Tampilkan postingan dengan label DPR. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label DPR. Tampilkan semua postingan

Kamis, 12 November 2009

Khawatir Hak Angket Century

Ruhut menuturkan, sampai saat ini masalah Century masih dikaji oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan belum ada hasil audit akhirnya. Karena itu, Ruhut pun mengingatkan kepada anggota fraksi lainnya, terutama dari partai koalisi, agar tidak sesumbar mengeluarkan pernyataan usulan hak angket.

“Kami dari Komisi III saja belum terima laporan audit BPK. Kami ingatkan Golkar dan PKS bahwa mereka bagian dari koalisi, jangan lupa dengan itu, apalagi ada menteri mereka di kabinet,” pungkas Ruhut yang juga ketua DPP Partai Demokrat ini

http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2009/10/28/83170/SKANDAL-BANK-CENTURY-Usul-Hak-Angket,-Partai-Koalisi-SBY-Diingatkan-Kontrak-Politik

“Masak isi kontrak politik kayak gitu?  Tidak boleh membongkar hal-hal yang tidak baik,” kata analis politik Umar S Bakry pada Rakyat Merdeka Lain, sesaat lalu (Rabu, 28/10).

Menurutnya, apa yang dilakukan beberapa partai koalisi SBY-Boediono dengan menggulirkan wacana kritis terhadap skandal yang melibatkan wapres Boediono dan menteri keuangan Sri Mulyani bukanlah dalam kerangka mengancam kekuasaan SBY.

Sumber: http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2009/10/28/83171/Kontrak-Politik-SBY-Berisi-Larangan-Membongkar-Skandal-Century?

Wahai anggota DPR yang terhormat,
kami, rakyat mengingatkan anda bahwa anda adalah wakil rakyat!, dipilih langsung oleh kami. Anda bukanlah wakil pemerintah maupun partai politik. Siapa lagi yang akan mengawasi kebijakan pemerintah  yang jika ada kemungkinan merugikan rakyat ?
Apakah anda meminta kami untuk unjuk kekuatan (people power) ?
Sebaiknya anda melaksanakan tugas perwakilan rakyat dengan sebaik-baiknya karena gerakan people power akan menganggu stabilitas politik, keuangan dan keamanan.

Kekhawatiran anda akan mekanisme hak angket dan anda menghubungkan dengan sebuah ikatan yang disebut kontrak politik, memperlihatkan kemungkinan sebuah kegentingan.
Kalau tidak ada yang salah dalam pengambilan kebijakan pemerintah dalam kasus Century, kenapa anda harus khawatir?

Hak Angket diperlukan segera ! berbarengan dengan audit yang dilakukan oleh BPK.  Anda harus berpacu dengan waktu, dengan uang dari kamilah anda menerima penghasilan setiap bulan.

Apakah hak angket akan membatalkan kontrak politik ?
Lebih baik kontrak politik batal daripada anda-anda anggota dewan terhormat bekerjasama dalam sebuah kejahatan, andaikan kebijakan pemerintah dalam kasus Century itu adalah sebuah kekeliruan.
Semoga saja bukan suatu kekeliruan.