Pemikiran JK bag 2 - Tentang Partai

Kesempatan kali ini saya akan sampaikan pemikiran pa JK tentang partai politik yang saya ambil dari buku pemberian kawan,  2 buah buku kumpulan pidato tanpa teks pa' JK seputar tahun 2007 yang direkam kemudian ditranskripsikan.

Buku ke 1, Mengurai benang kusut
Buku ke 2, Krisis membuahkan kemajuan.

Jujur, dari dulunya, saya sangat membenci partai Golkar.
Preferensi saya ya cuma PKS,PBB,PAN dan PPP , untuk pemilihan anggota legislatif, ya saya pilih orang yang saya kenal atau dikenalkan oleh teman, apapun partainya asal ke 4 partai tsb.

Tapi untuk pilpres, saya tentu tidak lagi menggunakan syarat 4 partai tsb namun track record capresnya, karena kehidupan bermasyarakat untuk 5 tahun kedepan, kita gantungkan pada seorang presiden bukannya kehendak partai politik.

Semoga presiden terpilih nanti dapat mengajak kita selalu pada "jalan yang lurus". Sesuai firman Allah, (yaitu) jalan-jalan orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. bukan (jalan) mereka yang  dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat (al Fatihah: 7)

Harapan awal saya ke empat partai preferensi saya itu bisa bersatu, namun realitanya tidaklah terjadi karena mereka tidak berkemauan, hanya menyandarkan diri pada partai yang menurut mereka kemungkinan besar akan berhasil dalam pilpres agar kelak kemudian akan turut "berkuasa" tanpa memperhatikan nilai-nilai yang dipegang.

Setelah saya mengetahui pemikiran pa JK tentang partai politik, jadi saya (kalau boleh menduga) menganggap kader partai golkar yang tersisa sekarang adalah yang sepemikiran dengan pemimpinnya. Yang tidak sepemikiran akan keluar dari partai atau maaf, tersisihkan disuatu pojok, terjadi seleksi alami.

Namun jujur saya belum sampai terpincut dengan partai Golkar, mohon maaf, karena disana bercampur antara hak dan bathil.
Namun Alhamdulillah, pemimpin partai golkar periode ini seorang pemimpin yang baik sehingga gerbong tsb berjalan kearah yang baik.

Jadi saya melihat pa JK, baik/berhasil di kepemimpinan keluarga, kepemimpinan usaha, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan partai, sekarang tinggal satu kemungkinan lagi yakni kepemimpinan negara.

Dari membaca kedua buku tsb tentang pemikiran-pemikiran pa JK, buat saya tampak perbedaan Beliau dengan capres yang lain, yang satu "benar-benar" wanita dengan penuh "perasaan", yang satu lagi, maaf, "seperti" wanita karena sangat "reaktif" dengan isu/gosip/sindiran, sibuk menjaga "penampilan" dan sibuk menutupi yang sesungguhnya terjadi.

Klo rakyat banyak yang tahu tentang pemikiran-pemikiran pa JK, besar harapan rakyat akan memilih beliau. Sebaiknya ke dua buku diatas dapat dibaca dan dimengerti banyak orang. Sungguh menarik.
Lanjutkan! apa yang telah diperbuat oleh pa' JK bukan lanjutkan! yang keliru.

Mari "melakukan", untuk masa depan yang semoga lebih baik.

Wassalam

Zon di Jonggol

========================================================
Mendirikan Partai untuk Memerintah (Buku ke 2, hal 152)

Dalam suatu negara demokrasi keputusan rakyatlah yang tertinggi. Adalah sangat sulit 240 juta orang mengambil keputusan secara bersama-sama. Partailah yang mewakili suara rakyat --- yang memilih partai tersebut. Suatu negara jika ingin berjalan dengan baik membutuhkan aturan-aturan perundang-undangan. Hal itu --- segala sumbangan kebijakan, anggaran negara, semua --- harus melalui parlemen/DPR. Isi DPR adalah utusan-utusan partai. Jadi apabila ingin “menentukan negara” dengan segala kebijakannya, dengan segala undang-undangnya, dengan segala anggarannya, harus lewat partai. Siapa saja yang tidak menyenangi partai maka dia tidak bisa masuk dalam sistem pengambilan keputusan negara. Itulah dasar ketentuan konstitusi kita.

Jadi walau banyak LSM yang bersuara keras, para cerdik pandai bersuara keras, itu hanya hal biasa. Pada akhirnya yang menentukan adalah DPR yang isinya partai politik. Tanpa partai, tanpa keterlibatan partai, atau tanpa diwakili oleh partai, maka DPR tidak ada. Posisi partai adalah kemutlakan. Namun, kalau yang mengisi partai adalah orang tidak paham tentang kenegaraan, tidak mempunyai intelektualitas, kepintaran, dan kecerdasan, maka rusaklah bangsa ini. Keputusan DPR tersebut adalah arah untuk bangsa ini.

Pemimpin bangsa ini, semua level, mulai dari bupati, gubernur, presiden, kini telah dipilih secara demokratis. Meski pemimpin dipilih rakyat, pemimpin dipilih dulu oleh partai. Jika kalau tidak didukung partai, jangan harap mereka dipilih menjadi pemimpin bangsa dalam segala level. Sehebat apa pun, sepintar apa pun, mau segagah apa pun, sulit menjadi gubernur jika tidak ada partai yang mendukung. Pemimpin-pemimpin, pucuk-pucuk pimpinan penting itu harus lewat DPR. Menjadi gubernur Bank Indonesia, menjadi ketua Mahkamah, menjadi anggota KPU, dan anggota KPI, semuanya lewat DPR. Semuanya mesti lewat partai, itulah sistem yang sekarang berlaku.

Sewaktu Orde Baru, partai hanya alat stempel. Namun, sekarang itu tidak ada lagi. Apa pun urusan kenegaraan dan masyarakat banyak, tidak ada yang lolos dari peranan partai politik. Tidak ada yang bisa mengambil kebijakan, tidak ada yang lolos menjadi pemimpin lembaga apa saja, tanpa lewat DPR. Artinya, itu semua harus melalui partai. Itulah hak kemutlakan yang dimiliki partai politik. Konsekuensinya, pengurus harus menjaga partainya agar tidak salah memilih orang. Begitu salah mengambil kebijakan, memilih orang, atau mengatur undang-undang, maka macam-macamlah akibatnya ke depan. Maka jangan pernah alergi, karena partai politik adalah jalan masuk untuk segala kebijakan yang penting untuk bangsa ini.

Semua partai berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, partai-partai tersebut mempunyai upaya-upaya, kebijakan-kebijakan, dan langkah-langkah tertentu untuk mencapai tujuan tersebut. Golkar, misalnya, sebagai partai kebangsaan, yang terbuka untuk semua warga negara Indonesia, segala usahanya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini memang tidak mudah, karena tujuan Golkar sejak didirikan dulu adalah untuk kemajuan itu sendiri. Maka kadang-kadang orang menghubungkannya dengan Orde Baru. Padahal Orde Baru sebagai salah satu tujuan tidak ada masalah karena tujuannya adalah tetap kemajuan dan kesejahteraan rakyat.

Yang salah adalah pada Orde Baru adalah perilakunya yang bersifat otoriter. Tidak semua hal salah dari apa yang dilakukan Orde Baru. Apa yang dilakukan sebagian ada baiknya juga, ada pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan, jalanan, umpamanya. Bahwa pada zaman Orde Baru sarat dengan KKN,  sarat akan otoriter, itulah yang salah.

Itulah perjalanan sejarah bangsa dan sejarah memang membawa dinamikanya sendiri, terutama politik dan kehidupan di Indonesia. Bila diibaratkan mungkin seperti model busana atau pakaian. Hari ini yang menjadi pola kegemaran mungkin celana yang kecil ujung bawahnya, akan tetapi 10 tahun lagi, mungkin yang ujung bawahnya lebar-lebar, atau lama-lama berubah lagi, kecil lagi. Ibaratnya begitu saja terus.

Karena itu, bagi Golkar, dalam menjalankan kehidupan berbangsa, partai mempunyai posisi sebagai organisasi yang mewadahi masyarakat. Dari posisi ini partai mempunyai kewajiban membela, menjalankan, memanjakan organisasinya dan semua pendukungnya. Peranan yang kedua adalah organisasi yang berjuang memajukan bangsa ini. Itulah hal-hal prinsip pokok dari partai.

Tidak ada satu pun partai yang didirikan khususnya di Indonesia ini yang ingin menjadi partai oposisi. Semua partai diniatkan, didirikan, untuk menjadi partai pemerintah. Partai apa pun tujuannya adalah untuk menang dan ingin memerintah. Tidak ada partai yang menang melawan pemerintah. Semua partai didirikan secara jujur untuk membangun bangsanya secara baik. Semua mengklaim begitu, bahwa kemudian mangkir itu urusan kedua. Tidak ada suatu partai di kota, misalnya, yang niatnya hanya melawan wali kota. Pokoknya, apa pun, maunya untuk melawan walikota. Itu sebenarnya hanya karena tidak berhasil jadi wali kota maka partai yang kalah tersebut mengambil sikap menjadi oposisi wali kota. Begitulah rumus politik itu. Akan tetapi minggu, bulan atau tahun depan mungkin antar partai berkawan lagi. Dalam politik itu tidak ada lawan tidak ada kawan, yang ada kepentingan niat tadi.

Semua partai yang penting adalah mampu bekerja mengatur kebijakan negara, dalam bentuk perundangan, kebijakan, anggaran yang betul, dan kemudian mengatur negara itu untuk kepentingan bangsanya. Setiap posisi yang dipilih atau terpaksa dipilih --- menjadi pro pada pemerintah atau oposisi --- mempunya konsekuensi. Partai politik dalam pemilu tidak ada serinya, jika hanya berprinsip menang dan kalah saja.

PEMBEKALAN KEPADA MAHASISWA
SELURUH INDONESIA
DI TAMAN BUNGA WILADATIKA CIBUBUR
JAKARTA TIMUR
9 APRIL 2007