekerja keras secara bersama-sama. Hakikat daripada itu tercermin dalam upaya kita untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dengan cara koperasi, kerja sama. Inilah suatu cara menjelaskan ekonomi bangsa sesuai dengan falsafah kita sebagai bangsa.
Kita juga menyadari bahwa kita membutuhkan suatu pertumbuhan ekonomi agar meningkatkan kesejahteraan bangsa. Pertumbuhan yang baik adalah yang tinggi dan merata. Pertumbuhan tinggi saja tidak cukup, juga merata saja tidak cukup. Akan tetapi pertumbuhan harus tinggi dan merata. Ada pemerataan agar apa pun pertumbuhan tersebut dinikmati oleh banyak orang dan seluruh bangsa ini. Untuk mencapai itu, peningkatan yang tinggi dan merata, banyak upaya yang harus dijalankan.
Orang sering mengatakan, zakat bagian dari upaya menciptakan pemerataan, tidak dapat tumbuh dengan baik di masyarakat. Sebenarnya, persoalannya sederhana. Hal itu karena yang tumbuh sekarang adalah pengusaha-pengusaha yang tidak mempunyai kewajiban untuk membayar zakat. Jadi harus ditumbuhkan para pengusaha yang mempunyai kewajiban zakat. Dan pengusaha tersebut tidak mungkin tumbuh hanya dengan suatu keppres dan UU, haruslah dengan pengalaman, haruslah dengan semangat, dan tentu haruslah dengan pendidikan-pendidikan dasar.
Sementara itu, kita semua memahami pesantren sebagai lembaga pendidikan umat yang mempunyai suatu cakupan yang sangat luas. Dengan jumlah santri yang begitu besar, jauh lebih mudah meningkatkan semangat dari sisi tersebut daripada lembaga pendidikan yang lain.
Di samping itu juga, apabila kita berbicara dakwah, bahwa yang menjalankan dakwah awal untuk dakwah Islamiyah, atau pengembangan agama sejak awal, sejak sejarah awalnya dimulai oleh para pengusaha. Pengusaha dari Arab, Gujarat datang ke Indonesia, atau pengusaha-pengusaha di sepanjang pesisir pantai. Mereka itulah yang mengembangkan agama, kemudian mengundang para ulama, kiai-kiai, bukan sebaliknya. Maka apabila umat dapat menumbuhkan pengusaha-pengusaha yang baik, yakinlah bahwa dakwah ini akan baik.
Bila di daerah-daerah ekonominya baik, pasti pesantrennya juga baik. Santrinya juga baik. Akan tetapi di daerah-daerah yang ekonominya tidak maju, pasit juga sebaliknya, itu wajar-wajar saja. Kegiatan ekonomi umat ini haruslah didorong untuk maju. Fungsi koperasi pesantren menjadi satu hal yang krusial untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi di pesantren itu sendiri, di masyarakat sekitarnya dan yang sangat penting adalah menjadi lembaga pendidikan kewirausahaan santri-santir. Bila telah tamat dari pesantren, mereka dapat berkembang dengan pengetahuan-pengetahuan dasar yang diperoleh dari pesantren itu sendiri.
Pesantren sejak awal telah mempunyai sejumlah program untuk membangun koperasi secara keseluruhan. Salah satunya sistem kredit. Program ini adalah suatu program kerja sama usaha untuk mendorong hal tersebut.
Tugas kita semua adalah di samping menjalankan koperasi juga mendorong sekali lagi pengusaha-pengusaha muda yang kecil-kecil untuk berusaha dan kemudian maju bersama-sama bank-bank yang ditunjuk pemerintah. Jika mereka memerlukan modal tambahan, pemerintah akan mendorong usaha-usaha tersebut.
PEMBUKAAN RAPAT KERJA NASIONAL
INDUK KOPERASI PESANTREN
ISTANA WAKIL PRESIDEN, JAKARTA
14 DESEMBER 2007
Pemikiran JK bag 4 - Kemandirian
Dalam rangka mendukung siapakah sosok yang didukung oleh para Ulama dan mempertimbangkan bahwa “tak kenal maka tak sayang”, marilah kita lihat sosok JK berdasarkan buah pikiran beliau yang diambil dari 2 buah buku kumpulan pidato tanpa teks yang direkam dan ditranskripsikan dalam judul.
Buku ke-1, Pikiran-pikiran Praktis M. Jusuf Kalla – Mengurai benang Kusut, 68 Pidato
Buku ke-2, Bunga Rampai Lepas M. Jusuf Kalla – Krisis Membuahkan Kemajuan, 71 Pidato
Dengan melihat buah pikiran beliau, semoga kita dapat membaca kompetensi/ kemampuan dan harapan beliau dalam memimpin negeri ini kelak.
Berikut cuplikan pemikiran beliau tentang kemandirian, buku ke-1, hal 457 s/d 468
Mari Kita Kerjakan Sendiri,
Satu hal yang harus ada dalam pikiran kita adalah semua harus dijalankan dengan satu otak, otot, dan kantong Indonesia.hilangkan paradigma bahwa kita tidak mampu.
Saya baru saja pulang dari Bali. Di pesawat kebetulan diputarkan film dari Discovery Channel tentang mengastruktur di Dubai. Film ini memperlihatkan bagaimana pembangunan mengastruktur itu dilakukan, termasuk juga yang ada di Negara-negara seperti kita. Setelah itu saya menuju bandara Bali untuk melihat bagaimana dan seberapa pesat kemajuan pembangunan di sana. Turis-turis sudah mulai masuk lagi, dan kami semua minta agar bandara Bali segera di perluas.
Saya masih ingat bahwa bandara ini didesain dan dibangun oleh Jepang. Saya tidak merasakan bahwa desain itu hebat, karena dibanding dengan dandara yang lain rasanya bandara ini sangat rumit. Karena itu, saya ingin kembali menekankan bahwa kita harus lebih menggunakan otak kita sendiri. Selain otak, otot dan kantong kita sendiri perlu dimanfaatkan untuk membangun bangun bangsa.
Selama ini ketergantungan kita kepada pihak asing sangat luar biasa. Untuk membangun jembatan saya yang mungkin hanya seratus meter lebih sedikit, kita langsung mencari konsultan asing. Pembangunan bendungan yang melebihi Rp 100 miliar, minta kontraktor asing. Pembangunan bandara yang besar-besar selama 60 ahun ini tidak ada satu pun yang memasang konsultan dalam negeri.
Saya melihat kelemahan kita ini adalah akibat kemajuan,atau dimanjakan, diperbodoh oleh system yang selama ini kita pilih. Walupun kita menghasilkan begitu banyak insinyur yang baik, tetap saja kita bergantung pada teknologi, kontraktor, dan konsultan dari luar negeri. Ketika terjadi krisis moneter, pembangunan kia langsung menurun dan semakin melemahkan posisi kontraktor kita. Sekarang kita baru menyadari bahwa kita harus membangun dengan kemampuan kita sendiri dan tidak menjadikan bangsa kita bangsa yang tergantung kepada orang lain untuk hal-hal yang sebenarnya bias dan patut kita kerjakan sendiri. Kita harus percaya dan memanfaatkan kemampuan kita sendiri. Itulah pemikiran yang harus selalu kita jadikan landasan.
Selama 10 tahun ini kita mengalami degadrasi. Mengapa terjadi degadrasi? Sepertinya kita ini hancur lebur. Kita ini sekumpulan orang yang tidak berbuat apa-apa lagi. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Kita mempunyai apresiasi tinggi.
Sebelumya, pertumbuhan ekonomi kita 8%, dan bisa dipastikan bahwa anggaran penmbangunan juga tumbuh sebesar itu. Pda tahun 1999 terjadi angka pertumbuhan negatif, sekarang ini sudah naik menjadi 45%. Tahun depan pertumbuhan itu harus diupayakan mencapai minimum 7%. Walaupun di DPR diperkirakan hanya tumbuh 6,8%, sebenarnya pemerintah menargetkan bangsa ini harus tumbuh lebih tinggi lagi. Kapasitas bangsa ini lebih besar daripada apa yang kita capai dewasa ini. Saya berulang kali mengatakan bahwa saya yakin bangsa ini dapat tumbuh lebih tinggi lagi, karena kita memiliki komoditas yag tidak dimiliki oleh orang lain di seluruh dunia.
Dimana-mana di dunia ini sedang dilanda kesulitan energi, sedangkan kita memiliki energi, apakah minyak, gas, hidro, atau batu bara. Tidak ada negara di dunia yang selengkap kita. Walaupun jumlahnya tidak sebesar, katakanlah Timur Tengah, atau Rusia, dibanding dengan negara Asia, kita masih sangat surplus energi, karena itu masih bisa menjalankan pembangunan kita. Seluruh dunia kekurangan mineral, apakah itu nikel, copper, bouksit, dan air. Kita dikaruniai dengan kekayaan alam, antara lain mineral-mineral tersebut.
Namun, satu hal menjadi kelemahan kita adalh ketergantungan pada pihak asing. Hal seperti ini harus segera diakhiri. perlu kita ketahui bahwa untuk mengelola sumber daya tersebut harus didampingi teknologi, juga dibutuhkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki kontraktor. Kontraktor itu bukan hanya untuk membangun rumah, saya rasa Anda semua tahu itu.
Soal komoditas, tidak ada negara di dunia ini yang mempunyai palm oil, karet, dan lain-lain seperti kita karena kita berada di daerah tropis. Sayangnya, kita mempunyai keterbatasan, yaitu tertinggal dalam soal teknologi dan sumber daya manusia.
Untuk mencapai kemajuan itu maka yang harus diutamakan adalh menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri bangsa ini. Semangat dan rasa percaya diri adalah syarat pokok. Kenapa saya mengatakan percaya diri dan semangat sangat pokok? Selalu selalu orang dengan mudah mengatakan, “Ya kita kan tidak punya uang!” “siapa bilang tak punya uang, ad Rp 300 triliun uang di bank yang tidak keluar, karena ada yang memakainya.” Karena itu, kalau ke mana-mana saya selalu mengatakan, “Jangan pinjam ke luar negeri, kita mampu. Yang tidak kita miliki adalah rasa percaya diri. Itu yang harus ditumbuhkan dengan sistem ini.”
Contoh Makasar
Saya juga bisa mengatakan bangsa ini miskin kemampuan dan kemauan. Pengalaman panjang saya, selama enam puluh tahun kita merdeka tetapi tidak pernah ada yang mencoba menbangun bandara dengan tenaga dan kemampuan sendiri, kecuali bandara perintis. mau membangun bandara di jakarta, kontraktornya Prancis. Membangun di surabaya, kontraktornya Jepang. Membangun di Padang, Jepang lagi. Di Manado dan Ambon oleh Word Bank yang konsultannya berasal dari berbagai negara. Kontraktornya memang dari dalm negri, tetapi kita tetap bergantung pada negara lain.
ketika kita akan membangun bandara di Makasar, saya berkata, “Tidak boleh ada orang asing yang campur tangan di situ, titik.” Pakai otak kalian, pakai tangan kalian, pakai kantong kita . Bagaimana? Pokoknya saya tidak tahu, tidak boleh ada orang asingyang menyentuh ini sampai selesai. Bangsa ini harus di paksa. Memang dulu Prancis pernah menawar Rp 4 triliun. Kemudian terjadi evaluasi, Jepang hampir Rp 2,5 triliun. kemudian kita membangun sendiri dengan konsultan nasional, dengan kontraktor nasional, termasuk sebagian besar orang Makassar, dan ternyata pembangunan itu hanya menghabiskan Rp 1,5 triliun. Menurut saya, hasilnya itu adalah bandara yang paling cantik. Nanti kalau sudah selesai, kita undang semuanya untuk merayakan bahwa kita sebagai bangsa mampu membangun dengan kemampuan dan kekuatan sendiri.
Untuk membangun bandara Medan, kami mengundang semua pimpinan proyek di Medan untuk melihat pembangunan di Makassar. Tak usahlah kita mengandalkan bangsa lain, tidak boleh begitu lagi. Menurut saya, tidak apa kita membangun jalan dengan sedikit kekurangan. Misalnya jalannya sedikit berombak; lebih baik jalan sedikit berombak daripada kita tidak pernah memiliki rasa percaya diri. Yang berombak-ombal itu bisa kita sempurnakan.
Saya minta kepada Mentri PU untuk memberdayakan tenaga dalam negri tetapi katanya tidak ada orang lagi. Saya meminta untuk memanggil mereka yang sudah pensiun untuk kembali bekerja dengan gaji yang lebih tinggi. Meskipun kita melakukan outsourcing, tidak apa-apa karena ada satu tujuan mulia yang harus kita capai, yaki mengejar ketertinggalan kita dari pihak asing. tidak boleh lagi ada gubernur yang melapor bahwa semua sudah disetujuh Bank Dunia, sudah datang ahli dari Jepang, dari Korea untuk mengurus jagung. Kita memiliki IPB, UNPAD, dan lain-lain, semua harus kita berdayakan. Hilangkan paradigma bahwa kita tidak mampu. Kita harus mampu dan memang mempunyai kemampuan. Kalau betul-betul tidak mampu, barulah kita mencari ahli, tetapi terbatas saja. kalau ada teknologi itu atau kita mengirim orang untuk pergi mempelajarinya.
Bangsa ini bangsa yang kaya. Hanya saja, ada masa lalu yang kita harus diperbaiki, yaitu soal hutang, bunga, dan subsidi. Sekarang ini anggaran APBN kita sangat tinggi, tertinggi dalam sejarah republik ini sudah mencapai lebih dari Rp 360 triliun. Tiga tahun lalu hanya Rp 300 triliun. Pada pemerintah yang ini terjadi kenaikan hampir dua kali lipat, termasuk juga kenaikan pajak dan hal-hal lain. Namun, begitu kita menandatanginya, 40% lari menguap untuk membayar subsidi, membayar bunga. Karena itu, kita harus mengatasi masalah-masalah seperti ini dulu, sekali lagi dengan teknologi, bukan hanya berbicara di DPR. Kita bukan hanya menaikkan harga. Apa-apa saja disubsidi tersebut. Ternyata subsidi itu untuk minyak tanah, maka upayakan untuk menghapus minyak tanah dan menggantinya dengan gas elpiji, yang lebih murah. Subsidi apalagi, untuk listrik, memakai diesel, maka digantilah dengan batu bara. hal seperti itu membutuhkan investasi yang besar sekali. Dua itu saja sudah mencapai Rp 100 triliun.
Menurunkan bunga dan memperbaiki sistem pembayaran hutang, jika sudah melakukan semua itu, kita akan berkembang dan pasti kontrakor juga akan berkembang dengan sangat cepat.
Masalah apalagi yang dihadapi bangsa ini? ternyata masalah infastruktur, semua tahu itu. Kita kita harus membangun mulai dari jalan, listrik, telepon, pelabuhan laut, bandara. Saya kemudian mendatangi satu persatu, dan ternyata tidak ada yang susah. Sama sekali tidak susah.
Untuk membangun jalan tol, mula-mula kita berpikir bagaimana mendapat uang, lau kita berpikir untuk memanggil bank, kepada bank kita minta untuk membiayainya. Kalau tidak mau membiayai, mak banknya akan rugi, dan juga pejabat itu tidak bisa lagi menjadi dirut karena banknya rugi. Bank Mandiri, BNI, atau bank-bank lainnya, mula-mula hanya bank-bank itu, tetapi lama-lama siapa saja mau. Seandainya Menteri PU susah melyani permintaan membangun jalan tol sekarang, semua mau melakukannya. Kalau untuk membangun jalan tol, ada persoalan tanah, maka perlu dilakukan negosiasi tanah dengan betul, jangan hanya soal ganti rugi saja, tetapi harus ada untung. Kita harus ada untung, 50% daripada NJOP, tetapi jangan terlalu tinggi juga. Jadi, untuk jalan, listrik, bandara tersebut saja kira-kira hampir Rp 200 triliun. Itu harus selesai dalam tiga tahun karena pada 2009 kita semua harus berhenti. Artinya, kalau kita berhasil anda bisa memimpin kita lagi. Bukan hanya itu, negara ini sudah terlalu lama tidak maju. Jadi, saya yakin menjadi dua kali lipat pun jumlah kontraktor sekarang ini, mulai tahun depan akan setegah mati bekerja.
untuk menguruk saja, kalau satu proyek PLN membutuhkan biaya Rp 400 miliar, berapa truk yang di butuhkan untuk menguruk. ternyata proyek PLN itu nilainya US$ 600 juta. Masya Allah, itu sama dengan Rp 6 triliun. Zaman dulu kalau bicara triliun-triliunan, kita bisa terkejut. dalam satu kali rapat saya membagi-bagikan sekian triliun rupiah dengan gampang sekali. rasanya dulu waktu menjadi kontraktor,berhasil mendapat kontrak Rp 2 miliar saja sudah hebat sekali;sekarang mendapat kontrak triliun-triliunan rupiah diam-diam saja. Satu hal yang ada dalam pikiran kita adalah bahwa semua harus di jalankan dengan satu otak, otot, dan kantong Indonesia.
Mari kita lihat Pelabuhan Tanjung Priok. Saya menginginkan pelabuhan yang berkelas internasional dalam waktu dua tahun, apakah bisa? Berapa biayanya? Ternyata hanya hampir Rp 2,5 triliun untuk tahap awal. Uangnya dari mana? Panggil bank untuk membiayainya. Jangankan R 2,5 triliun, Rp 10 triliun pun bisa di biayai. Dalam waktu seminggu, kita menantang, lebih menantang lagi bank itu. jadi, tidak ada yang susah di Indonesia selama ada tekad, ada semangat. Ada perintah untuk mmbangun pabrik gula,maka berdirilah pabrik gula dengan usaha sendiri. Utangnya di selesaikan dalam dua minggu.
Kita membutuhkan konntraktor semacam ini, maka carilah dan bayar kontraktor itu Rp 10 triliun, dan selesaikan utang Rp 10 triliun itu dalam 2-3 tahun. Jadi, apa pun bisa di jalankan, selama kita mempunyai semangat. Sekali lagi, komitmen Anda untuk meningkatkan pengetahuan teknologi harus berjalan. kita sudah merdeka lama sekali, karena itu kita harus menyegarkan otak kita lagi.
saya yakin bahwa jika kita memakai kemampuan kita sendiri, ongkos pembangunan yang kita kelurkan hanya setengah dari ongkos bila dikerjakan orang asing. Hal ini sudah di buktikan dalam pengalaman pembangunan bandara di Makassar itu. Selama ini kita di bodoh-bodohi oleh perusahaan-perusahaan luar negri atau kadang-kadang kita mendapat 1-2% karena ikut memberi dukungan dalam mendukung penawaran.
Karena itu, tahun ini,tahun depan, walaupun persentase anggaran pembangunan kita yang terfokus pada anggaran modal, lebih kecil persentasenya, tetapi jumlah nominalnya tinggi. Namun, kita bisa membagi menjadi dua, semua yang bisa dijalankan secara komersial, diberikan kepada yang komersial. Jadi, sakarang ini jangan hanya berpikir untuk menjadi kontraktor untuk pemerintah. Di jawa semua bisa komersial: pelabuhan, bandara, dan jalan. Semua itu bisa di laksanakan degan cara private partnership public private partnership. Namun, yang di luar jawa tidak mungkin ada sedikit yang komersial tetapi tidak semua . kalau membangun Trans Sumatera, Trans Kalimantan, kita tidak bisa memakai APBN. Pemerintah tentu lebih memfokuskan kepada daerah-daerah yang jauh. Contohnya, saya kira, untuk pertama kali dalam sejarah, Departemen PU anggarannya mencapai Rp 35 triliun.
Kami menantang Anda untuk mampu melaksanakan semua ini. semua yang di putuskan di DPR akhirnya tergantung di tangan Anda semua. kalau Anda cepat. Kalau Anda lambat, maka lambat pula anggaran. itulah prinsip-prinsip pokok yang harus kita laksanakan. kalau semua ini baik, kalau semua infrastruktur baik, keadaan politik lebih baik, keamanan baik, maka pasti swata akan lebih banyak lagi berperan serta.
Untuk itu, saya mengharapkan bahwa ada suatu pertimbangan kesiapan pemerintah dan kesiapan kontraktor. Tanpa kesiapan tersebut, pembangunan tidak bisa berjalan dengan baik. Kita sudah bertekad untuk tidak lagi mengunndang kontraktor-kontraktor dari luar, malah kita ingin mendorong kontraktor-kontraktor Indonesia ke luar, bekerja di Timur Tengah, dan di tempat-tempat lain. Hal seperti ini akan membuka kesempatan bagi semua kontraktor, karena kontraktor ini mempunyai multiplier effect yang besar.
Pada akhirnya pembangunan itu diukur dengan pertumbuhan; seandainya bangsa ini seperti China yang angka pertumbuhannya bisa 11. India 8, maka dengan angka 9 bolehlah. Kita harus membuat target, harus seperti Vietnam. Untuk bisa bisa seperti itu yang diperlukan adalah keadaan stabil, tidak bisa sedikit-sedikit buruh berdemo. Usahakanlah supaya buruh dibayar dengan benar, jangan sedikit-sedikit mengamuk seperti terjadi di Makassar. Kalau negara stbil, buruh baik, semua akan baik, tak ada yang akan susah.
Saya ingin mengulangi lagi pertanyaan saya, “Tunjukkan pada saya negara mana di Asia ini yang sebaik negara kita?” Tidak ada, yang menjadi masalah adalah hanyalah bahwa kita kalah dalam kemampuan mengelola bangsa. Namun, insya Allah dengan tekad yang teguh, kita tidak akan kalah. Saya berharap kita akan berkemang sesuai kemampuan kita sesungguhnya. Anda tidak bisa hanya menunggu seperti Bagdad yang meminta untuk menurunkan mutu pengawas. Hal seperti itu tidak bisa dilakukan, Kita tidak bisa menuggu, kita harus menaikkan kualitas. Bukan konsultan menaikkan itu, tetapi kita.
SAAT MENERIMA DEWAN PENGURUS
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
NASIONAL
ISTANA WAKIL PRESIDEN RI
JAKARTA, 26 SEPTEMBER 2007
Buku ke-1, Pikiran-pikiran Praktis M. Jusuf Kalla – Mengurai benang Kusut, 68 Pidato
Buku ke-2, Bunga Rampai Lepas M. Jusuf Kalla – Krisis Membuahkan Kemajuan, 71 Pidato
Dengan melihat buah pikiran beliau, semoga kita dapat membaca kompetensi/ kemampuan dan harapan beliau dalam memimpin negeri ini kelak.
Berikut cuplikan pemikiran beliau tentang kemandirian, buku ke-1, hal 457 s/d 468
Mari Kita Kerjakan Sendiri,
Satu hal yang harus ada dalam pikiran kita adalah semua harus dijalankan dengan satu otak, otot, dan kantong Indonesia.hilangkan paradigma bahwa kita tidak mampu.
Saya baru saja pulang dari Bali. Di pesawat kebetulan diputarkan film dari Discovery Channel tentang mengastruktur di Dubai. Film ini memperlihatkan bagaimana pembangunan mengastruktur itu dilakukan, termasuk juga yang ada di Negara-negara seperti kita. Setelah itu saya menuju bandara Bali untuk melihat bagaimana dan seberapa pesat kemajuan pembangunan di sana. Turis-turis sudah mulai masuk lagi, dan kami semua minta agar bandara Bali segera di perluas.
Saya masih ingat bahwa bandara ini didesain dan dibangun oleh Jepang. Saya tidak merasakan bahwa desain itu hebat, karena dibanding dengan dandara yang lain rasanya bandara ini sangat rumit. Karena itu, saya ingin kembali menekankan bahwa kita harus lebih menggunakan otak kita sendiri. Selain otak, otot dan kantong kita sendiri perlu dimanfaatkan untuk membangun bangun bangsa.
Selama ini ketergantungan kita kepada pihak asing sangat luar biasa. Untuk membangun jembatan saya yang mungkin hanya seratus meter lebih sedikit, kita langsung mencari konsultan asing. Pembangunan bendungan yang melebihi Rp 100 miliar, minta kontraktor asing. Pembangunan bandara yang besar-besar selama 60 ahun ini tidak ada satu pun yang memasang konsultan dalam negeri.
Saya melihat kelemahan kita ini adalah akibat kemajuan,atau dimanjakan, diperbodoh oleh system yang selama ini kita pilih. Walupun kita menghasilkan begitu banyak insinyur yang baik, tetap saja kita bergantung pada teknologi, kontraktor, dan konsultan dari luar negeri. Ketika terjadi krisis moneter, pembangunan kia langsung menurun dan semakin melemahkan posisi kontraktor kita. Sekarang kita baru menyadari bahwa kita harus membangun dengan kemampuan kita sendiri dan tidak menjadikan bangsa kita bangsa yang tergantung kepada orang lain untuk hal-hal yang sebenarnya bias dan patut kita kerjakan sendiri. Kita harus percaya dan memanfaatkan kemampuan kita sendiri. Itulah pemikiran yang harus selalu kita jadikan landasan.
Selama 10 tahun ini kita mengalami degadrasi. Mengapa terjadi degadrasi? Sepertinya kita ini hancur lebur. Kita ini sekumpulan orang yang tidak berbuat apa-apa lagi. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Kita mempunyai apresiasi tinggi.
Sebelumya, pertumbuhan ekonomi kita 8%, dan bisa dipastikan bahwa anggaran penmbangunan juga tumbuh sebesar itu. Pda tahun 1999 terjadi angka pertumbuhan negatif, sekarang ini sudah naik menjadi 45%. Tahun depan pertumbuhan itu harus diupayakan mencapai minimum 7%. Walaupun di DPR diperkirakan hanya tumbuh 6,8%, sebenarnya pemerintah menargetkan bangsa ini harus tumbuh lebih tinggi lagi. Kapasitas bangsa ini lebih besar daripada apa yang kita capai dewasa ini. Saya berulang kali mengatakan bahwa saya yakin bangsa ini dapat tumbuh lebih tinggi lagi, karena kita memiliki komoditas yag tidak dimiliki oleh orang lain di seluruh dunia.
Dimana-mana di dunia ini sedang dilanda kesulitan energi, sedangkan kita memiliki energi, apakah minyak, gas, hidro, atau batu bara. Tidak ada negara di dunia yang selengkap kita. Walaupun jumlahnya tidak sebesar, katakanlah Timur Tengah, atau Rusia, dibanding dengan negara Asia, kita masih sangat surplus energi, karena itu masih bisa menjalankan pembangunan kita. Seluruh dunia kekurangan mineral, apakah itu nikel, copper, bouksit, dan air. Kita dikaruniai dengan kekayaan alam, antara lain mineral-mineral tersebut.
Namun, satu hal menjadi kelemahan kita adalh ketergantungan pada pihak asing. Hal seperti ini harus segera diakhiri. perlu kita ketahui bahwa untuk mengelola sumber daya tersebut harus didampingi teknologi, juga dibutuhkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki kontraktor. Kontraktor itu bukan hanya untuk membangun rumah, saya rasa Anda semua tahu itu.
Soal komoditas, tidak ada negara di dunia ini yang mempunyai palm oil, karet, dan lain-lain seperti kita karena kita berada di daerah tropis. Sayangnya, kita mempunyai keterbatasan, yaitu tertinggal dalam soal teknologi dan sumber daya manusia.
Untuk mencapai kemajuan itu maka yang harus diutamakan adalh menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri bangsa ini. Semangat dan rasa percaya diri adalah syarat pokok. Kenapa saya mengatakan percaya diri dan semangat sangat pokok? Selalu selalu orang dengan mudah mengatakan, “Ya kita kan tidak punya uang!” “siapa bilang tak punya uang, ad Rp 300 triliun uang di bank yang tidak keluar, karena ada yang memakainya.” Karena itu, kalau ke mana-mana saya selalu mengatakan, “Jangan pinjam ke luar negeri, kita mampu. Yang tidak kita miliki adalah rasa percaya diri. Itu yang harus ditumbuhkan dengan sistem ini.”
Contoh Makasar
Saya juga bisa mengatakan bangsa ini miskin kemampuan dan kemauan. Pengalaman panjang saya, selama enam puluh tahun kita merdeka tetapi tidak pernah ada yang mencoba menbangun bandara dengan tenaga dan kemampuan sendiri, kecuali bandara perintis. mau membangun bandara di jakarta, kontraktornya Prancis. Membangun di surabaya, kontraktornya Jepang. Membangun di Padang, Jepang lagi. Di Manado dan Ambon oleh Word Bank yang konsultannya berasal dari berbagai negara. Kontraktornya memang dari dalm negri, tetapi kita tetap bergantung pada negara lain.
ketika kita akan membangun bandara di Makasar, saya berkata, “Tidak boleh ada orang asing yang campur tangan di situ, titik.” Pakai otak kalian, pakai tangan kalian, pakai kantong kita . Bagaimana? Pokoknya saya tidak tahu, tidak boleh ada orang asingyang menyentuh ini sampai selesai. Bangsa ini harus di paksa. Memang dulu Prancis pernah menawar Rp 4 triliun. Kemudian terjadi evaluasi, Jepang hampir Rp 2,5 triliun. kemudian kita membangun sendiri dengan konsultan nasional, dengan kontraktor nasional, termasuk sebagian besar orang Makassar, dan ternyata pembangunan itu hanya menghabiskan Rp 1,5 triliun. Menurut saya, hasilnya itu adalah bandara yang paling cantik. Nanti kalau sudah selesai, kita undang semuanya untuk merayakan bahwa kita sebagai bangsa mampu membangun dengan kemampuan dan kekuatan sendiri.
Untuk membangun bandara Medan, kami mengundang semua pimpinan proyek di Medan untuk melihat pembangunan di Makassar. Tak usahlah kita mengandalkan bangsa lain, tidak boleh begitu lagi. Menurut saya, tidak apa kita membangun jalan dengan sedikit kekurangan. Misalnya jalannya sedikit berombak; lebih baik jalan sedikit berombak daripada kita tidak pernah memiliki rasa percaya diri. Yang berombak-ombal itu bisa kita sempurnakan.
Saya minta kepada Mentri PU untuk memberdayakan tenaga dalam negri tetapi katanya tidak ada orang lagi. Saya meminta untuk memanggil mereka yang sudah pensiun untuk kembali bekerja dengan gaji yang lebih tinggi. Meskipun kita melakukan outsourcing, tidak apa-apa karena ada satu tujuan mulia yang harus kita capai, yaki mengejar ketertinggalan kita dari pihak asing. tidak boleh lagi ada gubernur yang melapor bahwa semua sudah disetujuh Bank Dunia, sudah datang ahli dari Jepang, dari Korea untuk mengurus jagung. Kita memiliki IPB, UNPAD, dan lain-lain, semua harus kita berdayakan. Hilangkan paradigma bahwa kita tidak mampu. Kita harus mampu dan memang mempunyai kemampuan. Kalau betul-betul tidak mampu, barulah kita mencari ahli, tetapi terbatas saja. kalau ada teknologi itu atau kita mengirim orang untuk pergi mempelajarinya.
Bangsa ini bangsa yang kaya. Hanya saja, ada masa lalu yang kita harus diperbaiki, yaitu soal hutang, bunga, dan subsidi. Sekarang ini anggaran APBN kita sangat tinggi, tertinggi dalam sejarah republik ini sudah mencapai lebih dari Rp 360 triliun. Tiga tahun lalu hanya Rp 300 triliun. Pada pemerintah yang ini terjadi kenaikan hampir dua kali lipat, termasuk juga kenaikan pajak dan hal-hal lain. Namun, begitu kita menandatanginya, 40% lari menguap untuk membayar subsidi, membayar bunga. Karena itu, kita harus mengatasi masalah-masalah seperti ini dulu, sekali lagi dengan teknologi, bukan hanya berbicara di DPR. Kita bukan hanya menaikkan harga. Apa-apa saja disubsidi tersebut. Ternyata subsidi itu untuk minyak tanah, maka upayakan untuk menghapus minyak tanah dan menggantinya dengan gas elpiji, yang lebih murah. Subsidi apalagi, untuk listrik, memakai diesel, maka digantilah dengan batu bara. hal seperti itu membutuhkan investasi yang besar sekali. Dua itu saja sudah mencapai Rp 100 triliun.
Menurunkan bunga dan memperbaiki sistem pembayaran hutang, jika sudah melakukan semua itu, kita akan berkembang dan pasti kontrakor juga akan berkembang dengan sangat cepat.
Masalah apalagi yang dihadapi bangsa ini? ternyata masalah infastruktur, semua tahu itu. Kita kita harus membangun mulai dari jalan, listrik, telepon, pelabuhan laut, bandara. Saya kemudian mendatangi satu persatu, dan ternyata tidak ada yang susah. Sama sekali tidak susah.
Untuk membangun jalan tol, mula-mula kita berpikir bagaimana mendapat uang, lau kita berpikir untuk memanggil bank, kepada bank kita minta untuk membiayainya. Kalau tidak mau membiayai, mak banknya akan rugi, dan juga pejabat itu tidak bisa lagi menjadi dirut karena banknya rugi. Bank Mandiri, BNI, atau bank-bank lainnya, mula-mula hanya bank-bank itu, tetapi lama-lama siapa saja mau. Seandainya Menteri PU susah melyani permintaan membangun jalan tol sekarang, semua mau melakukannya. Kalau untuk membangun jalan tol, ada persoalan tanah, maka perlu dilakukan negosiasi tanah dengan betul, jangan hanya soal ganti rugi saja, tetapi harus ada untung. Kita harus ada untung, 50% daripada NJOP, tetapi jangan terlalu tinggi juga. Jadi, untuk jalan, listrik, bandara tersebut saja kira-kira hampir Rp 200 triliun. Itu harus selesai dalam tiga tahun karena pada 2009 kita semua harus berhenti. Artinya, kalau kita berhasil anda bisa memimpin kita lagi. Bukan hanya itu, negara ini sudah terlalu lama tidak maju. Jadi, saya yakin menjadi dua kali lipat pun jumlah kontraktor sekarang ini, mulai tahun depan akan setegah mati bekerja.
untuk menguruk saja, kalau satu proyek PLN membutuhkan biaya Rp 400 miliar, berapa truk yang di butuhkan untuk menguruk. ternyata proyek PLN itu nilainya US$ 600 juta. Masya Allah, itu sama dengan Rp 6 triliun. Zaman dulu kalau bicara triliun-triliunan, kita bisa terkejut. dalam satu kali rapat saya membagi-bagikan sekian triliun rupiah dengan gampang sekali. rasanya dulu waktu menjadi kontraktor,berhasil mendapat kontrak Rp 2 miliar saja sudah hebat sekali;sekarang mendapat kontrak triliun-triliunan rupiah diam-diam saja. Satu hal yang ada dalam pikiran kita adalah bahwa semua harus di jalankan dengan satu otak, otot, dan kantong Indonesia.
Mari kita lihat Pelabuhan Tanjung Priok. Saya menginginkan pelabuhan yang berkelas internasional dalam waktu dua tahun, apakah bisa? Berapa biayanya? Ternyata hanya hampir Rp 2,5 triliun untuk tahap awal. Uangnya dari mana? Panggil bank untuk membiayainya. Jangankan R 2,5 triliun, Rp 10 triliun pun bisa di biayai. Dalam waktu seminggu, kita menantang, lebih menantang lagi bank itu. jadi, tidak ada yang susah di Indonesia selama ada tekad, ada semangat. Ada perintah untuk mmbangun pabrik gula,maka berdirilah pabrik gula dengan usaha sendiri. Utangnya di selesaikan dalam dua minggu.
Kita membutuhkan konntraktor semacam ini, maka carilah dan bayar kontraktor itu Rp 10 triliun, dan selesaikan utang Rp 10 triliun itu dalam 2-3 tahun. Jadi, apa pun bisa di jalankan, selama kita mempunyai semangat. Sekali lagi, komitmen Anda untuk meningkatkan pengetahuan teknologi harus berjalan. kita sudah merdeka lama sekali, karena itu kita harus menyegarkan otak kita lagi.
saya yakin bahwa jika kita memakai kemampuan kita sendiri, ongkos pembangunan yang kita kelurkan hanya setengah dari ongkos bila dikerjakan orang asing. Hal ini sudah di buktikan dalam pengalaman pembangunan bandara di Makassar itu. Selama ini kita di bodoh-bodohi oleh perusahaan-perusahaan luar negri atau kadang-kadang kita mendapat 1-2% karena ikut memberi dukungan dalam mendukung penawaran.
Karena itu, tahun ini,tahun depan, walaupun persentase anggaran pembangunan kita yang terfokus pada anggaran modal, lebih kecil persentasenya, tetapi jumlah nominalnya tinggi. Namun, kita bisa membagi menjadi dua, semua yang bisa dijalankan secara komersial, diberikan kepada yang komersial. Jadi, sakarang ini jangan hanya berpikir untuk menjadi kontraktor untuk pemerintah. Di jawa semua bisa komersial: pelabuhan, bandara, dan jalan. Semua itu bisa di laksanakan degan cara private partnership public private partnership. Namun, yang di luar jawa tidak mungkin ada sedikit yang komersial tetapi tidak semua . kalau membangun Trans Sumatera, Trans Kalimantan, kita tidak bisa memakai APBN. Pemerintah tentu lebih memfokuskan kepada daerah-daerah yang jauh. Contohnya, saya kira, untuk pertama kali dalam sejarah, Departemen PU anggarannya mencapai Rp 35 triliun.
Kami menantang Anda untuk mampu melaksanakan semua ini. semua yang di putuskan di DPR akhirnya tergantung di tangan Anda semua. kalau Anda cepat. Kalau Anda lambat, maka lambat pula anggaran. itulah prinsip-prinsip pokok yang harus kita laksanakan. kalau semua ini baik, kalau semua infrastruktur baik, keadaan politik lebih baik, keamanan baik, maka pasti swata akan lebih banyak lagi berperan serta.
Untuk itu, saya mengharapkan bahwa ada suatu pertimbangan kesiapan pemerintah dan kesiapan kontraktor. Tanpa kesiapan tersebut, pembangunan tidak bisa berjalan dengan baik. Kita sudah bertekad untuk tidak lagi mengunndang kontraktor-kontraktor dari luar, malah kita ingin mendorong kontraktor-kontraktor Indonesia ke luar, bekerja di Timur Tengah, dan di tempat-tempat lain. Hal seperti ini akan membuka kesempatan bagi semua kontraktor, karena kontraktor ini mempunyai multiplier effect yang besar.
Pada akhirnya pembangunan itu diukur dengan pertumbuhan; seandainya bangsa ini seperti China yang angka pertumbuhannya bisa 11. India 8, maka dengan angka 9 bolehlah. Kita harus membuat target, harus seperti Vietnam. Untuk bisa bisa seperti itu yang diperlukan adalah keadaan stabil, tidak bisa sedikit-sedikit buruh berdemo. Usahakanlah supaya buruh dibayar dengan benar, jangan sedikit-sedikit mengamuk seperti terjadi di Makassar. Kalau negara stbil, buruh baik, semua akan baik, tak ada yang akan susah.
Saya ingin mengulangi lagi pertanyaan saya, “Tunjukkan pada saya negara mana di Asia ini yang sebaik negara kita?” Tidak ada, yang menjadi masalah adalah hanyalah bahwa kita kalah dalam kemampuan mengelola bangsa. Namun, insya Allah dengan tekad yang teguh, kita tidak akan kalah. Saya berharap kita akan berkemang sesuai kemampuan kita sesungguhnya. Anda tidak bisa hanya menunggu seperti Bagdad yang meminta untuk menurunkan mutu pengawas. Hal seperti itu tidak bisa dilakukan, Kita tidak bisa menuggu, kita harus menaikkan kualitas. Bukan konsultan menaikkan itu, tetapi kita.
SAAT MENERIMA DEWAN PENGURUS
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
NASIONAL
ISTANA WAKIL PRESIDEN RI
JAKARTA, 26 SEPTEMBER 2007
Selasa, 23 Juni 2009
Pemikiran JK bag 3 - Birokrasi yang tidak korup
Dalam rangka "tak kenal maka tak sayang" dan sekaligus bertujuan agar tidak
terjadi salah memilih pemimpin negeri. Alih-alih mengharapkan / memaksakan untuk 1 kali putaran untuk menghemat "uang rakyat" sebesar 4 trilyun, namun sebuah kekeliruan bisa berakibat kerugian "uang rakyat" ratusan trilyun rupiah dalam 5 tahun kedepan. Menurut saya kampanye ini , benar-benar "membodohkan" rakyat. Sayangnya pemimpin membiarkan itu terus berlangsung.
Kekhawatiran sebagian masyarakat dan usaha pencitraan yang kurang baik tentang "dunia usaha" pa JK, sesungguhnya tidak beralasan.
Pa JK sejak beliau memutuskan masuk kedalam pemerintahan, beliau meninggalkan urusan bisnisnya dan sangat mengutamakan urusan pemerintahan / negara. Prinsip hidup yang dipegang beliau sangat konsisten. Satu kata satu perbuatan. Kalaupun ada kebutuhan pemerintah yang kompetensi sesuai dengan perusahaan keluarga beliau, maka itu diikuti secara fair mengikuti aturan.
Kalla Group dan Bukaka Group seluruhnya dikelola oleh keluarga beliau dan para profesional. Pesan keluarga Kalla kepada seluruh karyawan adalah, dilarang keras menggunakan "jabatan" pa JK untuk kepentingan perusahaan maupun kepentingan pribadi. Jikalau ada yang melakukan pelanggaran dapat dikeluarkan/PHK.
Dalam urusan perusahaan , harus tetap dalam bidang usaha masing-masing. Jikalau mengikuti tender kebutuhan pemerintah harus dilakukan secara fair / sesuai aturan. Pesan/aturan ini sangat berbeda dengan jaman dahulu/orde baru.
Salah satu prinsip hidup oleh pa' JK yang kerap disampaikan juga kepada bawahan beliau bahwa, "Seorang pemimpin harus meneladani kejujuran jika mengharapkan yang dipimpinnya/rakyatnya mengutamakan kejujuran."
Berikut cuplikan dari buku kumpulan pidato pa JK tanpa teks, dari buku ke 1,
"Mengurai Benang Kusut"
"Birokrasi yang tidak korup", hal 469
BIROKRASI YANG TIDAK KORUP
Pemerintahan yang efisien adalah pemerintah yang melayani, mengayomi, menyejahterakan, dan tidak korup. Tidak korup berarti tidak menyalahgunakan wewenang.
Sebuah negara memerlukan pemerintahan, tidak ada negara tanpa pemerintahan. Negara mempunyai aparat pemerintahan, di samping aparat yang lainnya. Aparat-aparat tersebut tentu mempunyai tingkatan yang berjenjang dan sektoral. Itulah yang sering kita sebut birokrasi dalam pemerintahan apa pun.
Tugas para birokrasi itu pada pokoknya adalah melayani masyarakatnya, meningkatkan kesejahteraan dan mengayomi, serta melindungi rakyatnya. Itulah tugas pamong praja. Jadi, keberhasilan sebuah birokrasi apabila hal-hal ini telah dijalankan secara baik oleh aparatnya.
Birokrasi juga berkembang seiring dengan berkembangnya sistem kenegaraan atau pemerintahan. Kita mempunyai sistem pemerintahan yang juga berubah secara dinamis sesuai dengan zamannya. Sebelum tahun 1989-1990 pemerintahan kita sangat sentralistik sehingga birokrasi kita juga bersifat sentralistik. Sekarang setelah otonomi, situasinya tentu sangat berbeda. Pada waktu sebelum otonomi, pemerintahan daerah secara sektoral umumnya diatur oleh pemerintah pusat dari Jakarta, sampai jauh sekali ke bawah, dimulai dari departemen, ke kanwil, kandep sampai kabupaten. Dengan otonomi berarti pemerintah daerah melaksanakan pemerintahan umum di semua sektor oleh daerah itu sendiri. Ini mengubah sistem birokrasi kita yang juga berdampak besar dalam sistem negara kita.
Birokrasi kita juga mempunyai peraturan-peraturan atau prosedur yang serat sanksi yang sebenarnya bagi kita jumlahnya banyak sekali. Sekiranya negara dapat mencapai kemajuan berkat peraturan, saya kira Indonesia sudah termasuk negara yang cukup memiliki peraturan. Malahan kadang-kadang kita ingin melakukan deregulasi untuk mengurangi sebagian peraturan tersebut. Jadi, dari segi itu negara kita tidak kurang dibandingkan dengan negara-negara lain. Apalagi mengingat kita mempunyai begitu banyak institusi yang mengeluarkan peraturan dan tentu juga sanksi-sanksi.
Pertanyaannya sekarang adalah apakah peraturan itu kita jalankan secara baik atau tidak. Apakah sanksi-sanksi telah dijatuhkan dengan tepat atau tidak. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kualitas birokrasi kita. Telah banyak upaya yang dilakukan untuk itu, melalui pendidikan, diklat, pendidikan umum ( universitas ). Meskipun demikian, ada banyak masalah juga. Samapi sekarang kita masih ingat bagaimana salah satu institusi, IPDN, yang begitu banyak masalahnya.
Selain masalah kualitas, masih ada masalah lain, yaitu gaji. Kesejahteraan saling berpengaruh dengan pelayanan. Tidak mungkin kita mengharapkan pelayanan yang sangat baik dengan deremunerasi yang sangat minim. Hal itu juga sangat kita sadari. Salah satu bagian yang kita reform tentunya adalah perbaikan kesejahteraan meskipun tentu tidak cukup.
Kita juga mempunyai pengalaman, sebuah instansi yang dinaikkan gajinya berlipat-lipat kali, tetapi layanannya tetap tidak menunjukkan perbaikan, ada juga bukti-bukti seperti itu. Jadi, memang banyak hal yang harus kita perbaiki dari dalam.
Kemudian kita juga berbicara tentang tools, alat, dan teknologi. Kita sekarang sedang ramai memperbincangkan e-government, dan sebagainya. Kita mempunyai online system yang memungkinkan untuk dapat saling mengawasi atau transparan. Semua itu berbentuk dalam suatu sistem pemerintahan yang terbuka dan demokratis, ada pengecekan dan balances. Jadi, dari segi perangkat sebenarnya ilmu kita tidak kurang dibandingkan dengan sistem pemerintahan apa pun di banyak negara. Pertanyaannya, bagaimana mengukur semua itu menjadi baik atau tidak baik.
Tiga Ukuran
Ada tiga hal yang harus kita ukur. Pertama, efektivitas dan efisiensi yang berhubungan dengan kualitas pelayanan. Apakah kualitas pelayanan itu baik? Tentu kita tahu bagaimana semua kualitas pelayanan, mulai dari lurah, camat, bupati, sampai hal-hal bersifat sektoral. Apakah aparat birokrasi melayani masyarakat dengan baik. Kedua, soal waktu. Apakah tepat waktu, seminggu, dua minggu, tiga minggu, atau lebih lama. Pelayanan aparat birokrasi kita sangat terkenal membutuhkan waktu yang cukup lama. Ketiga, biaya. Biasanya biaya ada dua macam, biaya formal dan tidak formal. Di sinilah letak sebenarnya bagaimana mengurangi korupsi di dalam birokrasi. Apa yang dikorupsi oleh birokrasi kita?
Pada dasarnya birokrasi kita bersifat tidak korup. Biasanya orang mau membayar lebih karena dua hal, yaitu wakut dan kewenangan. Seseorang yang sangat sederhana, mau membayar lebih banyak dari ketentuan yang berlaku untuk sebuah KTP karena ingin selesai secepat mungkin, bukan satu bualn kemudian. Jadi, seseorang rela membayar lebih mahal karena ingin lebih cepat selesai. Contohnya bagi seorang pengusaha, lebih baik membayar lebih banyak dari ketentuan daripada menunggu sebulan berarti kemungkinan hilangnya kesempatan dan harus membayar bunga 2%. Kemudian soal kewenangan. Saya berikan ke “a” atau “b” yang saya miliki izin kewenangannya asalkan Anda mau membayar kewenangan itu. Demikian itulah caranya orang membayar untuk membeli kewenangan atas sesuatu, dan orang mau membayar karena waktu. Itulah yang kemudian kita sebuh korupsi. Tak ada yang membuat aturan mainnya. Praktik korupsi masih banyak variasinya, tetapi saya sederhanakan menjadi dua hal tersebut, karena pada umumnya yang terjadi adalah seperti itu.
Karena itu, yang dapat memperbaikinya adalah transparansi dan aturan-aturan yang lebih jelas. Kalau telah ditentukan sesuatu harus selesai dalam satu minggu dengan harga sekian, maka lewat dari waktu itu, si aparatlah yang bersalah. Bagaimana mengontrolnya akan menjadi sulit jika sistem transparansi tidak dilakukan. Dengan mengenal sistem tender yang baik atau sistem pemilihan yang baik tentu akan sangat mengurangi hal-hal tersebut di atas.
Semua itu tentu kita pahami, tinggal sekarang masalahnya adalah bagaimana melaksanakannya secara baik dalam sistem birokrasi kita. Kita juga selalu mengatakan hal ini terjadi karena birokrasi kita terlalu besar. Kita juga pernah mengalami birokrasi dengan jenjang yang terlalu hebat – sampai-sampai Menteri PAN pada waktu itu menggunakan istilah zero growth. Kita menganggapnya jumlah aparat birokrasi terlalu besar walaupun secara perbandingan dapat juga dinilai tidak terlalu besar. Jadi, tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya.
Namun, seiring dengan perkembangan dinamika keterbukaan, dinamika era informasi yang lebih modern, tentu kita tidak membutuhkan birokrasi yang terlalu besar lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau dulu dibutuhkan mungkin lima tukang ketik, sekarang tinggal satu operator komputer. Demikian seterusnya. Kita harus mempunyai standar. Ada kabupaten yang penduduknya hanya 200-300 ribu, pegawainya puluhan ribu seperti misalnya di Kalimantan. Meskipun demikian, ada juga yang efisien. Ini memang menjadi tugas pemerintah untuk membuat ratio dan ketentuannya.
Reformasi Birokrasi
Memang kadang-kadang kita terkendala oleh peraturan-peraturan otonomi. Birokrasi sekarang ini juga agak terkendala oleh tingkat kemampuan SDM yang tersedia. Birokrasi sistem sentralistik bersifat nasional sehingga memungkinkan seseorang dapat dipindahtugaskan dari Medan ke Makassar. Berbeda dengan sekarang. Kadang-kadang kita juga menyayangkan birokrasi kita yang berputar-putar hanya dalam satu kabupaten, sulit keluar kabupaten karena peraturan-peraturan otonomi itu. Ini harus menjadi perhatian kita. Supaya orang tersebut mempunyai masa depan juga. Kalau seseorang sudah mempunyai pangkat IV / e di kabupaten, saya tidak tahu jabatan apalagi yang dapat diembannya di kabupaten tersebut. Kalau bisa sebaiknya dia keluar dari kabupaten itu.
Ini juga harus kita bicarakan dalma suatu reformasi birokrasi. Seorang aparat negara, selain menjadi birokrat sekaligus juga akrab dengan negara kita. Selain anggota TNI dan Polri, seseorang dapat menjadi pejabat yang mempunyai jangkauan visi nasional yang kuat, tidak hanya visi kabupaten yang kuat, tetapi juga visi provinsi. Hal ini diperlukan untuk membuat birokrasi yang lebih baik. Banyak langkah yang harus dilakukan untuk memperbaiki birokrasi, dimulai dari perbaikan organisasi kita laksanakan reorganisasi, regulasi, dan deregulasi.
Di samping itu, para birokrat kita harus mengikuti pelatihan demi pelatihan di dalam dan luar negeri. Para birokrat tersebut harus direkrut secara nasional lalu dikembangkan ke daerah. Intinya adalah tentu bagaimana menjalankan pemerintahan yang efisien ini. Pemerintahan yang efisien adalah pemerintah yang melayani dan tidak korup. Tidak korup berarti tidak menyalahgunakan wewenang. Wewenang tentu melekat pada tanda tangan dan karena itu kita harus membicarakan dulu deregulasi demi mengurangi tanda tangan.
Kita semau mengetahui bahwa di bea cukai pelabuhan, untuk mengeluarkan barang diperlukan 21 tanda tangan. Artinya ada 21 tempat kemungkinan menyetor sesuatu. Kemudian dikurangi menjadi tujuh agar kewenangan berkurang. Kewenangan berkurang berarti korupsi berkurang karena tidak ada korupsi tanpa kewenangan, kewenangan apa saja.
Birokrasi yang korup tentu mengambil uang negara, tetapi birokrat yang tidak berani berbuat sesuatu karena ketakutan tidak menghasilkan sesuatu, juga tidak melayani karena itu mempunyai efek yang sama. Tujuan kita adalah birokrat yang berani mengambil tindakan yang benar karena bertindak benar itu tidak korup.
Birokrat yang hanya takut terus-menerus juga menghambat kemajuan negara. Pengalaman kita baru-baru ini adalah waktu kita ingin meningkatkan produksi beras supaya mengimpor beras 1 juta ton. Segala macam tanda tangan agar bupati, pembeli benih dengan harga sekian langsung saja. Lebih dari 50 bupati tidak berani dan akhirnya kita tidak mencapai peningkatan produksi beras 1 juta ton itu. Terlambat tidak melanggar hukum, tetapi karena tidak bertindak maka tidak mencapai kemakmuran juga.
Bagaimana mengombinasikan kedua hal itulah yang menjadi tugas kita semua dan salah satunya adalah reformasi birokrasi. Artinya, mendayagunakan birokrasi kita sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Saya selalu mengatakan kepada aparat negara, menteri sampai bupati, “Tunjukkan kepada saya seseorang yang dipanggil KPK atau polisi atau jaksa yang menjalankan peraturan sesuai prosedur, tunjukkan kepada saya pejabat yang membeli barang dengan tender yang diumumkan di koran, tetapi ditangkap, tidak ada.” Birokrasi adalah sistem yang menjalankan peraturan-peraturan dengan baik dan efisien, cepat, dengan biaya seperti yang tercantum dalam peraturan. Birokrasi, negara, dan ekonomi adalah lingkaran yang tidak berujung.
Sementara itu, birokrasi yang efektif adalah birokrat yang baik dan mempunyai gaji dan reputasi yang baik. Untuk itu diperlukan ekonomi yang baik. Sebaliknya, ekonomi yang baik membutuhkan kerja birokrasi yang baik pula. Kita semua—saya fikir—setuju dengan rumusan sederhana tersebut.
terjadi salah memilih pemimpin negeri. Alih-alih mengharapkan / memaksakan untuk 1 kali putaran untuk menghemat "uang rakyat" sebesar 4 trilyun, namun sebuah kekeliruan bisa berakibat kerugian "uang rakyat" ratusan trilyun rupiah dalam 5 tahun kedepan. Menurut saya kampanye ini , benar-benar "membodohkan" rakyat. Sayangnya pemimpin membiarkan itu terus berlangsung.
Kekhawatiran sebagian masyarakat dan usaha pencitraan yang kurang baik tentang "dunia usaha" pa JK, sesungguhnya tidak beralasan.
Pa JK sejak beliau memutuskan masuk kedalam pemerintahan, beliau meninggalkan urusan bisnisnya dan sangat mengutamakan urusan pemerintahan / negara. Prinsip hidup yang dipegang beliau sangat konsisten. Satu kata satu perbuatan. Kalaupun ada kebutuhan pemerintah yang kompetensi sesuai dengan perusahaan keluarga beliau, maka itu diikuti secara fair mengikuti aturan.
Kalla Group dan Bukaka Group seluruhnya dikelola oleh keluarga beliau dan para profesional. Pesan keluarga Kalla kepada seluruh karyawan adalah, dilarang keras menggunakan "jabatan" pa JK untuk kepentingan perusahaan maupun kepentingan pribadi. Jikalau ada yang melakukan pelanggaran dapat dikeluarkan/PHK.
Dalam urusan perusahaan , harus tetap dalam bidang usaha masing-masing. Jikalau mengikuti tender kebutuhan pemerintah harus dilakukan secara fair / sesuai aturan. Pesan/aturan ini sangat berbeda dengan jaman dahulu/orde baru.
Salah satu prinsip hidup oleh pa' JK yang kerap disampaikan juga kepada bawahan beliau bahwa, "Seorang pemimpin harus meneladani kejujuran jika mengharapkan yang dipimpinnya/rakyatnya mengutamakan kejujuran."
Berikut cuplikan dari buku kumpulan pidato pa JK tanpa teks, dari buku ke 1,
"Mengurai Benang Kusut"
"Birokrasi yang tidak korup", hal 469
BIROKRASI YANG TIDAK KORUP
Pemerintahan yang efisien adalah pemerintah yang melayani, mengayomi, menyejahterakan, dan tidak korup. Tidak korup berarti tidak menyalahgunakan wewenang.
Sebuah negara memerlukan pemerintahan, tidak ada negara tanpa pemerintahan. Negara mempunyai aparat pemerintahan, di samping aparat yang lainnya. Aparat-aparat tersebut tentu mempunyai tingkatan yang berjenjang dan sektoral. Itulah yang sering kita sebut birokrasi dalam pemerintahan apa pun.
Tugas para birokrasi itu pada pokoknya adalah melayani masyarakatnya, meningkatkan kesejahteraan dan mengayomi, serta melindungi rakyatnya. Itulah tugas pamong praja. Jadi, keberhasilan sebuah birokrasi apabila hal-hal ini telah dijalankan secara baik oleh aparatnya.
Birokrasi juga berkembang seiring dengan berkembangnya sistem kenegaraan atau pemerintahan. Kita mempunyai sistem pemerintahan yang juga berubah secara dinamis sesuai dengan zamannya. Sebelum tahun 1989-1990 pemerintahan kita sangat sentralistik sehingga birokrasi kita juga bersifat sentralistik. Sekarang setelah otonomi, situasinya tentu sangat berbeda. Pada waktu sebelum otonomi, pemerintahan daerah secara sektoral umumnya diatur oleh pemerintah pusat dari Jakarta, sampai jauh sekali ke bawah, dimulai dari departemen, ke kanwil, kandep sampai kabupaten. Dengan otonomi berarti pemerintah daerah melaksanakan pemerintahan umum di semua sektor oleh daerah itu sendiri. Ini mengubah sistem birokrasi kita yang juga berdampak besar dalam sistem negara kita.
Birokrasi kita juga mempunyai peraturan-peraturan atau prosedur yang serat sanksi yang sebenarnya bagi kita jumlahnya banyak sekali. Sekiranya negara dapat mencapai kemajuan berkat peraturan, saya kira Indonesia sudah termasuk negara yang cukup memiliki peraturan. Malahan kadang-kadang kita ingin melakukan deregulasi untuk mengurangi sebagian peraturan tersebut. Jadi, dari segi itu negara kita tidak kurang dibandingkan dengan negara-negara lain. Apalagi mengingat kita mempunyai begitu banyak institusi yang mengeluarkan peraturan dan tentu juga sanksi-sanksi.
Pertanyaannya sekarang adalah apakah peraturan itu kita jalankan secara baik atau tidak. Apakah sanksi-sanksi telah dijatuhkan dengan tepat atau tidak. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kualitas birokrasi kita. Telah banyak upaya yang dilakukan untuk itu, melalui pendidikan, diklat, pendidikan umum ( universitas ). Meskipun demikian, ada banyak masalah juga. Samapi sekarang kita masih ingat bagaimana salah satu institusi, IPDN, yang begitu banyak masalahnya.
Selain masalah kualitas, masih ada masalah lain, yaitu gaji. Kesejahteraan saling berpengaruh dengan pelayanan. Tidak mungkin kita mengharapkan pelayanan yang sangat baik dengan deremunerasi yang sangat minim. Hal itu juga sangat kita sadari. Salah satu bagian yang kita reform tentunya adalah perbaikan kesejahteraan meskipun tentu tidak cukup.
Kita juga mempunyai pengalaman, sebuah instansi yang dinaikkan gajinya berlipat-lipat kali, tetapi layanannya tetap tidak menunjukkan perbaikan, ada juga bukti-bukti seperti itu. Jadi, memang banyak hal yang harus kita perbaiki dari dalam.
Kemudian kita juga berbicara tentang tools, alat, dan teknologi. Kita sekarang sedang ramai memperbincangkan e-government, dan sebagainya. Kita mempunyai online system yang memungkinkan untuk dapat saling mengawasi atau transparan. Semua itu berbentuk dalam suatu sistem pemerintahan yang terbuka dan demokratis, ada pengecekan dan balances. Jadi, dari segi perangkat sebenarnya ilmu kita tidak kurang dibandingkan dengan sistem pemerintahan apa pun di banyak negara. Pertanyaannya, bagaimana mengukur semua itu menjadi baik atau tidak baik.
Tiga Ukuran
Ada tiga hal yang harus kita ukur. Pertama, efektivitas dan efisiensi yang berhubungan dengan kualitas pelayanan. Apakah kualitas pelayanan itu baik? Tentu kita tahu bagaimana semua kualitas pelayanan, mulai dari lurah, camat, bupati, sampai hal-hal bersifat sektoral. Apakah aparat birokrasi melayani masyarakat dengan baik. Kedua, soal waktu. Apakah tepat waktu, seminggu, dua minggu, tiga minggu, atau lebih lama. Pelayanan aparat birokrasi kita sangat terkenal membutuhkan waktu yang cukup lama. Ketiga, biaya. Biasanya biaya ada dua macam, biaya formal dan tidak formal. Di sinilah letak sebenarnya bagaimana mengurangi korupsi di dalam birokrasi. Apa yang dikorupsi oleh birokrasi kita?
Pada dasarnya birokrasi kita bersifat tidak korup. Biasanya orang mau membayar lebih karena dua hal, yaitu wakut dan kewenangan. Seseorang yang sangat sederhana, mau membayar lebih banyak dari ketentuan yang berlaku untuk sebuah KTP karena ingin selesai secepat mungkin, bukan satu bualn kemudian. Jadi, seseorang rela membayar lebih mahal karena ingin lebih cepat selesai. Contohnya bagi seorang pengusaha, lebih baik membayar lebih banyak dari ketentuan daripada menunggu sebulan berarti kemungkinan hilangnya kesempatan dan harus membayar bunga 2%. Kemudian soal kewenangan. Saya berikan ke “a” atau “b” yang saya miliki izin kewenangannya asalkan Anda mau membayar kewenangan itu. Demikian itulah caranya orang membayar untuk membeli kewenangan atas sesuatu, dan orang mau membayar karena waktu. Itulah yang kemudian kita sebuh korupsi. Tak ada yang membuat aturan mainnya. Praktik korupsi masih banyak variasinya, tetapi saya sederhanakan menjadi dua hal tersebut, karena pada umumnya yang terjadi adalah seperti itu.
Karena itu, yang dapat memperbaikinya adalah transparansi dan aturan-aturan yang lebih jelas. Kalau telah ditentukan sesuatu harus selesai dalam satu minggu dengan harga sekian, maka lewat dari waktu itu, si aparatlah yang bersalah. Bagaimana mengontrolnya akan menjadi sulit jika sistem transparansi tidak dilakukan. Dengan mengenal sistem tender yang baik atau sistem pemilihan yang baik tentu akan sangat mengurangi hal-hal tersebut di atas.
Semua itu tentu kita pahami, tinggal sekarang masalahnya adalah bagaimana melaksanakannya secara baik dalam sistem birokrasi kita. Kita juga selalu mengatakan hal ini terjadi karena birokrasi kita terlalu besar. Kita juga pernah mengalami birokrasi dengan jenjang yang terlalu hebat – sampai-sampai Menteri PAN pada waktu itu menggunakan istilah zero growth. Kita menganggapnya jumlah aparat birokrasi terlalu besar walaupun secara perbandingan dapat juga dinilai tidak terlalu besar. Jadi, tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya.
Namun, seiring dengan perkembangan dinamika keterbukaan, dinamika era informasi yang lebih modern, tentu kita tidak membutuhkan birokrasi yang terlalu besar lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau dulu dibutuhkan mungkin lima tukang ketik, sekarang tinggal satu operator komputer. Demikian seterusnya. Kita harus mempunyai standar. Ada kabupaten yang penduduknya hanya 200-300 ribu, pegawainya puluhan ribu seperti misalnya di Kalimantan. Meskipun demikian, ada juga yang efisien. Ini memang menjadi tugas pemerintah untuk membuat ratio dan ketentuannya.
Reformasi Birokrasi
Memang kadang-kadang kita terkendala oleh peraturan-peraturan otonomi. Birokrasi sekarang ini juga agak terkendala oleh tingkat kemampuan SDM yang tersedia. Birokrasi sistem sentralistik bersifat nasional sehingga memungkinkan seseorang dapat dipindahtugaskan dari Medan ke Makassar. Berbeda dengan sekarang. Kadang-kadang kita juga menyayangkan birokrasi kita yang berputar-putar hanya dalam satu kabupaten, sulit keluar kabupaten karena peraturan-peraturan otonomi itu. Ini harus menjadi perhatian kita. Supaya orang tersebut mempunyai masa depan juga. Kalau seseorang sudah mempunyai pangkat IV / e di kabupaten, saya tidak tahu jabatan apalagi yang dapat diembannya di kabupaten tersebut. Kalau bisa sebaiknya dia keluar dari kabupaten itu.
Ini juga harus kita bicarakan dalma suatu reformasi birokrasi. Seorang aparat negara, selain menjadi birokrat sekaligus juga akrab dengan negara kita. Selain anggota TNI dan Polri, seseorang dapat menjadi pejabat yang mempunyai jangkauan visi nasional yang kuat, tidak hanya visi kabupaten yang kuat, tetapi juga visi provinsi. Hal ini diperlukan untuk membuat birokrasi yang lebih baik. Banyak langkah yang harus dilakukan untuk memperbaiki birokrasi, dimulai dari perbaikan organisasi kita laksanakan reorganisasi, regulasi, dan deregulasi.
Di samping itu, para birokrat kita harus mengikuti pelatihan demi pelatihan di dalam dan luar negeri. Para birokrat tersebut harus direkrut secara nasional lalu dikembangkan ke daerah. Intinya adalah tentu bagaimana menjalankan pemerintahan yang efisien ini. Pemerintahan yang efisien adalah pemerintah yang melayani dan tidak korup. Tidak korup berarti tidak menyalahgunakan wewenang. Wewenang tentu melekat pada tanda tangan dan karena itu kita harus membicarakan dulu deregulasi demi mengurangi tanda tangan.
Kita semau mengetahui bahwa di bea cukai pelabuhan, untuk mengeluarkan barang diperlukan 21 tanda tangan. Artinya ada 21 tempat kemungkinan menyetor sesuatu. Kemudian dikurangi menjadi tujuh agar kewenangan berkurang. Kewenangan berkurang berarti korupsi berkurang karena tidak ada korupsi tanpa kewenangan, kewenangan apa saja.
Birokrasi yang korup tentu mengambil uang negara, tetapi birokrat yang tidak berani berbuat sesuatu karena ketakutan tidak menghasilkan sesuatu, juga tidak melayani karena itu mempunyai efek yang sama. Tujuan kita adalah birokrat yang berani mengambil tindakan yang benar karena bertindak benar itu tidak korup.
Birokrat yang hanya takut terus-menerus juga menghambat kemajuan negara. Pengalaman kita baru-baru ini adalah waktu kita ingin meningkatkan produksi beras supaya mengimpor beras 1 juta ton. Segala macam tanda tangan agar bupati, pembeli benih dengan harga sekian langsung saja. Lebih dari 50 bupati tidak berani dan akhirnya kita tidak mencapai peningkatan produksi beras 1 juta ton itu. Terlambat tidak melanggar hukum, tetapi karena tidak bertindak maka tidak mencapai kemakmuran juga.
Bagaimana mengombinasikan kedua hal itulah yang menjadi tugas kita semua dan salah satunya adalah reformasi birokrasi. Artinya, mendayagunakan birokrasi kita sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Saya selalu mengatakan kepada aparat negara, menteri sampai bupati, “Tunjukkan kepada saya seseorang yang dipanggil KPK atau polisi atau jaksa yang menjalankan peraturan sesuai prosedur, tunjukkan kepada saya pejabat yang membeli barang dengan tender yang diumumkan di koran, tetapi ditangkap, tidak ada.” Birokrasi adalah sistem yang menjalankan peraturan-peraturan dengan baik dan efisien, cepat, dengan biaya seperti yang tercantum dalam peraturan. Birokrasi, negara, dan ekonomi adalah lingkaran yang tidak berujung.
Sementara itu, birokrasi yang efektif adalah birokrat yang baik dan mempunyai gaji dan reputasi yang baik. Untuk itu diperlukan ekonomi yang baik. Sebaliknya, ekonomi yang baik membutuhkan kerja birokrasi yang baik pula. Kita semua—saya fikir—setuju dengan rumusan sederhana tersebut.
ACARA PEMBUKAAN SEMINAR NASIONAL
“PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI REFORMASI
BIROKRASI”
HOTEL FOUR SEASONS
JAKARTA, 1 NOVEMBER 2007
Pemikiran JK bag 2 - Tentang Partai
Kesempatan kali ini saya akan sampaikan pemikiran pa JK tentang partai politik yang saya ambil dari buku pemberian kawan, 2 buah buku kumpulan pidato tanpa teks pa' JK seputar tahun 2007 yang direkam kemudian ditranskripsikan.
Buku ke 1, Mengurai benang kusut
Buku ke 2, Krisis membuahkan kemajuan.
Jujur, dari dulunya, saya sangat membenci partai Golkar.
Preferensi saya ya cuma PKS,PBB,PAN dan PPP , untuk pemilihan anggota legislatif, ya saya pilih orang yang saya kenal atau dikenalkan oleh teman, apapun partainya asal ke 4 partai tsb.
Tapi untuk pilpres, saya tentu tidak lagi menggunakan syarat 4 partai tsb namun track record capresnya, karena kehidupan bermasyarakat untuk 5 tahun kedepan, kita gantungkan pada seorang presiden bukannya kehendak partai politik.
Semoga presiden terpilih nanti dapat mengajak kita selalu pada "jalan yang lurus". Sesuai firman Allah, (yaitu) jalan-jalan orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat (al Fatihah: 7)
Harapan awal saya ke empat partai preferensi saya itu bisa bersatu, namun realitanya tidaklah terjadi karena mereka tidak berkemauan, hanya menyandarkan diri pada partai yang menurut mereka kemungkinan besar akan berhasil dalam pilpres agar kelak kemudian akan turut "berkuasa" tanpa memperhatikan nilai-nilai yang dipegang.
Setelah saya mengetahui pemikiran pa JK tentang partai politik, jadi saya (kalau boleh menduga) menganggap kader partai golkar yang tersisa sekarang adalah yang sepemikiran dengan pemimpinnya. Yang tidak sepemikiran akan keluar dari partai atau maaf, tersisihkan disuatu pojok, terjadi seleksi alami.
Namun jujur saya belum sampai terpincut dengan partai Golkar, mohon maaf, karena disana bercampur antara hak dan bathil.
Namun Alhamdulillah, pemimpin partai golkar periode ini seorang pemimpin yang baik sehingga gerbong tsb berjalan kearah yang baik.
Jadi saya melihat pa JK, baik/berhasil di kepemimpinan keluarga, kepemimpinan usaha, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan partai, sekarang tinggal satu kemungkinan lagi yakni kepemimpinan negara.
Dari membaca kedua buku tsb tentang pemikiran-pemikiran pa JK, buat saya tampak perbedaan Beliau dengan capres yang lain, yang satu "benar-benar" wanita dengan penuh "perasaan", yang satu lagi, maaf, "seperti" wanita karena sangat "reaktif" dengan isu/gosip/sindiran, sibuk menjaga "penampilan" dan sibuk menutupi yang sesungguhnya terjadi.
Klo rakyat banyak yang tahu tentang pemikiran-pemikiran pa JK, besar harapan rakyat akan memilih beliau. Sebaiknya ke dua buku diatas dapat dibaca dan dimengerti banyak orang. Sungguh menarik.
Lanjutkan! apa yang telah diperbuat oleh pa' JK bukan lanjutkan! yang keliru.
Mari "melakukan", untuk masa depan yang semoga lebih baik.
Wassalam
Zon di Jonggol
========================================================
Mendirikan Partai untuk Memerintah (Buku ke 2, hal 152)
Dalam suatu negara demokrasi keputusan rakyatlah yang tertinggi. Adalah sangat sulit 240 juta orang mengambil keputusan secara bersama-sama. Partailah yang mewakili suara rakyat --- yang memilih partai tersebut. Suatu negara jika ingin berjalan dengan baik membutuhkan aturan-aturan perundang-undangan. Hal itu --- segala sumbangan kebijakan, anggaran negara, semua --- harus melalui parlemen/DPR. Isi DPR adalah utusan-utusan partai. Jadi apabila ingin “menentukan negara” dengan segala kebijakannya, dengan segala undang-undangnya, dengan segala anggarannya, harus lewat partai. Siapa saja yang tidak menyenangi partai maka dia tidak bisa masuk dalam sistem pengambilan keputusan negara. Itulah dasar ketentuan konstitusi kita.
Jadi walau banyak LSM yang bersuara keras, para cerdik pandai bersuara keras, itu hanya hal biasa. Pada akhirnya yang menentukan adalah DPR yang isinya partai politik. Tanpa partai, tanpa keterlibatan partai, atau tanpa diwakili oleh partai, maka DPR tidak ada. Posisi partai adalah kemutlakan. Namun, kalau yang mengisi partai adalah orang tidak paham tentang kenegaraan, tidak mempunyai intelektualitas, kepintaran, dan kecerdasan, maka rusaklah bangsa ini. Keputusan DPR tersebut adalah arah untuk bangsa ini.
Pemimpin bangsa ini, semua level, mulai dari bupati, gubernur, presiden, kini telah dipilih secara demokratis. Meski pemimpin dipilih rakyat, pemimpin dipilih dulu oleh partai. Jika kalau tidak didukung partai, jangan harap mereka dipilih menjadi pemimpin bangsa dalam segala level. Sehebat apa pun, sepintar apa pun, mau segagah apa pun, sulit menjadi gubernur jika tidak ada partai yang mendukung. Pemimpin-pemimpin, pucuk-pucuk pimpinan penting itu harus lewat DPR. Menjadi gubernur Bank Indonesia, menjadi ketua Mahkamah, menjadi anggota KPU, dan anggota KPI, semuanya lewat DPR. Semuanya mesti lewat partai, itulah sistem yang sekarang berlaku.
Sewaktu Orde Baru, partai hanya alat stempel. Namun, sekarang itu tidak ada lagi. Apa pun urusan kenegaraan dan masyarakat banyak, tidak ada yang lolos dari peranan partai politik. Tidak ada yang bisa mengambil kebijakan, tidak ada yang lolos menjadi pemimpin lembaga apa saja, tanpa lewat DPR. Artinya, itu semua harus melalui partai. Itulah hak kemutlakan yang dimiliki partai politik. Konsekuensinya, pengurus harus menjaga partainya agar tidak salah memilih orang. Begitu salah mengambil kebijakan, memilih orang, atau mengatur undang-undang, maka macam-macamlah akibatnya ke depan. Maka jangan pernah alergi, karena partai politik adalah jalan masuk untuk segala kebijakan yang penting untuk bangsa ini.
Semua partai berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, partai-partai tersebut mempunyai upaya-upaya, kebijakan-kebijakan, dan langkah-langkah tertentu untuk mencapai tujuan tersebut. Golkar, misalnya, sebagai partai kebangsaan, yang terbuka untuk semua warga negara Indonesia, segala usahanya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini memang tidak mudah, karena tujuan Golkar sejak didirikan dulu adalah untuk kemajuan itu sendiri. Maka kadang-kadang orang menghubungkannya dengan Orde Baru. Padahal Orde Baru sebagai salah satu tujuan tidak ada masalah karena tujuannya adalah tetap kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
Yang salah adalah pada Orde Baru adalah perilakunya yang bersifat otoriter. Tidak semua hal salah dari apa yang dilakukan Orde Baru. Apa yang dilakukan sebagian ada baiknya juga, ada pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan, jalanan, umpamanya. Bahwa pada zaman Orde Baru sarat dengan KKN, sarat akan otoriter, itulah yang salah.
Itulah perjalanan sejarah bangsa dan sejarah memang membawa dinamikanya sendiri, terutama politik dan kehidupan di Indonesia. Bila diibaratkan mungkin seperti model busana atau pakaian. Hari ini yang menjadi pola kegemaran mungkin celana yang kecil ujung bawahnya, akan tetapi 10 tahun lagi, mungkin yang ujung bawahnya lebar-lebar, atau lama-lama berubah lagi, kecil lagi. Ibaratnya begitu saja terus.
Karena itu, bagi Golkar, dalam menjalankan kehidupan berbangsa, partai mempunyai posisi sebagai organisasi yang mewadahi masyarakat. Dari posisi ini partai mempunyai kewajiban membela, menjalankan, memanjakan organisasinya dan semua pendukungnya. Peranan yang kedua adalah organisasi yang berjuang memajukan bangsa ini. Itulah hal-hal prinsip pokok dari partai.
Tidak ada satu pun partai yang didirikan khususnya di Indonesia ini yang ingin menjadi partai oposisi. Semua partai diniatkan, didirikan, untuk menjadi partai pemerintah. Partai apa pun tujuannya adalah untuk menang dan ingin memerintah. Tidak ada partai yang menang melawan pemerintah. Semua partai didirikan secara jujur untuk membangun bangsanya secara baik. Semua mengklaim begitu, bahwa kemudian mangkir itu urusan kedua. Tidak ada suatu partai di kota, misalnya, yang niatnya hanya melawan wali kota. Pokoknya, apa pun, maunya untuk melawan walikota. Itu sebenarnya hanya karena tidak berhasil jadi wali kota maka partai yang kalah tersebut mengambil sikap menjadi oposisi wali kota. Begitulah rumus politik itu. Akan tetapi minggu, bulan atau tahun depan mungkin antar partai berkawan lagi. Dalam politik itu tidak ada lawan tidak ada kawan, yang ada kepentingan niat tadi.
Semua partai yang penting adalah mampu bekerja mengatur kebijakan negara, dalam bentuk perundangan, kebijakan, anggaran yang betul, dan kemudian mengatur negara itu untuk kepentingan bangsanya. Setiap posisi yang dipilih atau terpaksa dipilih --- menjadi pro pada pemerintah atau oposisi --- mempunya konsekuensi. Partai politik dalam pemilu tidak ada serinya, jika hanya berprinsip menang dan kalah saja.
PEMBEKALAN KEPADA MAHASISWA
SELURUH INDONESIA
DI TAMAN BUNGA WILADATIKA CIBUBUR
JAKARTA TIMUR
9 APRIL 2007
Buku ke 1, Mengurai benang kusut
Buku ke 2, Krisis membuahkan kemajuan.
Jujur, dari dulunya, saya sangat membenci partai Golkar.
Preferensi saya ya cuma PKS,PBB,PAN dan PPP , untuk pemilihan anggota legislatif, ya saya pilih orang yang saya kenal atau dikenalkan oleh teman, apapun partainya asal ke 4 partai tsb.
Tapi untuk pilpres, saya tentu tidak lagi menggunakan syarat 4 partai tsb namun track record capresnya, karena kehidupan bermasyarakat untuk 5 tahun kedepan, kita gantungkan pada seorang presiden bukannya kehendak partai politik.
Semoga presiden terpilih nanti dapat mengajak kita selalu pada "jalan yang lurus". Sesuai firman Allah, (yaitu) jalan-jalan orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat (al Fatihah: 7)
Harapan awal saya ke empat partai preferensi saya itu bisa bersatu, namun realitanya tidaklah terjadi karena mereka tidak berkemauan, hanya menyandarkan diri pada partai yang menurut mereka kemungkinan besar akan berhasil dalam pilpres agar kelak kemudian akan turut "berkuasa" tanpa memperhatikan nilai-nilai yang dipegang.
Setelah saya mengetahui pemikiran pa JK tentang partai politik, jadi saya (kalau boleh menduga) menganggap kader partai golkar yang tersisa sekarang adalah yang sepemikiran dengan pemimpinnya. Yang tidak sepemikiran akan keluar dari partai atau maaf, tersisihkan disuatu pojok, terjadi seleksi alami.
Namun jujur saya belum sampai terpincut dengan partai Golkar, mohon maaf, karena disana bercampur antara hak dan bathil.
Namun Alhamdulillah, pemimpin partai golkar periode ini seorang pemimpin yang baik sehingga gerbong tsb berjalan kearah yang baik.
Jadi saya melihat pa JK, baik/berhasil di kepemimpinan keluarga, kepemimpinan usaha, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan partai, sekarang tinggal satu kemungkinan lagi yakni kepemimpinan negara.
Dari membaca kedua buku tsb tentang pemikiran-pemikiran pa JK, buat saya tampak perbedaan Beliau dengan capres yang lain, yang satu "benar-benar" wanita dengan penuh "perasaan", yang satu lagi, maaf, "seperti" wanita karena sangat "reaktif" dengan isu/gosip/sindiran, sibuk menjaga "penampilan" dan sibuk menutupi yang sesungguhnya terjadi.
Klo rakyat banyak yang tahu tentang pemikiran-pemikiran pa JK, besar harapan rakyat akan memilih beliau. Sebaiknya ke dua buku diatas dapat dibaca dan dimengerti banyak orang. Sungguh menarik.
Lanjutkan! apa yang telah diperbuat oleh pa' JK bukan lanjutkan! yang keliru.
Mari "melakukan", untuk masa depan yang semoga lebih baik.
Wassalam
Zon di Jonggol
========================================================
Mendirikan Partai untuk Memerintah (Buku ke 2, hal 152)
Dalam suatu negara demokrasi keputusan rakyatlah yang tertinggi. Adalah sangat sulit 240 juta orang mengambil keputusan secara bersama-sama. Partailah yang mewakili suara rakyat --- yang memilih partai tersebut. Suatu negara jika ingin berjalan dengan baik membutuhkan aturan-aturan perundang-undangan. Hal itu --- segala sumbangan kebijakan, anggaran negara, semua --- harus melalui parlemen/DPR. Isi DPR adalah utusan-utusan partai. Jadi apabila ingin “menentukan negara” dengan segala kebijakannya, dengan segala undang-undangnya, dengan segala anggarannya, harus lewat partai. Siapa saja yang tidak menyenangi partai maka dia tidak bisa masuk dalam sistem pengambilan keputusan negara. Itulah dasar ketentuan konstitusi kita.
Jadi walau banyak LSM yang bersuara keras, para cerdik pandai bersuara keras, itu hanya hal biasa. Pada akhirnya yang menentukan adalah DPR yang isinya partai politik. Tanpa partai, tanpa keterlibatan partai, atau tanpa diwakili oleh partai, maka DPR tidak ada. Posisi partai adalah kemutlakan. Namun, kalau yang mengisi partai adalah orang tidak paham tentang kenegaraan, tidak mempunyai intelektualitas, kepintaran, dan kecerdasan, maka rusaklah bangsa ini. Keputusan DPR tersebut adalah arah untuk bangsa ini.
Pemimpin bangsa ini, semua level, mulai dari bupati, gubernur, presiden, kini telah dipilih secara demokratis. Meski pemimpin dipilih rakyat, pemimpin dipilih dulu oleh partai. Jika kalau tidak didukung partai, jangan harap mereka dipilih menjadi pemimpin bangsa dalam segala level. Sehebat apa pun, sepintar apa pun, mau segagah apa pun, sulit menjadi gubernur jika tidak ada partai yang mendukung. Pemimpin-pemimpin, pucuk-pucuk pimpinan penting itu harus lewat DPR. Menjadi gubernur Bank Indonesia, menjadi ketua Mahkamah, menjadi anggota KPU, dan anggota KPI, semuanya lewat DPR. Semuanya mesti lewat partai, itulah sistem yang sekarang berlaku.
Sewaktu Orde Baru, partai hanya alat stempel. Namun, sekarang itu tidak ada lagi. Apa pun urusan kenegaraan dan masyarakat banyak, tidak ada yang lolos dari peranan partai politik. Tidak ada yang bisa mengambil kebijakan, tidak ada yang lolos menjadi pemimpin lembaga apa saja, tanpa lewat DPR. Artinya, itu semua harus melalui partai. Itulah hak kemutlakan yang dimiliki partai politik. Konsekuensinya, pengurus harus menjaga partainya agar tidak salah memilih orang. Begitu salah mengambil kebijakan, memilih orang, atau mengatur undang-undang, maka macam-macamlah akibatnya ke depan. Maka jangan pernah alergi, karena partai politik adalah jalan masuk untuk segala kebijakan yang penting untuk bangsa ini.
Semua partai berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, partai-partai tersebut mempunyai upaya-upaya, kebijakan-kebijakan, dan langkah-langkah tertentu untuk mencapai tujuan tersebut. Golkar, misalnya, sebagai partai kebangsaan, yang terbuka untuk semua warga negara Indonesia, segala usahanya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini memang tidak mudah, karena tujuan Golkar sejak didirikan dulu adalah untuk kemajuan itu sendiri. Maka kadang-kadang orang menghubungkannya dengan Orde Baru. Padahal Orde Baru sebagai salah satu tujuan tidak ada masalah karena tujuannya adalah tetap kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
Yang salah adalah pada Orde Baru adalah perilakunya yang bersifat otoriter. Tidak semua hal salah dari apa yang dilakukan Orde Baru. Apa yang dilakukan sebagian ada baiknya juga, ada pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan, jalanan, umpamanya. Bahwa pada zaman Orde Baru sarat dengan KKN, sarat akan otoriter, itulah yang salah.
Itulah perjalanan sejarah bangsa dan sejarah memang membawa dinamikanya sendiri, terutama politik dan kehidupan di Indonesia. Bila diibaratkan mungkin seperti model busana atau pakaian. Hari ini yang menjadi pola kegemaran mungkin celana yang kecil ujung bawahnya, akan tetapi 10 tahun lagi, mungkin yang ujung bawahnya lebar-lebar, atau lama-lama berubah lagi, kecil lagi. Ibaratnya begitu saja terus.
Karena itu, bagi Golkar, dalam menjalankan kehidupan berbangsa, partai mempunyai posisi sebagai organisasi yang mewadahi masyarakat. Dari posisi ini partai mempunyai kewajiban membela, menjalankan, memanjakan organisasinya dan semua pendukungnya. Peranan yang kedua adalah organisasi yang berjuang memajukan bangsa ini. Itulah hal-hal prinsip pokok dari partai.
Tidak ada satu pun partai yang didirikan khususnya di Indonesia ini yang ingin menjadi partai oposisi. Semua partai diniatkan, didirikan, untuk menjadi partai pemerintah. Partai apa pun tujuannya adalah untuk menang dan ingin memerintah. Tidak ada partai yang menang melawan pemerintah. Semua partai didirikan secara jujur untuk membangun bangsanya secara baik. Semua mengklaim begitu, bahwa kemudian mangkir itu urusan kedua. Tidak ada suatu partai di kota, misalnya, yang niatnya hanya melawan wali kota. Pokoknya, apa pun, maunya untuk melawan walikota. Itu sebenarnya hanya karena tidak berhasil jadi wali kota maka partai yang kalah tersebut mengambil sikap menjadi oposisi wali kota. Begitulah rumus politik itu. Akan tetapi minggu, bulan atau tahun depan mungkin antar partai berkawan lagi. Dalam politik itu tidak ada lawan tidak ada kawan, yang ada kepentingan niat tadi.
Semua partai yang penting adalah mampu bekerja mengatur kebijakan negara, dalam bentuk perundangan, kebijakan, anggaran yang betul, dan kemudian mengatur negara itu untuk kepentingan bangsanya. Setiap posisi yang dipilih atau terpaksa dipilih --- menjadi pro pada pemerintah atau oposisi --- mempunya konsekuensi. Partai politik dalam pemilu tidak ada serinya, jika hanya berprinsip menang dan kalah saja.
PEMBEKALAN KEPADA MAHASISWA
SELURUH INDONESIA
DI TAMAN BUNGA WILADATIKA CIBUBUR
JAKARTA TIMUR
9 APRIL 2007
Pemikiran JK Bag 1 - Tentang Konflik
Alhamdulillah saya diberikan oleh kawan 2 buah buku kumpulan pidato tanpa teks pa' JK seputar tahun 2007 yang direkam kemudian ditranskripsikan.
Buku ke 1, Mengurai benang kusut
Buku ke 2, Krisis membuahkan kemajuan.
Saya ambilkan salah contoh dibawah ini, pemikiran beliau tentang konflik.
Selamat menikmati
Wassalam
========================================================
Memecahkan Konflik (Buku ke 1, hal 447)
Kenapa tidak bisa berdamai atau selalu konflik?
Banyak sebabnya, bukan hanya satu sebab. Ada karena masalah ekonomi, ketidakadilan atau memang suatu kesengajaan. Baru saja kita mendengar bahwa perang Irak terjadi karena minyak, atau perang di Afghanistan karena gas bumi. Konflik sering terjadi juga karena ketidakadilan. Ada pula karena ideologi politik, seperti di negara-negara Timur Tengah.
Karena itu, saya ingin membagi dulu konflik menjadi dua: antarnegara dan intranegara. Kekuasaan, kenapa terbagi dua? Pertama dan kedua adalah karena kekuasaan, ketiga karena agama. Ini sudah terjadi sejak dahulu kala. Ada perang Salib, ada perang Sabit. Hal seperti inilah yang sulit diatasi, dan itu adalah sejarah manusia. Konflik dan perang sudah ada sepanjang sejarah manusia, bukan hal yang yang baru. Zaman nabi pun banyak konflik, banyak perang, dan sampai sekarang masih berlangsung. Perang pun mempunyai tahapan. Zaman dulu sudah meminta banyak korban manusia, sekarang lebih banyak lagi yang dikorbankan. Manusia menjadi korban, ekonomi dan teknologi hancur. Tidak mudah menyelesaikannya karena tiap orang mempunyai ambisi yang berbeda-beda.
Macam Konflik
Konflik intranegara juga bermacam-macam dan dapat kita kelompokan menjadi tiga macam konflik yang membuat masyarakat terpecah-pecah..
Pertama, konflik yang timbul karena ada pemberontakan melawan negara. Setidak-tidaknya perang melawan negara di Indonesia terjadi 11 kali. Sejak kemerdekaan terus terjadi pemberontakan, mulai dari pemberontakan PKI, RMS, PRRI, DI/TII tiga kali di Jawa Barat, Sulawesi, Aceh, Permesta, sampai Papua dan GAM. Konflik adalah ancaman terhadap negara.
Kedua, terjadi juga antarmasyarakat yang timbul karena SARA. Poso, Ambon, Kalimantan, antara suku yang satu dan yang lain, dan juga konflik kecil lokal antarmasyarakat.
Ketiga, konflik melawan apa saja, itulah yang kita sebut terror. Meletakan bom, lalu kena siapa saja yang berada di dekatnya.
Jadi, ada tiga jenis konflik nasional yang ada di negara kita.
Konflik melawan negara juga sebabnya bermacam-macam; ada karena masalah ideologi. Kali pertama adalah RMS, lalu komunis yang ingin negara berpaham komunis. Idaeologi atau politik seperti RMS di Maluku, OPM di Papua, dan juga di Timor Timur. Kemudian yang dasarnya karena ketidakadilan ekonomi yang akhirnya berkembang menjadi macam-macam, tetapi dasarnya adalah karena merasa di perlakukan tidak adil, seperti PRRI,Permesta, yang merasa punya kemampuan tetapi menghadapi pilih kasih. Awalnya GAM pada dasarnya juga akibat ketidakadilan ekonomi. DI/TII dasarnya agama karena mereka ingin membangun negara Islam. Jadi, ada berbagai macam latar belakang terjadinya konflik. Karena itu, marilah kita selesaikan sebab-sebab itu. Kalau sebabnya agama, kita selesaikan dengan cara agama.
Dari 11 koflik melawan negara delapan di pecahkan dengan perang dan selesai. Artinya, negara menang. Mulai dari PKI, RMS, DI/TII, PRRI, Permesta. Dua di selesaikan negara dengan damai. Dua-duanya di Aceh. DI/TII damai, DI/TII yang lain, pimpinanya meningal, Kartosuwiryo meningal. Aceh di selesaikan dengan damai, GAM damai. Jadi justru di Aceh, penyelesaiannya damai terjadi. Sekeras-kerasnya hati orang Aceh, ternyata ada jalan damai. Justru di lain tempat tidak seperti itu. Konflik di timor timur kita kalah, kalahya secara politik, bukan kalah perang. Itulah peta koflik negara kita.
Jadi, kita menyelesaikan semua tersebut dengan melihat sebab-sebab konfliknya. Karena itu, ideologi yang di benarkan adalah ideologi pancasila yang ada di hati semua orang, ada keterbukaan. Kalau dirasakan ada ketidak adilan. Cara yang dianggp terbaik adalah dengan otonomi, yakni otonomi khusus.
Ketidakadilan ekonomi adalah pemicu terjadinya pemberontakan PRRI, Permesta. Di Papua dan Aceh juga karena ketidak adilan ekonomi. Menyadari hal itu, satnya kita memberikan otonomi pembangunan yang lebih besar kepada daerah. DI/TII dengan keterbukaan agama yang moderat.
Penyelesaian konflik bisa dilakukan dengan dua cara, seperti yang dikatakan tadi, yakni dengan perang dan dialog atau perundingan. Jika pilihannya perang, hanya satu ujungnya: siapa yang kalah atau menang. Namun, dalam sejarah negara tidak pernah kalah. Masalahya, perang memakan waktu lama, banyak korban, dan ongkosnya besar. Jika pilihannya dialog atau perundingan, hasil akhirya kompromi, harus kompromi. Kita selama ini memakai dua hal ini, menggabungkan keduanya. Perang sambil berunding. Itu terjadi, dimanapun bisa terjadi.
Itulah satu karakteristik dalam mengelola kemampuan negara. Sekarang kita megatakan “oh ini yang menjadi pemicu kemaran rakyat ,” maka pilihannya adalah kita menghilangkan pemicunya, menghilangkan sebabnya. Kita menata kembali pemerintahan agar lebih terbuka, lebih demokratis, kita menata ekonomi yang lebih adil kepada semua orang. Pembangunan yang merakyat, hasil otonomi yang lebih baik, dengan begiu tidak akan ada lagi orang yang marah. Sebab itu, kita harus mecari penyebabnya, apapun, bagaimanapun, dan dimanapun persoalan itu.
Ada juga konflik antar masyarakat akibat SARA. Di beberapa wiayah negara ini terjadi konflik horizontal yag pemicunya adalh SARA, yaitu di Poso antara pemeluk Islam dan pemeluk Kristen, di Sambas antara orang suku dayak dan Madura. Orang Madura yang muslim melawan oleh suku Dayak yang Kristen, dibantu oleh orang Melayu dan Bugis perantauan yang Muslim. Di kota-kota lain seperti Surabaya dan Makassar juga terjadi konflik, tetapi hanya berlagsung singkat, tidak seperti yang terjadi di Poso dan Ambon yang berlang sung lama sekali.
Ketakadilan
Agama tidak pernah mengajarkan orang berkonflik. Konflik-konflik antar pemeluk agama itu dasarnya bukan agama, hanya saja disangkutkan ke persoalan agama. Awalnya tentu ada sebab yang sudah lama di rasakan tetapi kemudian dipicu oleh hal lain seperti perkelahian pemuda. Penyebab yang sebenarnya adalah karena ketidakadilan yang dirasakan dan karena ada suasana demokratis maka orang berani menyuarakan pendapatnya. Di Poso sebabnya adalah orang berkelahi karena mabuk, tetapi sebenarnya kalau di teliti lebih cermat bukan itu sebabnya. Itu hanya alasan yang di cari-cari dan letusan pemicu.
Di Ambon memang ada perkelahian orang Bugis dan orang Ambon. Tetapi sebabnya bukan karena alasan kesukuan, melainkan karena ketidakadilan dalam posisi politik. Semua konflik ini adalah akibat demokrasi yang tiba-tiba dirasakan dan ingin selalu di terapkan. Pada survey tentang demokrasi yang teratur; bukan yang teratur tetapi diatur. Kalau gubernurnya beragama Islam, biasanya sekretarisnya Kristen. Di Poso bupatinya beragama Islam, wakilnya Kristen, atau kebalikannya, hidup harmonis. Tiba- tiba diajarkan demokrasi Barat pada pemilu 1998 yang mengatakan ”The winner takes it all”. Demokrasi yang kita jalankan dengan tiba-tiba itu menjadi tidak terkendali sehingga yang terjadi adalah mayoritas itulah yang berkuasa, memonopoli kekuasan, yang penduduknya banyak itulah yang memegang kendali. Yang terjadi di Ambon adalah pada waktu itu penduduknya penduduk Islam lebih besar karena pendatang. Demikian juga penduduk muslim Maluku lebih banyak disbanding Kristen, apalagi masih bergabung dengan Maluku Utara. Saya kira perbandingannya 60-40, maka otomatis anggota DPR lebih banyak yang Islam. Maka gubernur-wakil gubernur, sekwilda yang dipilih semuanya beragama Islam. The winner takes it all. maka timbullah perasaan terpinggirkan, maka tiba-tiba muncullah konflik perasaan yang luar biasa. Lalu tiba-tiba ada orang berkelahi seolah akibat SARA, tetapi pada dasarnya bukan itu sebabnya.
Demokrasi liberal yang tiba-tiba diterapkan yang menyebabkan semua itu terjadi, disamping tentunya akibat dari keadaan ekonomi sebelumnya, eknomi monopoli. Demokrasi terpimpin yang menyebabkan ekonomi termonopoli. Kemudian, tiba-tiba ada kebebasan politik yang luar biasa, tanpa arah, yang memicu konflik besar, dan akhirnya disangkutkan ke agama. Yang tadinya bukan agama di buat menjadi konflik keagamaan. Ketika dibuat menjadi konflik agama maka konflik itu menjadi berbahaya.
Kenapa konflik keagamaan berbahaya? Dalam dua tahun korban di Maluku sekitar 5.000, di Poso sekitar 2.000 dalam waktu 2 sampai 3 tahun, di Aceh yang begitu kerasnya perlu 30 tahun perang dan korban yang dicatat 15.000, jadi pertahunya 500 jiwa melayang. Tetapi di Ambon yang wilayahnya kecil, satu tahun makan korban 2.000 karena di sana sambil tersenyum orang membunuh, membakar rumah, membakar gereja, membakar masjid.
Paham seperti itu membuat masing-masing kelompok merasa yang paling benar. Ketika masjid atau gereja mereka di bakar orang maka dengan gampang mereka membalasnya dengan membunuh kelompok lain. Akibatnya, bunuh-membunuh tak ada habisnya. Itulah sebabnya konflik ini sulit berakhir. Mereka memainkan surga dan neraka maka kita juga seperti itu.
Dengan dasar pemikiran tersebut, prinsip dasar perundingan Poso hanya di kerjakan dalam 15 hari. Saya mengatakan dengan sangat keras soal surga dan neraka. Di Ambon pun sama akhirnya kita selesaikan konflik Ambon dalam waktu 17 hari di Malino.
Sedangkan konflik di Kalimantan terjadi karena perilaku orang Madura yang pekerja keras. Karena pekerja keras tentu mereka mendapat lebih banyak, tetapi sayangnya, sedikit “kurang peduli dengan lingkungan yang lain”, akibatnya timbulah konflik. Orang Dayak merasa ini daerah saya, kenapa hutan di habiskan orang lain? Lalu timbul pemikiran bahwa tidak boleh lagi membiarkan orang lain membabat hutan mereka. Hal itu akhirnya di selesaikan dengan tidak boleh membabat hutan.
Jadi, semua masalah harus di cari penyebabnya, akan persoalannya.
Kemudian tentu ketidakdamaian yang lebih dahsyat adalah terror. Terror itu paling murah. Kenapa paling murah? Terror Bom di Bali ongkosnya kira-kira hanya Rp 50 juta, tetapi korbannya triliunan. Dengan satu Bom saja di ledakan, habislah ekonomi Bali. Selama tiga tahun, tidak ada turis, begitu juga ekonomi Yogya, yang berkaitan dengan itu, belum lagi korban jiwa. Bom di Jakarta membuat orang asing takut datang. Ongkosnya paling murah, korbannya paling besar, itulah terror.
Kalau perang atau konflik, masih besar ongkosnya. Harus beli senjata, harus ada pasukan. Kalau terror, hanya dengan 2 atau 3 orang memasang Bom, lalu mereka berlari, kemudian meledak. Beritanya sampai ke seluruh dunia. Hanya dengan begitu saja, ekonomi kita hancur. Oleh karena itu, kita harus memahami ideologi dan sejalan dengan itu mengurangi angka kemiskinan.
Konflik melawan negara, konflik antar masyarakat, dan terror, al hamdulillah dalam dua tahun terakhir ini dapat kita redakan, kita mengupayakan perdamaian. Kita bersyukur dapat memahami masalah yang sebenarnya. Namun, keadaan seperti ini harus kita jaga dan menjaganya adalah dengan mengupayakan negara yang rakyatnya sejahtera. Kalu negara sejahtera, saya kira tidak akan ada yang berbuat macam-macam lagi.
Kita juga harus mencapai keadilan secara politik dan ekonomi. Kalau kita bisa mewujudkan sebuah negara yang sejahtera, maka aka nada keadilan politik dan ekonomi, insya Allah. Agama tentu harus kuat, maka pemahaman dan ibadah kita juga kuat. Denga dukungan pendidikan yang baik, maka kita akan mencapai negara yang makmur.
Negara yang makmur otomatis polisinya baik, hukumnya baik, semua akn lebih terjaga. Hal seperti ini terjadi di Amerika, tidak terjadi diAustralia, tidak terjadi di Singapur, tidak terjadi di Malaysia, karena negaranya makmur, adil. Jadi, semua ada sebabnya. Kalau bicara upaya perdamaian, maka tentu perlu mencari sebab-sebab terjadinya konflik sehngga mengerti bahw hal-hal seperti itulah yang harus kita hindari.
Buku ke 1, Mengurai benang kusut
Buku ke 2, Krisis membuahkan kemajuan.
Saya ambilkan salah contoh dibawah ini, pemikiran beliau tentang konflik.
Selamat menikmati
Wassalam
========================================================
Memecahkan Konflik (Buku ke 1, hal 447)
Kenapa tidak bisa berdamai atau selalu konflik?
Banyak sebabnya, bukan hanya satu sebab. Ada karena masalah ekonomi, ketidakadilan atau memang suatu kesengajaan. Baru saja kita mendengar bahwa perang Irak terjadi karena minyak, atau perang di Afghanistan karena gas bumi. Konflik sering terjadi juga karena ketidakadilan. Ada pula karena ideologi politik, seperti di negara-negara Timur Tengah.
Karena itu, saya ingin membagi dulu konflik menjadi dua: antarnegara dan intranegara. Kekuasaan, kenapa terbagi dua? Pertama dan kedua adalah karena kekuasaan, ketiga karena agama. Ini sudah terjadi sejak dahulu kala. Ada perang Salib, ada perang Sabit. Hal seperti inilah yang sulit diatasi, dan itu adalah sejarah manusia. Konflik dan perang sudah ada sepanjang sejarah manusia, bukan hal yang yang baru. Zaman nabi pun banyak konflik, banyak perang, dan sampai sekarang masih berlangsung. Perang pun mempunyai tahapan. Zaman dulu sudah meminta banyak korban manusia, sekarang lebih banyak lagi yang dikorbankan. Manusia menjadi korban, ekonomi dan teknologi hancur. Tidak mudah menyelesaikannya karena tiap orang mempunyai ambisi yang berbeda-beda.
Macam Konflik
Konflik intranegara juga bermacam-macam dan dapat kita kelompokan menjadi tiga macam konflik yang membuat masyarakat terpecah-pecah..
Pertama, konflik yang timbul karena ada pemberontakan melawan negara. Setidak-tidaknya perang melawan negara di Indonesia terjadi 11 kali. Sejak kemerdekaan terus terjadi pemberontakan, mulai dari pemberontakan PKI, RMS, PRRI, DI/TII tiga kali di Jawa Barat, Sulawesi, Aceh, Permesta, sampai Papua dan GAM. Konflik adalah ancaman terhadap negara.
Kedua, terjadi juga antarmasyarakat yang timbul karena SARA. Poso, Ambon, Kalimantan, antara suku yang satu dan yang lain, dan juga konflik kecil lokal antarmasyarakat.
Ketiga, konflik melawan apa saja, itulah yang kita sebut terror. Meletakan bom, lalu kena siapa saja yang berada di dekatnya.
Jadi, ada tiga jenis konflik nasional yang ada di negara kita.
Konflik melawan negara juga sebabnya bermacam-macam; ada karena masalah ideologi. Kali pertama adalah RMS, lalu komunis yang ingin negara berpaham komunis. Idaeologi atau politik seperti RMS di Maluku, OPM di Papua, dan juga di Timor Timur. Kemudian yang dasarnya karena ketidakadilan ekonomi yang akhirnya berkembang menjadi macam-macam, tetapi dasarnya adalah karena merasa di perlakukan tidak adil, seperti PRRI,Permesta, yang merasa punya kemampuan tetapi menghadapi pilih kasih. Awalnya GAM pada dasarnya juga akibat ketidakadilan ekonomi. DI/TII dasarnya agama karena mereka ingin membangun negara Islam. Jadi, ada berbagai macam latar belakang terjadinya konflik. Karena itu, marilah kita selesaikan sebab-sebab itu. Kalau sebabnya agama, kita selesaikan dengan cara agama.
Dari 11 koflik melawan negara delapan di pecahkan dengan perang dan selesai. Artinya, negara menang. Mulai dari PKI, RMS, DI/TII, PRRI, Permesta. Dua di selesaikan negara dengan damai. Dua-duanya di Aceh. DI/TII damai, DI/TII yang lain, pimpinanya meningal, Kartosuwiryo meningal. Aceh di selesaikan dengan damai, GAM damai. Jadi justru di Aceh, penyelesaiannya damai terjadi. Sekeras-kerasnya hati orang Aceh, ternyata ada jalan damai. Justru di lain tempat tidak seperti itu. Konflik di timor timur kita kalah, kalahya secara politik, bukan kalah perang. Itulah peta koflik negara kita.
Jadi, kita menyelesaikan semua tersebut dengan melihat sebab-sebab konfliknya. Karena itu, ideologi yang di benarkan adalah ideologi pancasila yang ada di hati semua orang, ada keterbukaan. Kalau dirasakan ada ketidak adilan. Cara yang dianggp terbaik adalah dengan otonomi, yakni otonomi khusus.
Ketidakadilan ekonomi adalah pemicu terjadinya pemberontakan PRRI, Permesta. Di Papua dan Aceh juga karena ketidak adilan ekonomi. Menyadari hal itu, satnya kita memberikan otonomi pembangunan yang lebih besar kepada daerah. DI/TII dengan keterbukaan agama yang moderat.
Penyelesaian konflik bisa dilakukan dengan dua cara, seperti yang dikatakan tadi, yakni dengan perang dan dialog atau perundingan. Jika pilihannya perang, hanya satu ujungnya: siapa yang kalah atau menang. Namun, dalam sejarah negara tidak pernah kalah. Masalahya, perang memakan waktu lama, banyak korban, dan ongkosnya besar. Jika pilihannya dialog atau perundingan, hasil akhirya kompromi, harus kompromi. Kita selama ini memakai dua hal ini, menggabungkan keduanya. Perang sambil berunding. Itu terjadi, dimanapun bisa terjadi.
Itulah satu karakteristik dalam mengelola kemampuan negara. Sekarang kita megatakan “oh ini yang menjadi pemicu kemaran rakyat ,” maka pilihannya adalah kita menghilangkan pemicunya, menghilangkan sebabnya. Kita menata kembali pemerintahan agar lebih terbuka, lebih demokratis, kita menata ekonomi yang lebih adil kepada semua orang. Pembangunan yang merakyat, hasil otonomi yang lebih baik, dengan begiu tidak akan ada lagi orang yang marah. Sebab itu, kita harus mecari penyebabnya, apapun, bagaimanapun, dan dimanapun persoalan itu.
Ada juga konflik antar masyarakat akibat SARA. Di beberapa wiayah negara ini terjadi konflik horizontal yag pemicunya adalh SARA, yaitu di Poso antara pemeluk Islam dan pemeluk Kristen, di Sambas antara orang suku dayak dan Madura. Orang Madura yang muslim melawan oleh suku Dayak yang Kristen, dibantu oleh orang Melayu dan Bugis perantauan yang Muslim. Di kota-kota lain seperti Surabaya dan Makassar juga terjadi konflik, tetapi hanya berlagsung singkat, tidak seperti yang terjadi di Poso dan Ambon yang berlang sung lama sekali.
Ketakadilan
Agama tidak pernah mengajarkan orang berkonflik. Konflik-konflik antar pemeluk agama itu dasarnya bukan agama, hanya saja disangkutkan ke persoalan agama. Awalnya tentu ada sebab yang sudah lama di rasakan tetapi kemudian dipicu oleh hal lain seperti perkelahian pemuda. Penyebab yang sebenarnya adalah karena ketidakadilan yang dirasakan dan karena ada suasana demokratis maka orang berani menyuarakan pendapatnya. Di Poso sebabnya adalah orang berkelahi karena mabuk, tetapi sebenarnya kalau di teliti lebih cermat bukan itu sebabnya. Itu hanya alasan yang di cari-cari dan letusan pemicu.
Di Ambon memang ada perkelahian orang Bugis dan orang Ambon. Tetapi sebabnya bukan karena alasan kesukuan, melainkan karena ketidakadilan dalam posisi politik. Semua konflik ini adalah akibat demokrasi yang tiba-tiba dirasakan dan ingin selalu di terapkan. Pada survey tentang demokrasi yang teratur; bukan yang teratur tetapi diatur. Kalau gubernurnya beragama Islam, biasanya sekretarisnya Kristen. Di Poso bupatinya beragama Islam, wakilnya Kristen, atau kebalikannya, hidup harmonis. Tiba- tiba diajarkan demokrasi Barat pada pemilu 1998 yang mengatakan ”The winner takes it all”. Demokrasi yang kita jalankan dengan tiba-tiba itu menjadi tidak terkendali sehingga yang terjadi adalah mayoritas itulah yang berkuasa, memonopoli kekuasan, yang penduduknya banyak itulah yang memegang kendali. Yang terjadi di Ambon adalah pada waktu itu penduduknya penduduk Islam lebih besar karena pendatang. Demikian juga penduduk muslim Maluku lebih banyak disbanding Kristen, apalagi masih bergabung dengan Maluku Utara. Saya kira perbandingannya 60-40, maka otomatis anggota DPR lebih banyak yang Islam. Maka gubernur-wakil gubernur, sekwilda yang dipilih semuanya beragama Islam. The winner takes it all. maka timbullah perasaan terpinggirkan, maka tiba-tiba muncullah konflik perasaan yang luar biasa. Lalu tiba-tiba ada orang berkelahi seolah akibat SARA, tetapi pada dasarnya bukan itu sebabnya.
Demokrasi liberal yang tiba-tiba diterapkan yang menyebabkan semua itu terjadi, disamping tentunya akibat dari keadaan ekonomi sebelumnya, eknomi monopoli. Demokrasi terpimpin yang menyebabkan ekonomi termonopoli. Kemudian, tiba-tiba ada kebebasan politik yang luar biasa, tanpa arah, yang memicu konflik besar, dan akhirnya disangkutkan ke agama. Yang tadinya bukan agama di buat menjadi konflik keagamaan. Ketika dibuat menjadi konflik agama maka konflik itu menjadi berbahaya.
Kenapa konflik keagamaan berbahaya? Dalam dua tahun korban di Maluku sekitar 5.000, di Poso sekitar 2.000 dalam waktu 2 sampai 3 tahun, di Aceh yang begitu kerasnya perlu 30 tahun perang dan korban yang dicatat 15.000, jadi pertahunya 500 jiwa melayang. Tetapi di Ambon yang wilayahnya kecil, satu tahun makan korban 2.000 karena di sana sambil tersenyum orang membunuh, membakar rumah, membakar gereja, membakar masjid.
Paham seperti itu membuat masing-masing kelompok merasa yang paling benar. Ketika masjid atau gereja mereka di bakar orang maka dengan gampang mereka membalasnya dengan membunuh kelompok lain. Akibatnya, bunuh-membunuh tak ada habisnya. Itulah sebabnya konflik ini sulit berakhir. Mereka memainkan surga dan neraka maka kita juga seperti itu.
Dengan dasar pemikiran tersebut, prinsip dasar perundingan Poso hanya di kerjakan dalam 15 hari. Saya mengatakan dengan sangat keras soal surga dan neraka. Di Ambon pun sama akhirnya kita selesaikan konflik Ambon dalam waktu 17 hari di Malino.
Sedangkan konflik di Kalimantan terjadi karena perilaku orang Madura yang pekerja keras. Karena pekerja keras tentu mereka mendapat lebih banyak, tetapi sayangnya, sedikit “kurang peduli dengan lingkungan yang lain”, akibatnya timbulah konflik. Orang Dayak merasa ini daerah saya, kenapa hutan di habiskan orang lain? Lalu timbul pemikiran bahwa tidak boleh lagi membiarkan orang lain membabat hutan mereka. Hal itu akhirnya di selesaikan dengan tidak boleh membabat hutan.
Jadi, semua masalah harus di cari penyebabnya, akan persoalannya.
Kemudian tentu ketidakdamaian yang lebih dahsyat adalah terror. Terror itu paling murah. Kenapa paling murah? Terror Bom di Bali ongkosnya kira-kira hanya Rp 50 juta, tetapi korbannya triliunan. Dengan satu Bom saja di ledakan, habislah ekonomi Bali. Selama tiga tahun, tidak ada turis, begitu juga ekonomi Yogya, yang berkaitan dengan itu, belum lagi korban jiwa. Bom di Jakarta membuat orang asing takut datang. Ongkosnya paling murah, korbannya paling besar, itulah terror.
Kalau perang atau konflik, masih besar ongkosnya. Harus beli senjata, harus ada pasukan. Kalau terror, hanya dengan 2 atau 3 orang memasang Bom, lalu mereka berlari, kemudian meledak. Beritanya sampai ke seluruh dunia. Hanya dengan begitu saja, ekonomi kita hancur. Oleh karena itu, kita harus memahami ideologi dan sejalan dengan itu mengurangi angka kemiskinan.
Konflik melawan negara, konflik antar masyarakat, dan terror, al hamdulillah dalam dua tahun terakhir ini dapat kita redakan, kita mengupayakan perdamaian. Kita bersyukur dapat memahami masalah yang sebenarnya. Namun, keadaan seperti ini harus kita jaga dan menjaganya adalah dengan mengupayakan negara yang rakyatnya sejahtera. Kalu negara sejahtera, saya kira tidak akan ada yang berbuat macam-macam lagi.
Kita juga harus mencapai keadilan secara politik dan ekonomi. Kalau kita bisa mewujudkan sebuah negara yang sejahtera, maka aka nada keadilan politik dan ekonomi, insya Allah. Agama tentu harus kuat, maka pemahaman dan ibadah kita juga kuat. Denga dukungan pendidikan yang baik, maka kita akan mencapai negara yang makmur.
Negara yang makmur otomatis polisinya baik, hukumnya baik, semua akn lebih terjaga. Hal seperti ini terjadi di Amerika, tidak terjadi diAustralia, tidak terjadi di Singapur, tidak terjadi di Malaysia, karena negaranya makmur, adil. Jadi, semua ada sebabnya. Kalau bicara upaya perdamaian, maka tentu perlu mencari sebab-sebab terjadinya konflik sehngga mengerti bahw hal-hal seperti itulah yang harus kita hindari.
Langganan:
Postingan (Atom)