Mutiara Zuhud: 2009

Pilih Amanat Rakyat atau Amanat Pemerintah

Kali ini ujian dalam dunia perpolitikan kembali akan dialami salah satu partai politik yakni Partai Amanat Nasional. PAN akan menggelar Kongres pada 8-10 Januari 2010 di Batam, Riau. 1.200 suara akan diperebutkan oleh kandidat Ketua Umum yang saat ini mengerucut pada dua kandidat utama yakni, Dradjad Wibowo dan Hatta Rajasa.

Sebelumnya ujian dialami Partai Golkar dan hasilnya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan sebagaimana dalam tulisan saya di http://mutiarazuhud.wordpress.com/2009/07/17/golkar/ . Ketua umum terpilih adalah Aburizal Bakrie, dari kelompok Triple "A" yang menurut saya, mereka berupaya membawa kembali partai Golkar ke "wajah" lama. Kita ketahui bersama bahwa Aburizal Bakrie adalah kelompok yang berkeinginan membawa gerbong untuk mendukung Pemerintahan sekarang atau dengan kata lain "menjalankan" amanat pemerintah. Begitu pula dengan kader Golkar yang hijrah ke Partai demokrat, menurut hemat saya adalah para pendukung Orde Baru Lanjutan.

Ujian bagi PAN adalah apakah akan memilih kandidat yang akan menjalankan amanat pemerintah atau (klo bisa dikatakan) kandidat yang akan menjalankan amanat rakyat ?

Klo boleh saya berharap, semoga Dradjad Wibowo dapat terpilih, karena bagi saya beliau politikus yang ulung. Hal ini mengingatkan kembali bagaimana "firasat" beliau pada bulan Mei 2008, SBY mendudukan "calon tunggal" Boediono sebagai Gubernur BI ditengah kekhawatiran masyarakat akan posisi strategis tersebut pada bagi masa kampanye 2009 dan menjadikan BI sebagai ATM Partai Politik.

Klo boleh saya menduga (sekedar menduga belum didukung data), ada kemungkinan pula, kasus Century sebenarnya dimulai pada masa ini. Boediono memang orang baik dan santun namun yang kita butuhkan pejabat yang berkompeten sehingga tidak terjadi kasus BLBI maupun kasus Century.

Independensi BI sedikit terganggu dengan usulan calon tunggal tanpa pilihan lain bagi DPR, sehingga ada kemungkinan "pemaksaan" kepentingan pemerintah. Rumor yang beredar adalah dalam rangka suksesi 2009.

Pada saat uji kelayakan dan kepatutan Gubernur BI, dari 46 anggota Komisi XI yang hadir, 45 orang memilih Boediono. Hanya satu orang yang menolak yakni Drajad H Wibowo, politisi PAN. Hanya beliaulah yang menolak dengan alasan track record Boediono.

Dradjad mengungkapkan, ada dua alasan yang menyebabkan dirinya menolak Boediono. Pertama, ketidakcocokan kebijakan. Kedua, Boediono tak memberikan jawaban tuntas mengenai keterlibatannya dalam pengucuran BLBI."Saya tidak memperoleh klarifikasi yang tuntas mengenai keterkaitan beliau dalam BLBI. Pak Boed (maksudnya Boediono) hanya menjawab secara umum. Ketika saya tanya-tanya tanggal-tanggalnya,. beliau tidak menjawab karena keburu hujan interupsi." jelasnya.

Sumber: http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5166:boediono-resmi-gubernur-bi-%20selasa-8-april-2008&catid=91:berita&Itemid=182

Pengamatan saya selengkapnya bisa dibaca di http://mutiarazuhud.wordpress.com/2009/11/11/setali-tiga-uang/

Semoga harapan saya dalam dunia perpolitikan khususnya Partai Amanat Nasional dapat terwujud dan diridhoi Allah yang Maha Kuasa.

Minggu, 06 Desember 2009

Kecerdasan Emosional Sang Pemimpin

Entah yang keberapa kalinya sang pemimpin negeri kita, Presiden, SBY menegur keras (memarahi) seseorang didepan khalayak ramai dan diliput pula oleh media televisi. Kali ini beliau menegur salah seorang peserta Rapimnas III Demokrat di Jakarta Convention Center, Ahad (6/12) siang.

Salah satu catatan yang ada pada saya, ketika SBY menegur keras seorang peserta yang terlihat mengantuk saat mendengar pidatonya. Saat itu Presiden memberikan pembekalan pada acara Forum Konsolidasi Pimpinan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional, Selasa (8/4/2008).

Hampir satu jam Presiden memberi pembekalan pada acara yang dihadiri para Bupati, Wali Kota, dan Ketua DPRD Tingkat II se Indonesia itu. Ketika tengah mengkritisi budaya pemborosan energi, tiba-tiba Presiden menegur seorang peserta yang mengantuk. “Coba bangunkan yang tidur. Kalau tidur di luar saja,” kata Presiden. Sssb:

Sore ini (6/12/2009), saya menyaksikan di televisi pada acara Kabar Petang, TV One, bagaimana SBY menegur keras peserta dikarenakan “terlihat” sakit. Dengan jelas terlihat emosi sang pemimpin sambil menunjuk peserta Rapimnas dan berkata “kamu sakit” dan beliau seraya menahan emosi, menyarankan kepada peserta itu untuk memeriksakan diri ke dokter di luar ruangan (ke belakang ruangan).

Pada saat beliau menunjuk dan menegur keras peserta Rapimnas, mengingatkan saya kembali pada pernyataan beliau sendiri, “Kalau ada 1 jari menunjuk jelek kamu, 4 jari lain menunjuk diri sendiri. Jangan menghina yang lain,”. Sssb:

Sangat disayangkan sang pemimpin, Presiden, SBY mencontohkan / memperlihatkan adab pemimpin yang kurang baik.

Rasulullah saw bersabda: “Orang kuat bukanlah yang dapat mengalahkan musuh, namun orang yang kuat adalah orang yang dapat mengontrol dirinya ketika marah ” (HR. Bukhari dan Muslim).

Apabila seseorang mampu menahan amarahnya, maka dia akan mendapatkan nilai keutamaan yang sangat besar dari Allah swt, dalam hal ini Rasulullah saw menyebutkan jaminan surga untuknya: “Janganlah engkau marah dan surga bagimu ” (HR. Ibnu Abid Dunya dan Thabrani).

Bagi pemimpin yang menguasai kecerdasan emosional, ketika hendak memarahi / menegur orang lain / bawahan di depan banyak orang maka pemimpin itu akan melakukan di saat/kesempatan berbeda dan berdua saja (panggillah orang / bawahan itu di kesempatan lain dan berdua saja). Sssb:

Prof Dr Wan Mohd Nor bin Wan Daud, Peneliti Utama Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia (ATMA- UKM) menulis buku bersama Prof Dr Naquib Alatas, berjudul The ICLIF Leadership Competency Model (LCM): an Islamic Alternative ,dalam tulisan menyampaikan bahwa, hilangnya adab bisa menyebabkan jatuhnya sebuah kepemimpinan. Sssb:

Semoga kemarahan SBY bukanlah tanda-tanda akan kejatuhan Beliau, namun sebuah kekhilafan semata dan kita berharap Beliau menyadarinya dan meminta maaf kepada Allah dan kepada orang yang ditegur keras itu.

Salam

Zon

Catatan:

Sssb: = Salah satu sumber bacaan

UPDATE:

Berikut kronologis teguran yang seingat saya, agak sesuai dengan kejadian

Sumber: http://www.forumkami.com/forum/berita/27830-sby-rajin-menegur-peserta-rapimnas.html

Hal itulah yang terjadi di Rapimnas III PD di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (6/12/2009) sekitar pukul 10.30 WIB. Kala itu SBY sedang berpidato. Baru 10 menit bicara, dia langsung terdiam sejenak. Matanya mengarah pada seorang pria setengah baya yang duduk di baris kelima dari delapan baris tempat duduk.

Pria itu terlihat menyangga kepalanya dengan tangan. Sikap ini tampaknya mengganggu SBY. "Anda sakit?" tanya SBY sembari tangannya menunjuk pada pria yang mulai ubanan itu.

Pria yang ditunjuk langsung tergagap. Dia kontan memperbaiki sikap duduknya, seperti rekan-rekannya yang lain. Seluruh mata peserta Rapimnas yang berjumlah 100-an dan semuanya mengenakan jaket biru PD, menatap ke arahnya. Suasana jadi hening plus sedikit tegang.

"Tolong yang kelihatan sakit, Anda ke belakang sana. Cari dokter," perintah SBY yang juga Ketua Dewan Pembina PD ini.

Pria yang ditegur tak bisa berkata ba-bi-bu. Dia didekati seorang Satgas PD. Satgas itu lalu membawa pria tersebut keluar dari ruangan.

Belum diketahui unsur pimpinan dari mana peserta Rapimnas itu. Juga belum diketahui apakah benar dia sakit. Setelah orang itu pergi, SBY melanjutkan pidato sambutannya lagi.

Mereka Takut Penjara

"Anda mau dipenjara?" kata sang mantan pejabat tinggi, seperti ditirukan Johan, saat bertanya kepada Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjawab: tidak. Lalu mengatakan bahwa dirinya ditipu oleh Bank Indonesia sehingga mau mengikuti rekomendasi BI untuk menyematkan status "bank gagal yang berdampak sistemik" di pundak Bank Century. klik

Sedangkan kabarnya, Boediono siap mundur jika kasus dana talangan sebesar 6,7 triliun itu, mengganggu jalannya pemerintahan.

"Boediono mau mundur jika gara-gara Century, pemerintahan tidak bekerja secara optimal. Boediono mau itu, tapi tidak mau dipenjara," katanya. klik

Padahal kedua-duanya sudah mempersiapkan pada Perpu No 4 Tahun 2008, pasal 29 yang menyebutkan bahwa Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat dituntut di muka hukum bila semua kebijakannya mengatasnamakan JPSK.

Sayang perpu ini ditolak oleh DPR.

Kenapa pasal 29 itu dipersiapkan, ternyata yang mereka takutkan mungkin adalah PENJARA

Nanti Kamu Ketahuan

Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Presiden SBY memberi peringatan akan ada gerakan sosial pada 9 Desember di Jakarta. Dia menengarai akan ada gerakan dari sejumlah pihak yang bermotif politik dengan berbalut Hari Antikorupsi Internasional yang jatuh pada hari itu.

"Saya juga mendapatkan informasi bahwa 9 Desember akan ada gerakan-gerakan sosial," kata SBY saat memberikan pengantar dalam rapat paripurna kabinet di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (4/12/2009).

SBY menjelaskan, sebagian dari gerakan itu memang ingin memperingati Hari Antikorupsi Internasional, namun kemudian ada gerakan lain yang menumpangi.

"Mungkin saja akan muncul tokoh-tokoh pada 9 Desember, yang selama 5 tahun lalu tidak pernah saya lihat kegigihannya dalam memberantas korupsi mungkin akan tampil. Ya selamat datang kalau memang ingin betul memberantas korupsi bersama-sama. Dengan demikian akan membawa manfaat bagi rakyat," ujar SBY.

Pernyataan Presiden SBY soal akan munculnya aksi gerakan sosial pada 9 Desember dikritik. Pernyataan itu tidak pantas diungkapkan SBY kepada publik.

"Itu justru membakar situasi. Pernyataan yang dilontarkan itu bisa ditangkap sebagai intimidasi, atau ketakutan. Pernyataan itu tidak taktis," kata aktivis Hariman Siregar melalui telepon, Jumat (4/12/2009).

Semestinya, SBY cukup membahas itu di kalangan penegak hukum, tidak disampaikan kepada khalayak luas.

"Cukup dibicarakan di komunitas intelijen. Tapi tidak tahu juga beliau ada strategi apa melontarkan ke masyarakat," terang Hariman pentolan aksi 15 Januri 1974 (Malari) ini.

Tudingan Presiden SBY akan ada gerakan sosial pada 9 Desember di Jakarta dinilai sebagai tindakan paranoid. Tudingan itu dinilai sebagai intimidasi terhadap rencana aksi Hari Antikorupsi Internasional yang akan dilakukan pada 9 Desember.

"SBY kok paranoid sekali. Ini ancaman halus kepada publik untuk tidak ikut aksi pada 9 Desember nanti," kata koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi (Kompak) Fadjroel Rachman dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (4/12/2009).

********

Pernyataan presiden ini membuat rasa tidak aman buat rakyat, ini sesungguhnya buah dari lemahnya BIN saat ini. Kita tentu masih ingat "kecerobohan-kecerobohan" yang dilakukan BIN pada waktu lalu, antara lain "dukungan" data dari BIN dalam pernyataan SBY setelah bom meledak.

"Intelijen adalah institusi yang melekat pada militer. Kalau kepalanya dijabat dari kalangan nonmiliter, ini akan membuat sistem informasi intelijen dan sejumlah kebijakan di penggalangan intelijen di lapangan menjadi lemah,"

Baca selengkapnya SBY dan Kegaduhan

Sebaiknya SBY dukung aksi Hari Antikorupsi Internasional yang akan dilakukan pada 9 Desember 2009, sebagai perwujudan "KATAKAN TIDAK PADA KORUPSI"

Ini malah koq panik.... tenang aja tuan, nanti kamu ketahuan ...

.............

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ssst ketahuan itu maksudnya banyak, silahkan artikan sendiri.

Salah satunya, ketahuan bahwa SBY, terlalu cepat apabila menyangkut 'pribadi' tapi terlalu lambat apabila menyangkut 'rakyat banyak'...

Senin, 30 November 2009

Bersatulah

Marilah kita bersatu wahai umat Islam dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kelompok kecil / khususnya dan persaudaraan sesama muslim secara umum nya.

Lupakan semangat golongan, kelompok ! hanya satu Gerakan Islam, Ukhuwah Islamiyah !

Semakin hari semakin jelas gerakan yang memusuhi negara kita, khususnya umat Islam.

1. Rakyat Somalia "diusik" setelah pemerintahan mereka, Somalia, sepakat untuk menjalankan pemerintahan Islam.
http://hidayatullah.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9970:raksasa-paman-sam-vs-si-kurus-somalia&catid=73:features&Itemid=94

2. Rakyat Palestina terus "diusik" setelah rakyat sepakat memberikan suara mayoritas pada Hamas dalam pemilu terakhir.

3. Sebuah analisa bahwa kejatuhan Suharto (semula "good boy" Amerika) karena ada kemungkinan jika kekuasaan Suharto "diperpanjang" maka akan terjadi kebangkitan Islam di Indonesia. Untuk itu Rakyat Indonesia harus "diusik" dengan sesuatu.

Ada pihak mulai "terusik" oleh kelakuan Suharto, diawali pada tahun 1992, Gerakan Non Blok putuskan untuk mengirim utusan Palestina ke negara-negara Arab adalah untuk langsung terlibat dalam negosiasi-negosiasi yang mendukung usaha Palestina memperoleh haknya kembali yang mana keputusan yang diambil oleh Ketua GNB - Presiden Soeharto mendapat dukungan dari Menlu Palestina Farouk Kaddoomi seusai sidang Komite Palestina GNB di Bali yang dalam hal ini menurutnya keputusan tersebut menunjukkan dukungan Gerakan Non Blok kepada rakyat Palestina dalam memperoleh haknya kembali dan akan berusaha membuat warga Israel mundur dari kawasan yang diduduki.

Komite Palestina GNB terdiri dari Aljazair, India, Bangladesh, Senegal, Gambia, Zimbabwe, Palestina dan Indonesia, komisi GNB untuk Palestina diketuai oleh Indonesia.

Para Futurolog memprediksikan pada abad ke-21 Islam akan bangkit mendunia yang diawali dari timur (Indonesia/Malaysia). Karena Soeharto (selaku kepala negara mayoritas muslim terbesar di dunia) merangkul Islam atau "menggunakan" Islam , maka sesegera mungkin sebelum memasuki abad ke-21 rezim Orba harus diturunkan. Langkah pertama yang diambil adalah menciptakan krisis moneter, lalu krisis ekonomi, lalu merembet pada krisis kepercayaan, lalu menggelombang menjadi krisis politik nasional yang mendesak untuk dilakukannya penjatuhan rezim dan reformasi total. Fakta krisis ini disetting dalam konteks kawasan, bukan semata Indonesia, sehingga tampak gelombang krisis ini bukan karena skenario tapi gelombang internasional yang bersifat natural.

Ada pihak yang berpendapat lebih spesifik dari sekedar "Soeharto jatuh karena krisis ekonomi". Mereka berpendapat "Soeharto jatuh karena IMF?" Pendapat ini antara lain dikemukakan Prof. Steve Hanke, penasehat ekonomi Soeharto dan ahli masalah Dewan Mata Uang atau Currency Board System (CBS) dari Amerika Serikat.
Menurut ahli ekonomi dari John Hopkins University itu, Amerika Serikat dan IMF-lah yang menciptakan krisis untuk mendorong kejatuhan Soeharto. Ini dibuktikan dari pengakuan Direktur Pelaksana IMF Michael Camdessus sendiri.
Dalam wawancara "perpisahan" sebelum pensiun dengan The New York Times, Camdessus yang bekas tentara Prancis ini mengakui IMF berada di balik krisis ekonomi yang melanda Indonesia.
"Kami menciptakan kondisi krisis yang memaksa Presiden Soeharto turun," ujarnya. Pengakuan ini tentu saja menyambar kesadaran banyak orang. Tak dinyana, krisis di Indonesia ternyata bukan semata kegagalan kebijakan ekonomi Soeharto, tapi juga berkat "bantuan" IMF.
http://www.antara.co.id/print/1210836368

Saat ini kita belum dapat berharap banyak kepada pemimpin saat ini (SBY) untuk kemajuan Islam khususnya di negeri kita Indonesia maupun sumbangan untuk dunia Islam.

Tidak seharusnya terjadi pemimpin di negeri yang mayoritas penduduk beragama Islam, namun tidak memberikan peran ketokohan Islam dalam pentas dunia Islam secara global dan dunia internasional umumnya, yang terlihat hanyalah pemimpin yang sibuk dengan urusan dunia semata.

Jelas terlihat pemerintah (umaro) saat ini membiarkan aliran sesat seperti Liberalisme Agama walaupun MUI sudah mengeluarkan fatwa. Berita terkini bisa kita lihat, http://www.arrahmah.com/index.php/news/read/6138/judicial-review-agenda-liberalisme-agama. Pemerintah "berlindung" kepada kebebasan pendapat maupun kebebasan beragama.

Terlebih lagi SBY pernah mengatakan “I love the United State, with all its faults. I consider it my second country” ?
Sumber: http://english.aljazeera.net/archive/2004/07/20084913557888718.html

Umat Islam harus bersatu ! walaupun belum mendapatkan dukungan dari pemerintah yang tengah sibuk dengan urusannya sendiri.

Letakkan gelimang dunia pada tanganmu dan letakkan akhirat pada hatimu !

Marilah kita tidak menyibukkan diri selalu dengan urusan dunia semata atau cuma urusan ibadah mahdhah saja. Ghairu mahdhah harus diperhatikan, sebaiknya tidak pernah mengatakan "bukan urusan saya".

Kita harus bersatu padu menegakkan kebenaran. Indikator bahwa kita membiarkan kezaliman (tidak meneggakkan kebenaran) adalah datangya bencana, musibah dll. Percayalah !

Kita harus turut dalam gerakan basmi para koruptor, mafia hukum dan hal-hal yang menyesengsarakan rakyat !

Kita harus waspada terhadap pihak yang ingin mengadu-dombakan rakyat, waspada akan pertengkaran secara horisontal antara gerakan pro dan kontra.

Juga perlu diwaspadai gerakan pihak yang ingin mengadu-domba khususnya umat Islam dengan "seolah" umat Islam melewati perang pemikiran (Ghazwul Fikri), berpegang teguhlah pada Al-Qur'an dan Hadist.

Semua dalam kerangka menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang telah diperjuangkan oleh para pejuang yang mayoritas umat Islam. Bacalah buku API SEJARAH, Ahmad Mansur Suryanegara, Penerbit Salamadani, terbitan Juli 2009. Buku ini menceritakan bagaimana besarnya peran Umat Islam untuk negeri tercinta ini dan bagaimana upaya berbagai pihak memutar balikkan fakta. Buku wajib dimiliki oleh Sekolah Islam, Madrasah, Pondok Pesantren dan Lembaga-lembaga Islam lainnya.

Pada masa kini, semoga kita, umat Islam, harus pula berperan dalam kemajuan bangsa dan menjaga persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebaiknya dihindari permusuhan, konflik apalagi perperangan !

Karena sesungguhnya kaum yang memusuhi kita, orang beriman, sudah dinyatakan dalam Al-Qur'an.
Firman Allah, “Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik” (Al Maaidah: 82)

Sebaiknya yang perlu diingat selalu adalah,
"Marilah kita intropeksi diri sendiri maupun jamaah/kelompok/organisasi adakah tersusupi kaum itu atau adakah tersusupi pemikiran/pendapat dari kaum itu".

Semoga hal ini hanya karena Allah semata yang menggerakkan kita dan bukan karena nafsu belaka.

Semoga Allah memberikan Rahmat dan KaruniaNya.

Wassalam

Zon
http://mutiarazuhud.wordpress.com

Sabtu, 28 November 2009

SBY dan Kegaduhan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan semua pihak, apabila situasi Indonesia gaduh dan panas, maka investor tidak akan datang dan ekonomi tidak akan berkembang.

Sumber: http://inilah.com/berita/politik/2009/11/25/186082/sby-gaduh-terus-investor-tak-datang/

Suatu pesan Presiden yang sesungguhnya berpulang pada dirinya sendiri. Kita sadari bahwa kegaduhan dan situasi panas di negeri ini, sesunguhnya merupakan wujud dari kepemimpinan sang Presiden. Rakyat belum dapat sepenuhnya menerima pernyataan Presiden dalam tanggapannya pada hasil rekomendasi Tim 8.

Dalam manajemen kita kenal 4 fungsi pokok, antara lain planning (perencanaan), organizing (pengoranisasian), actuating (pelaksanaan) dan controlling (pengawasan). Dari pernyataan SBY dalam menanggapi rekomendasi tim 8, memperlihatkan hampir setengah kemampuan manejerial pemimpin negara tidak terlihat dikuasai oleh SBY. Hal ini semakin menguatkan masyarakat bahwa SBY sekedar memiliki kemampuan perencanaan/konsep dan retorika. Kemampuan SBY ini juga dipahami oleh perwira-perwira TNI, ketika SBY masih aktif di TNI yang dikenal dengan julukan "perwira kelas".

Kegaduhan yang ditimbulkan karena ketidak-mampuan SBY dalam manajemen sumber daya manusia dapat juga kita lihat salah satunya dalam pengangkatan menteri kesehatan. Proses pengangkatan menkes Endang, sedikit tidak mengikuti standar "fit & proper" yang ditetapkan oleh SBY sendiri dan tidak dipertimbangkan "kesalahan" yang pernah dilakukan Endang sebelumnya. Begitu sulitkah mencari orang tanpa "kesalahan" untuk diangkat menjadi menteri ? Dikalangan pakar intelijen pun berpendapat SBY membuat kegaduhan dengan mengangkat menkes Endang sehubungan keterkaitan dengan riwayat namru II.

Kegaduhan juga terjadi pada kalangan perwira tinggi di tiga angkatan. Penempatan mantan kepala polisi RI sebagai kepala Badan Intelijen Nasional membuat kekuatan militer merasa digembosi. Beberapa perwira tinggi (pati) di tiga unsur angkatan (darat, laut, udara) menyampaikan uneg-uneg. Intinya pembicaraan adalah pengangkatan mantan Kapolri Jenderal (Pol) Sutanto sebagai kepala BIN membuat konsolidasi di tubuh militer menjadi bergejolak.

"Intelijen adalah institusi yang melekat pada militer. Kalau kepalanya dijabat dari kalangan nonmiliter, ini akan membuat sistem informasi intelijen dan sejumlah kebijakan di penggalangan intelijen di lapangan menjadi lemah," kata seorang pati yang tidak bersedia disebut namanya.

Sepanjang sejarah nasional, intelijen adalah pengendali dan pemberi informasi utama kepada Presiden RI. Tugasnya sangat vital karena informasi itu akan menjadi landasan bagi Presiden untuk mengambil keputusan.

"Nah, kalau orang nomor satu di intelijen itu nonmiliter, maka deteksi dan analisis terhadap pergolakan di tingkat lapangan menjadi kurang tajam. Selama ini yang memiliki pendidikan dan kapasitas melakukan deteksi konflik atau membaca potensi bahaya keamanan adalah militer," katanya.

Karena itu, sejak intelijen dibentuk di Indonesia, orang yang memimpin selalu berasal dari kalangan militer. Pada zaman Bung Karno, kepala intelijen dipegang sipil. Hasilnya intelijen malah dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis, bukan untuk kepentingan keamanan dan pertahanan nasional.

"Intelijen bertanggung jawab langsung kepada presiden. Intelijen memiliki tipikal sangat berbeda dengan institusi keamanan lain. Sistem kerja utamanya adalah silence operation. Target kerja intelijen adalah meredam kejadian sebelum menjadi bahaya bagi keamanan nasional," katanya. Selain itu, doktrin militer dan nonmiliter berbeda. "Ini akan terkait dengan setiap operasi intelijen. Kalau bukan dari kalangan militer, target dan kepentingannya akan berbeda. Sebab doktrin militer itu jelas: keamanan dan keselamatan negara di atas segalanya," kata perwira itu.

Sumber: http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=62169:sutanto-kepala-bin-tni-digembosi&catid=77:fokusutama&Itemid=131

Pada saat SBY berduet dengan JK, bisa kita lihat bahwa SBY mampu dibidang konsep dan retorika (planning) , sedangkan JK yang melakukan tindakan (organizing and actuating) dan juga cepat melakukan evaluasi atas tindakan (controlling). Sebenarnya JK juga piawai dalam konsep, ide dan inovasi (planning) sebagaimana pengalaman beliau dalam dunia usaha, namun terbentur pada jabatannya hanya sebagai wakil presiden sehingga beliau hanya "mengusulkan" pada presiden.

Setelah kekuataan (power) berhasil diraih oleh SBY dalam pilpres 2009, SBY mencoba melakukan semuanya sendiri namun kegaduhan yang terjadi sehingga semakin menyadarkan kita bahwa memang "the real presiden" adalah Jusuf Kalla.

73.874.562 rakyat Indonesia yang memberikan suara pada SBY pada pilpres lalu, bisa saja berubah setelah melihat kepimpinan SBY tanpa kehadiran JK disisi beliau.

Kegaduhan Century dapat saja merupakan alasan utama rakyat untuk menarik legitimasi sang presiden. Tidak cukup sampai dengan beberapa pihak dalam pemerintahan yang menjadi korban. SBY harus bertanggung jawab atas kegaduhan Century.

Beliau tidak dapat membebaskan dirinya dari kegaduhan Century sebagaimana yang disampaikan oleh mantan Sekretaris KSSK Raden Pardede, bahwa "Berdasarkan Perppu JPSK (Jaring Pengaman Sektor Keuangan), dalam rangka bailout itu, secara peraturan memang tidak diharuskan meminta persetujuan Presiden dan pada saat itu memang tidak dimintakan karena dalam ruang lingkup KSSK," ujarnya.

Raden juga menegaskan, dari pihak KSSK juga tidak pernah menghubungi Presiden yang saat itu sedang dalam lawatan ke luar negeri untuk menghadiri pertemuan G20, terkait keputusan tersebut. "Presiden tidak kita libatkan dalam persetujuan tanggal 21 November 2008 karena itu wewenang KSSK. Jadi kita sama sekali tidak melibatkan,"

Sumber: http://inilah.com/berita/ekonomi/2009/11/24/184737/raden-keputusan-selamatkan-century-tak-libatkan-presiden/

Dalam dunia manajemen dan organisasi, kita ketahui prinsip dasar bahwa wewenang dapat kita delegasikan dalam organisasi namun tanggung jawab tetap pada pemimpin.

Rakyat tentu ingin selalu mengawasi pertanggung jawaban presiden atas kegaduhan-kegaduhan yang terjadi saat ini dan menggunakan prosedur hukum dengan baik untuk mendeligitimasi sang pemimpin jika diperlukan pada akhirnya .

Lebih baik rakyat terlambat menyadari kesalahan memilih pemimpin (mungkin disebabkan “salah informasi” calon pemimpin, keberhasilan "fox" dalam menutupi dengan pencitraan), daripada negeri ini terlampau disibukkan dengan urusan kegaduhan.

Salam

Zon

======================================================

Berikut sumber lain tentang bagaimana SBY menurut pendapat sebagian orang adalah tipe orang yang tak bisa membuat keputusan (indecisive)

Sumber: http://groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/message/127939 atau http://erensdh.wordpress.com/2009/06/17/kilas-balik-langkah-politik-sby/

Ketika itu, tahun 2001, di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, stabilitas politik dan keamanan betul-betul goyah. Di Jakarta, atau kota besar lainnya, ancaman perampokan, pembunuhan, atau pencurian, merajalela. lampu merah (lampu lalu lintas) adalah daerah bahaya satu, karena di situ beroperasi kelompok `'Kapak Merah''. Ketika lampu merah menyala, tiba-tiba saja serombongan anak muda bersenjata kapak, pisau, atau golok -terkadang bersenjata api-menyatroni mobil yang sedang berhenti, memecahkan kacanya, lalu merampok penumpangnya, dan pergi seenaknya saja meninggalkan korban, yang tak jarang sudah dianiaya terlebih dulu. Polisi seakan tak berdaya. Itu menyebabkan rakyat terpancing menjadi main hakim sendiri. Maling motor yang tertangkap, dibakar hidup-hidup. Adegan mengerikan itu, merupakan pemandangan sehari-hari di mana-mana.

Itu belum seberapa. Berbagai daerah bergolak. Aceh, misalnya,seakan sudah terpisah dari Republik. Bayangkan, Presiden Abdurrahman Wahid, datang ke Banda Aceh, ketika itu, hanya berani sampai Masjid Raya. Bicara sebentar, ia langsung balik ke bandar udara, terbang pulang ke Jakarta. Di Ambon, Maluku, `'perang'' Islam - Kristen, mencapai puncaknya. Tak terhitung nyawa yang melayang, bangunan yang terbakar, atau perkantoran yang dimusnahkan. Peristiwa serupa terjadi di Poso, Sulawesi Tengah. Di berbagai daerah di Kalimantan, orang Dayak `'perang'' melawan suku pendatang, Madura. Korban tak lagi terhitung.

Nah, ketika itu yang menjadi Menko Polkam adalah Jenderal (Purn.) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang berambisi menjadi Presiden RI. Sebagai penanggungjawab stabilitas politik dan keamanan di kabinet, apa yang SBY lakukan? `'Ooh dia rapat terus, diskusi terus, sampai berbulan-bulan,'' ujar seorang Menteri yang ketika itu masuk jajaran Polkam. Sebagai hasil rapat-rapat yang melelahkan yang dipimpin SBY itu, dibentuklah Desk Aceh, Desk Ambon, Desk Poso, Desk Sampit, dan entah Desk apa lagi. Apa kerja Desk itu? Jangan tanya, karena mereka rapat terus, diskusi terus, seminar terus. `'Saya lihat orang-orang yang bunuh-bunuhan di Ambon, Poso, atau Sampit, sudah mulai capek. Mereka juga sudah capek membakar rumah, saking banyaknya rumah yang dibakar. Tapi rapat belum menghasilkan keputusan apa pun,'' kata Menteri tadi.

Suatu hari rapat berlangsung, dipimpin SBY. Seperti biasa, diskusi berlangsung seru di antara peserta rapat, dan SBY menjadi moderatornya, persis seperti diskusi atau seminar yang biasa dilakukan di hotel-hotel. Tiba-tiba, SBY memerintahkan Mayjen. Aqlani Maja, Staf Ahli Menhankam, yang bertugas mewakili Menhankam Mahfud MD, untuk memberikan pendapat. Konon, Aqlani langsung bicara, `'Pak Menteri, saya kira sudah lebih 3 bulan kita rapat terus. Semua kita diskusikan. Orang yang bunuh-bunuhan di Poso, Ambon, atau Kalimantan, tampaknya sudah capek, mereka sudah berhenti sendiri.Tapi rapat belum mengambil keputusan apa pun. Kalau Pak Menteri minta pendapat saya, apa saja yang Pak Menteri putuskan saya setuju. Yang penting, kita harus punya keputusan. Saya kira itu yang penting.'' Wajah SBY langsung merah-padam. Mungkin merasa malu, sekaligus marah, karena merasa dihina. `'Ini bukan rapat kedai kopi, yang hadir di sini, para Menteri,'' teriak SBY. Semua terdiam. Tapi beberapa Menteri, di antaranya, Menteri Otonomi, Prof. Ryaas Rasyid, secara sembunyi-sembunyi menunjukkan jempol jari tangannya kepada Aqlani, sebagai tanda mendukung. Rapat pun akhirnya bubar, sekali lagi: tanpa keputusan apa pun.

Menurut sebuah sumber, Aqlani berani bicara seperti itu, selain karena sudah kesal, mengikuti rapat yang melelahkan tanpa keputusan itu, ia memang sudah lama kenal watak atau kepribadian SBY. Ia dan SBY, sama-sama mengikuti pendidikan militer di Port Leavenworth, Amerika. Di sana pula, mereka sama mengikuti pendidikan S2, dan sama pula lulusnya. Sebelumnya, mereka pernah pula menjadi dosen di Seskoad, Bandung, ketika Komandan Seskoad dijabat Feisal Tanjung. Jadi rupanya, ia tahu betul, bahwa SBY itu adalah tipe orang yang tak bisa membuat keputusan (indecisive), apalagi keputusan itu berisiko. Karena cacat personalitinya itulah, semasa menjadi Menko Polkam, nyaris tak satu pun keputusan penting -apalagi yang berisiko tinggi-datang dari kantor Menko Polkam. Kantor Menko Polkam, di kalangan para Menteri, sering diejek sebagai kantor `'Seminar''. Seperti diketahui, masalah Poso dan Ambon, akhirnya ditangani oleh Yusuf Kalla, yang ketika itu menjabat Menko Kesra yang kemudian muncul Perjanjian Malino I dan II.

Kalau saja SBY punya rasa malu, seharusnya ia mengundurkan diri dari kabinet, saat Malino I dan II ditandatangani, dan mendapat restu dari Presiden. Memang gara-gara Malino itu, SBY marah besar kepada Yusuf Kalla, yang telah mengambil alih wewenang dan tanggung jawabnya, tapi untuk mundur dari kabinet, tentu saja orang seperti SBY tak akan mau.

Ada lagi kisah dramatis, sekaligus memalukan. Sewaktu Aceh diputuskan menjadi daerah darurat militer, SBY menjadi pelaksana hariannya, pimpinan tertinggi adalah Presiden Megawati. Sejumlah pasukan yang dikirim dengan kapal, sampai setengah bulan terkatung-katung di tengah laut, karena SBY tak juga memutuskan sikap pemerintah untuk pendaratan pasukan itu. Malah ada yang bilang, pasukan itu sempat tiga hari kelaparan, karena persediaan makanan sudah habis.

Akhirnya, di tengah moral pasukan yang sudah hancur seperti itu, barulah mereka didaratkan, konon setelah Presiden Megawati turun tangan. SBY? Seperti biasa, tak bisa membuat keputusan berisiko seperti itu. Hobinya, cuma berbusa-busa bicara di TV dan koran, dengan bahasa yang selalu normatif karena takut berisiko kalau ucapannya salah- tapi disusun sesuai kaedah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Tanyakanlah pada kawan dan lawannya, tentang cacat SBY itu.

Jawabannya pasti tak jauh berbeda: SBY tak bisa mengambil keputusan. Mana mungkin seorang bisa menjadi pemimpin apalagi menjadi Presiden, pengambil keputusan tertinggi yang sering penuh risiko dengan cacat personaliti yang sangat fatal seperti itu? Ini menjadi alasan pertama dan utama bagi rakyat untuk tidak memilih SBY si peragu.

Sabtu, 21 November 2009

Negeri Penuh Kesepakatan

Negeri Penuh Kesepakatan

Setelah memperhatikan permasalahan KPK dengan POLRI, permasalahan Antasari dan permasalahan gaya kepemimpinan SBY, semakin menyadari kita bahwa negeri ini adalah negeri penuh kesepakatan, kesepakatan dalam kepentingan. Masih jauh jika mengharapkan tegaknya keadilan atau kebenaran. Klo beberapa pendapat mengatakan telah tegak hukum di negeri ini itu artinya sekedar sesuai aturan hukum, benar atau salah , itu tergantung kesepakatan dan kepentingan.

Perhatikanlah profesi pengacara, kadang dia berada di sisi orang yang “salah”, kadang dia berada di sisi orang yang “benar”. Yang terpenting “sesuai” aturan hukum, professional dan sesuai kesepakatan berdasarkan kepentingan masing-masing pihak. Kebenaran, keadilan, tanggung jawab kepada Tuhan itu masalah nanti.

Kasus BLBI, aspek hukum yang belum optimal, tindak lanjut dari hasil temuan BPK terhadap sejumlah kasus yang menjadi temuan dari audit BPK terhadap BLBI. Menurut Ketua BPK, dari sekitar 50 pejabat Bank Indonesia dan 300 orang komisaris dan direksi bank yang telah dilaporkan ke Kejaksaan Agung karena tersangkut kasus BLBI, baru tiga orang pejabat BI dan 24 orang komisaris dan direksi bank yang kasusnya sampai ke pengadilan. Sisi aspek ekonomi telah terjadi kesapakatan. Pemerintah menerbitkan surat utang baru sebagai pengganti surat utang Nomor SU-001/ MK/ 1998 dan SU-003/ MK/ 1999. Nama surat utang baru tersebut adalah Obligasi Negara Nomor Seri SRBI-01/ MK/ 2003 diterbitkan pada 7 Agustus 2003 dan mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2003, tanpa indeksasi, berjangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang.

Sumber: http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/Keuangan/2003/0811/keu1.html

Rakyat yang tidak tahu asal muasal kasus BLBI harus menuai getahnya menanggung beban pembayaran melalui APBN, sementara orang-orang yang diduga melakukan penyimpangan masih bebas berkeliaran. Presiden yang pada masa kampanye dikenal kemajuan dalam pemberantasan korupsi, pemimpin yang katanya selalu memperhatikan kebijakan sesuai dengan aturan hukum tampaknya telah bersepakat dalam hal aspek hukum kasus BLBI. Walaupun rakyat sampai saat ini tidak pernah tahu apa “isi” kesepakatan itu. Sebagian pihak menganjurkan dengan polosnya, ”lupakanlah masa lalu, mari kita berpikir untuk pembangunan dan kemajuan masa kini, klo gitu kita ndak akan maju-maju".

Kasus dana non budgeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). DKP mengutip pajak, retribusi, iuran, dan aneka pungutan dari rakyat. Sebagian dari uang rakyat itu disulap jadi “dana nonbudgeter” yang jumlahnya bagaikan, seperti kata lagu Bengawan Solo, “Air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut.”

Menurut kesaksian mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri, sebagian dana Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) disumbangkan bagi para politisi yang ikut Pemilu dan Pilpres 2004.

Hanya seorang capres yang mengaku yakni Amien Rais. Amien Rais mengaku menerima dana Rp 200 juta langsung dari Rokhmin. Amien memberikan penjelasan pada KPK, bahwa Rokhmin memberikan cek perjalanan (traveller’s check) Rp 200 juta sebagai sumbangan untuk kepentingan pemilihan presiden. Uang itu selanjutnya ia serahkan kepada tim suksesnya, melalui Zulkifli Hasan, yang kini menjabat Sekretaris Jenderal DPP PAN.

Pada saat itu timbul ketegangan yang luar biasa antara Amien dengan SBY, seperti yang diuraikan di
http://www.depkominfo.go.id/2007/05/25/presiden-siap-tuntut-amien-rais-soal-dana-kampanye/

Setelah itu kasus ini tidak terdengar lagi sampai sekarang, mungkin telah terjadi sebuah kesepakatan.

Begitu pula seperti politisi sekarang yang kebanyakan pragmatis tidak lagi idealis, paginya mereka berdebat bahkan menjurus berkelahi, namun malam harinya ada kemungkinan ”bersahabat”.

Zaenal Ma’arif, dengan kepentingannya ingin membeberkan mengenai pernikahan SBY sebelum masuk Akmil, yang kemudian oleh SBY digugat sebagai pencemaran nama baik Presiden, namun akhirnya Zaenal Ma’arif malah masuk dan menjadi anggota DPR dari partai SBY.

Politisi anggota partai koalisi pendukung SBY pun pada masa pilpres 2009, dengan jelas kita dapat melihat berulang-ulangnya drama ”teriak” – ”sepakat” – ”teriak” lagi – ”sepakat” lagi - ......

Secara serdahana dan dapat kita mudah temukan, bagaimana kepolisian "membiarkan" penjual CD/VCD/DVD bajakan, yang terkadang berisikan pornografi yang merusak generasi muda. Penjual itu pun kadang kala dapat kita temukan hanya beberapa meter dari kantor polisi. Entah kesepakatan apa yang terjadi dengan para penegak hukum.

”Kesepakatan” juga tentu timbul dan ”dilanjutkan” dalam masa kepemimpinan presiden SBY, seperti tindak lanjut kasus penculikan /penghilangan paksa aktivis 1997/1998, kasus Munir, Kasus-kasus pelanggaran HAM dll.

Beginilah kemajuan rakyat Indonesia yang semula disebut bangsa yang ramah, kukuh dengan adat ketimuran, idealis, religius sekarang tanpa kita sadari telah tercemar dengan apa yang disebut dengan paham kebebasan (liberalisme). Paham kebebasan inilah yang mendorong dan membudayakan kesepakatan.

Lihatlah dengan paham kebebasan, mereka berpendapat bahwa pornografi di”benar”kan dalam seni, pentas budaya , dll Apapun perbuatan, kegiatan, kreasi yang dilakukan secara “damai”, sama-sama menjalankan hak, tidak saling menganggu satu sama lain, disepakati sesama manusia itulah yang menurut mereka kebenaran. Kebenaran yang relatif dan pragmatis. Urusan dengan Tuhan, menurut mereka adalah urusan individu semata dan bahkan itupun urusan “nanti”.

Begitu juga apa yang diteladani pemimpin/raja dari paham “kesepakatan” yakni Amerika Serikat. Demi hak mereka ”merasa aman”, maka dengan dasar sebuah ”kebohongan”, mereka dapat menyerang, menjajah sebuah negara seperti Irak, Afghanistan. Mereka membunuh dan menyiksa ribuan manusia. Mereka melakukan hal tersebut sama sekali bukan untuk menegakkan kebenaran namun mereka menegakkan apa yang telah mereka sepakati dan berdasarkan kepentingan mereka.

Untuk itulah saya mengkhawatirkan rakyat Indonesia yang mengenyam pendidikan di Amerika, sekembalinya mereka dari sana sebagian besar terkontaminasi, menyebar-luaskan paham ”kesepakatan” yakni paham ”liberalisme”.

Dalam pengangkatan menteri KIB II, SBY pun entah bagaimana, "sedikit melanggar" prosedur "fit & proper test" yang beliau tetapkan sendiri dalam pengangkatan menkes Endang yang lulusan pendidikan Amerika dan terkenal "dekat" dengan lingkungan Amerika walaupun ”track record” Endang pernah melakukan ”pelanggaran”. Begitu sulitnya mencari rakyat Indonesia untuk didudukan sebagai menteri dengan "track record" tanpa "pelanggaran" dalam hidupnya . Porsi menteri yang lulusan Amerika atau ”keterkaitan” dengan Amerika, juga cukup banyak di KIB II. Sumber: http://www.suara-islam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=262:menteri-pesanan-paman-sam&catid=62:suara-utama&Itemid=104

Hal ini mengingatkan kita pada pernyataan beliau, “I love the United State, with all its faults. I consider it my second country” ?

Sumber: http://english.aljazeera.net/archive/2004/07/20084913557888718.html

Entah apa sebenarnya kesepakatan dengan Amerika ?

Apakah ini sesuai dengan isyarat Allah dengan bencana-bencana alam di bumi kita tercinta ini ?

Wallahu a’lam

Senin, 16 November 2009

Kezuhudan Pemimpin

Sebagian orang mengatakan bahwa sufi mengajak orang mukmin agar menghindari nikmat-nikmat duniawi, meninggalkan pakaian-pakaian yang elok, makanan-makanan yang lezat dan tak mau tinggal di tempat-tempat yang mewah. Mereka mencela orang-orang yang menikmati pemberian-pemberian Ilahi ini, dan mencap orang-orang seperti itu sebagai “ahli dunia” dan jauh dari sisi Allah.

Bagi saya tidak ada yang salah tentang kesufian. Namun perlu kehati-hatian dalam memahaminya, karena sufi itu halus dan begitu besar godaan syetan sehingga sekali tersesat maka itu akan jauh dari "jalan yang lurus".

Sufi bukanlah ajaran atau seolah mazhab baru, namun sekedar pengelompokan dari ajaran Islam yang berhubungan dengan pengenalan diri, penyakit hati, pensucian hati/diri, untuk menghadap ke hadirat Allah.

Sufi bukanlah menjauhi/menghindari dunia yang dikenal dengan zuhud namun sejauh yang saya pahami, konsep zuhud adalah meletakkan dunia pada tangan dan menempatkan akhirat pada hati kita. Apapun yang menarik dari kehidupan didunia tidak akan memalingkan kita dari Allah sang pencipta.

Kita berusaha/berupaya/berikhtiar di dunia sebagai bekal di akhirat.

Sesuai firman Allah, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku" (Az Zariyat 56)

"Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai kematian menjemputmu" (al Hijr 99).

Sufi adalah suatu sarana untuk mendalami ihsan. Dengan pemahaman sufi yang baik, sebagai contoh kita dapat segera meninggalkan pekerjaan/usaha ketika mendengar azan dan mensegerakan mendirikan sholat dan mengupayakan yang terbaik yakni mengikuti sholat berjamaah bagi pria.

Bagi pria, ketika kita dapat mendengarkan azan dengan jelas dan masjid/musholla dalam "jangkauan", maka lebih baik kita berjama'ah di masjid/musholla. Kalau kita cinta dunia dan mengikuti kecondongan hati yang keliru maka hal ini akan berat dilakukan.

Bagi yang memahami sufi tentu bukanlah sosok yang sempurna tetap saja ada kemungkinan keliru/ berbuat salah. Namun biasanya ketika mereka keliru / berbuat salah maka insyaallah mereka akan segera beristighfar. Bagi mereka yang memahami sufi, mereka akan berupaya selalu bersama Allah dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Mereka adalah lemah sehingga mereka selalu membutuhkan Allah.

Berdasarkan uraian diataslah maka saya menamakan blog saya sebagai mutiarazuhud.wordpress.com.

Dalam blog tsb ada artikel seputar sufi antara lain,

Seputar sufi dan yang saya alami

Mengapa harus berserah

Inginkah anda bahagia

Salah satu tokoh sufi yang tulisan-tulisan yang baik untuk dipahami adalah tulisan-tulisan dari Ibn Athoillah.

Mohon maaf, blog saya beberapa tulisan terakhir adalah seputar politik untuk mengingatkan mereka yang cinta dunia.

Bagi saya menjadi seorang pemimpin adalah berat dan mereka harus menyadarinya. Sebagai pemimpin sebaiknya meneladani sebagai contoh Khalifah Umar bin Abdul Aziz RA.

Meskipun Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari kalangan Bani Umayah yang terbiasa hidup mewah, namun pada kenyataannya ia lebih suka hidup sederhana. Bahkan terkenal dengan kezuhudan serta kewara’annya.

Pernah ada suatu malam ketika Khalifah Umar sedang memeriksa dokumen didalam kamar kerjanya dengan memakai lampu milik negara, tiba-tiba sang istri mengetuk pintu.

Umar segera mempersilahkan masuk dan bertanya: “Ada keperluan apa dinda datang kemari, keperluan pribadi atau negara?”

Tatkala istrinya menjawab bahwa ada urusan pribadi, Umar segera memadamkan lampu tersebu. Tentu saja wanita itu sangat terkejut atas pebuatan suaminya. Selanjutnya khalifah memberikan penjelasan, bahwa dalam urusan pribadi sangat tidak tepat jika memakai lampu yang minyaknya dibeli dengan uang dari kas negara.

Di malam yang lain ketika khalifah sedang menulis, kedatangan seorang tamu. Sementara lampu penerangan yang dipakai hampir padam karena kehabisan minyak. Melihat hal itu sang tamu segera meminta ijin untuk memperbaiki lampu tersebut, namun khalifah menolaknya. “Jangan, sangat tidak baik jika seseorang memperlakukan tamunya sebagai pelayan. Dan itu bukan akhlak mulia.”

Tamu: “Kalau begitu, biar saya bangun kan pelayan.”

Khalifah : “Jangan, ia baru saja tidur karena dari tadi belum merasakan kelezatan bantalnya.”

Khalifah segera mengisi minyak pada lampu tersebut.

Tamu : “Wahai aminul mu’minin. Kenapa anda sendiri yang mengisi minyak ke dalam lamput itu?

Khalifah : “Kenapa ? Kalau saya pergi, tetap sebagai Umar. Pulang pun tetap Umar, tidak kurang sedikitpun dengan apa yang saya lakukan tadi, bukan ? Selamanya saya tetap Umar.”

Pada suatu hari datang seseorang dengan membawa hadiah yang aka diserahkan kepada Khahfah Umar. Tetapi khalifah menolak, sehingga orang tersebut bertanya: “Bukankah Nabi dahulu suka meneri ma hadiah?”

Khalifah Umar menjawab dengan singkat dan tegas: “Hadiah pada zaman Nabi adalah benar-benar hadiah, sedangkan pada saat ini adalah bentuk lain dari suap atau kolusi.”

Sumber: http://tabloid_info.sumenep.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1643&Itemid=32

Demikianlah contoh kezuhudan walaupun beliau dari kalangan yang terbiasa hidup mewah. Sekarang kita tengok dengan fakta terkini dari pemimpin-pemimpin di negeri kita yang dianugerahkan Allah sumber daya alam yang begitu besar.

Wakil-wakil rakyat dengan senang hati menerima kendaraan dengan harga ratusan juta bahkan sampai milyar rupiah ditengah rakyatnya yang menurut Bank Dunia 50% rakyat Indonesia berpendapatan Rp. 600.000 per bulan.

Mereka mengatakan hal ini kewajaran atas “pencapaian” mereka pada posisi saat ini. Mereka beralasan bahwa mereka adalah orang-orang yang pandai menggunakan ni’mat Allah, sehingga mereka berpendidikan tinggi bahkan lulusan Amerika sehingga saat ini wajar menikmatinya.

Jikalau orang lain atau rakyat yang diwakili mereka dengan pendapatan Rp. 600.000 per bulan, mereka anggap wajar karena mereka rata-rata malas dan berpendidikan kurang ?

Beberapa lagi meneladanai sebagian pernyataan Imam Ja’far Ash-Shadiq, guru dari seluruh imam-imam mazhab dalam Islam bahwa jika hidup di suatu masa dimana keperluan–keperluan hidup mudah didapat dan kondisinya mengizinkan kita untuk menikmati pemberian-pemberian Ilahi, maka yang paling berhak untuk menikmati karunia dan nikmat-nikmat Allah tersebut adalah orang-orang yang saleh dan bertakwa, bukan orang-orang fasiq, bukan orang-orang kafir, melainkan orang-orang Muslim

Disisi lain mereka melupakan pernyataan Imam Ja’ far Ash-Shadiq saat berdialoq dengan Sufyan Al-Tsury (yang terlampau sempit mengartikan zuhud). Seperti di sampaikan oleh Imam Ja’far Ash-Shadiq bahwa “Sejak masa baligh-ku sampai sekarang, tidak pernah malam dan siang berlalu tanpa aku menyadari apakah hak orang lain masih ada di tanganku atau tidak. Kalau ada, segera aku lunasi dan kusampaikan kepadanya.”

Jadi Imam Ja’far Ash-Shadiq mengingatkan kita bahwa boleh hidup mewah / berkecukupan asalkan peduli dengan lingkungan, apalagi sebagai orang pemimpin harus terlebih dahulu memperhatikan rakyat yang dipimpinnya.

Coba perhatikan lingkungan seperti yang disampaikan di http://infoindonesia.wordpress.com/2008/03/17/dari-sabang-sampai-merauke-rakyat-indonesia-mati-kelaparan/

Atau perhatikan bagaimana pemimpin membiarkan rakyatnya sebagai contoh korban lapindo yang merana bertahun-tahun sedangkan menteri-menteri sedang mempertimbangkan kenaikan gaji.

Bahkan pemimpin seperti kita dengar dalam rekaman yang diperdengarkan pada sidang MK, bahwa karena uang memungkinkan untuk pengaturan keadilan / penegakan hukum.

Sebaliknya mereka mengatakan bahwa mereka akan berlaku adil jika tingkat pendapatan mereka layak seperti yang mereka inginkan. Mereka seolah-seolah menyandarkan segala tindakan di dunia berdasarkan uang semata tanpa menyadari bahwa takdir Allah yang menetapkan mereka sebagai penegak hukum. Maaf, mereka cinta dunia dan mereka bagaikan menuhankan uang. Nauzubillahi min zalik.

Disisi lain, pemimpin di Bank Indonesia, mereka dengan tingkat pendapatan tinggi bahkan menurut kabar melebihi presiden ? namun hasilnya mereka tetap saja memberikan unjuk kerja yang mengecewakan seperti kasus Century. Mereka cukup berkata maafkan atas kelalaian kami dalam pengawasan. Uang sebesar 6,7 Trilyun cukup untuk mencegah rakyat yang mati karena kelaparan / sakit.

Ingatlah kematian rakyat karena ulah kepemimpinan akan diminta pertanggung jawaban kelak di akhirat.

Sebagai contoh terkini, bagaimana bisa pemimpin seperti menkes Endang Rahayu, membiarkan tanpa pengusutan, kematian 8 orang rakyat setelah pengobatan massal filariasis di Kabupaten Bandung dan dengan cepat beralasan kematian disebabkan penyakit bawaan semata. Padahal sebagian rakyat yang “selamat” setelah pengobatan massal mengeluh pusing, mual, dan muntah.

Sumber: http://bandung.detik.com/read/2009/11/16/120335/1242456/486/usut-insiden-kaki-gajah-polres-bandung-periksa-plt-kadinkes

Logika sederhananya andaikan kedelapan orang yang meninggal dengan penyakit bawaan tsb, tentu ada kemungkinan tidak meninggal jika tidak mendapatkan pengobatan missal. Besar kemungkinan ada efek samping dari pengobatan dengan penyakit bawaan yang mereka derita.

Semoga para pemimpin, pejabat publik di negeri kita dapat memahami arti kezuhudan sesungguhnya. Sebaiknya janganlah hidup berlebihan jika sebagian besar rakyat hidup kekurangan.

Ibarat makan yang baik, sebagaimana dicontohkan Rasulullah, maka sebaiknya cukuplah sekedar untuk menegakkan tulang punggung.

Wassalam

Zon di Jonggol

Kamis, 12 November 2009

Khawatir Hak Angket Century

Ruhut menuturkan, sampai saat ini masalah Century masih dikaji oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan belum ada hasil audit akhirnya. Karena itu, Ruhut pun mengingatkan kepada anggota fraksi lainnya, terutama dari partai koalisi, agar tidak sesumbar mengeluarkan pernyataan usulan hak angket.

“Kami dari Komisi III saja belum terima laporan audit BPK. Kami ingatkan Golkar dan PKS bahwa mereka bagian dari koalisi, jangan lupa dengan itu, apalagi ada menteri mereka di kabinet,” pungkas Ruhut yang juga ketua DPP Partai Demokrat ini

http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2009/10/28/83170/SKANDAL-BANK-CENTURY-Usul-Hak-Angket,-Partai-Koalisi-SBY-Diingatkan-Kontrak-Politik

“Masak isi kontrak politik kayak gitu? Tidak boleh membongkar hal-hal yang tidak baik,” kata analis politik Umar S Bakry pada Rakyat Merdeka Lain, sesaat lalu (Rabu, 28/10).

Menurutnya, apa yang dilakukan beberapa partai koalisi SBY-Boediono dengan menggulirkan wacana kritis terhadap skandal yang melibatkan wapres Boediono dan menteri keuangan Sri Mulyani bukanlah dalam kerangka mengancam kekuasaan SBY.

Sumber: http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2009/10/28/83171/Kontrak-Politik-SBY-Berisi-Larangan-Membongkar-Skandal-Century?

Wahai anggota DPR yang terhormat,
kami, rakyat mengingatkan anda bahwa anda adalah wakil rakyat!, dipilih langsung oleh kami. Anda bukanlah wakil pemerintah maupun partai politik. Siapa lagi yang akan mengawasi kebijakan pemerintah yang jika ada kemungkinan merugikan rakyat ?
Apakah anda meminta kami untuk unjuk kekuatan (people power) ?
Sebaiknya anda melaksanakan tugas perwakilan rakyat dengan sebaik-baiknya karena gerakan people power akan menganggu stabilitas politik, keuangan dan keamanan.

Kekhawatiran anda akan mekanisme hak angket dan anda menghubungkan dengan sebuah ikatan yang disebut kontrak politik, memperlihatkan kemungkinan sebuah kegentingan.
Kalau tidak ada yang salah dalam pengambilan kebijakan pemerintah dalam kasus Century, kenapa anda harus khawatir?

Hak Angket diperlukan segera ! berbarengan dengan audit yang dilakukan oleh BPK. Anda harus berpacu dengan waktu, dengan uang dari kamilah anda menerima penghasilan setiap bulan.

Apakah hak angket akan membatalkan kontrak politik ?
Lebih baik kontrak politik batal daripada anda-anda anggota dewan terhormat bekerjasama dalam sebuah kejahatan, andaikan kebijakan pemerintah dalam kasus Century itu adalah sebuah kekeliruan.
Semoga saja bukan suatu kekeliruan.

Rabu, 11 November 2009

Pendudukan 3 kursi KPK

Jika benar penahanan Antasari Azhar dikondisikan pejabat Polri seperti disebut Wiliardi Wizar dalam persidangan, semakin jelas adanya kemungkinan upaya pelemahan KPK, dengan "menduduki" 3 kursi kepemimpinan KPK diantara 5 kursi kepemimpinan.

Tampaknya ada kemungkinan "kegentingan" lain yang dirasakan Presiden saat mengeluarkan perppu KPK. Kasus-kasus yang diperiksa KPK (Antasari team) sebelum dikriminalisasi bisa menjadi alasan utama dan perlu diungkap dan kita amati yakni, seperti Kasus Century, Pelelangan di KPU, Validasi dana kampanye dan asal usulnya, Jhonny Alen Marbun pada Kasus AH Jamal dan penyidikan lainnya.

Dengan terlihat banyak pihak di kepolisian yang berupaya "menjerat" pimpinan KPK, ada kemungkinan bahwa hal ini bukanlah kepentingan pribadi / oknum polri namun mengarah kebijakan bersama.

Berdasarkan fakta ini maka Presiden sebaiknya secepatnya memberhentikan kepala Polri sebagai pertanggung-jawaban pimpinan kepolisian dan memberhentikan pihak-pihak yang terlibat.

Jikalau presiden ragu-ragu, tidak tegas dalam pengambilan keputusan maka semakin beredar rumor di tengah masyarakat bahwa bagaimana beliau akan memberhentikan, jikalau beliau yang memerintahkan ? Benar-benar sebuah tuduhan bersifat gosip tanpa fakta dan presiden harus peduli akan rumor itu. Sebagaimana kepolisian seperti tidak bisa menangkap Anggodo dikarenakan ada kemungkinan Anggodo sedang "melaksanakan" tugas kepolisian?

Mudah-mudahan kasus yang kemungkinan terkuak di kepolisian, hanya semata-mata ketidak profesionalan kepolisian semata. Namun yang saya sangat sayangkan, jika benar kasus Nasrudin adalah skenario kepolisian maka hal itu sudah menghilangkan nyawa manusia, masyarakat Indonesia. Disisi lain slogan kepolisian adalah sebagai pelindung masyarakat.

Manajemen sumber daya manusia pa SBY ada kecenderungan lemah. Beliau menempatkan pimpinan baik menteri, kepala polri, kejaksaan, gubernur BI dan lainnya sedikit tidak memperhatikan "track record".

Sebagai contoh adalah pendudukan menteri kesehatan yang baru di KIB II. Memang beliau pintar, sanggup, lulusan pendidikan yang tinggi namun kita ketahui dalam sejarah karirnya ada sebuah pelanggaran yang pernah dilakukannya.

Pendapat saya, jabatan setingkat menteri harus dijabat oleh orang pilihan dengan track record tanpa cela dan juga kejujuran. Kejujuran dapat dilihat dari kesesuaian perkataan/pernyataan dengan perbuatan yang telah dilakukan.

Begitu juga pada bulan Mei 2008, SBY mendudukan "calon tunggal" Boediono sebagai Gubernur BI ditengah kekhawatiran masyarakat akan posisi strategis tersebut pada bagi masa kampanye 2009 dan menjadikan BI sebagai ATM Partai Politik.

Independensi BI sedikit terganggu dengan usulan calon tunggal tanpa pilihan lain bagi DPR, sehingga ada kemungkinan "pemaksaan" kepentingan pemerintah. Rumor yang beredar adalah dalam rangka suksesi 2009.

Pada saat uji kelayakan dan kepatutan Gubernur BI, dari 46 anggota Komisi XI yang hadir, 45 orang memilih Boediono. Hanya satu orang yang menolak yakni Drajad H Wibowo, politisi PAN. Hanya beliaulah yang menolak dengan alasan track record Boediono.

Dradjad mengungkapkan, ada dua alasan yang menyebabkan dirinya menolak Boediono. Pertama, ketidakcocokan kebijakan. Kedua, Boediono tak memberikan jawaban tuntas mengenai keterlibatannya dalam pengucuran BLBI."Saya tidak memperoleh klarifikasi yang tuntas mengenai keterkaitan beliau dalam BLBI. Pak Boed (maksudnya Boediono) hanya menjawab secara umum. Ketika saya tanya-tanya tanggal-tanggalnya,. beliau tidak menjawab karena keburu hujan interupsi." jelasnya.

Sumber: http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5166:boediono-resmi-gubernur-bi- selasa-8-april-2008&catid=91:berita&Itemid=182

Track record Boediono lainnya seperti yang disampaikan pada Tabloid Suara Islam EDISI 42, Tanggal 18 April – 1 Mei 2008 M/11 – 24 Rabiul Akhir 1429 H, Sumber: http://www.mail-archive.com/ekonomi-nasional@yahoogroups.com/msg09985.html (maaf sudah tidak dapat diambil dari situs aslinya www.suara-islam.com)

Catatan tentang Boediono,

Saat menjadi Direktur di Bank Indonesia, Boediono adalah pejabat yang setuju meliberalkan perbankan,

Ia ikut menyalurkan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk Bank Arya Pandu Arta dan Bank Danamon

Sebagai Kepala Bappenas, ia adalah anggota Tim Perancang Rekapitalisasi Perbankan bersama Menteri Keuangan Bambang Subiyanto dan Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita sehingga negara terbebani Rp 422,6 trilyun. Karena APBN terbebani Rp 50 60 trilyun per tahun, saat jatuh tempo pada tahun 2033, total beban menjadi sekitar Rp 1800 trilyun

Menteri Keuangan yang paling bertanggung jawab dalam penjualan perbankan yang direkapitalisasi sehingga perbankan nasional kini dikuasai asing

Dia adalah pejabat yang setuju Blok Migas Cepu dikuasai Exxon Mobile

Sebagai Menteri Koordinator yang menerbitkan banyak kebijakan liberalisasi di era Kabinet Indonesia Bersatu yang ternyata memiskinkan secara struktural

Acap kali ditegur secara terbuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam rapat-rapat kabinet di bidang ekonomi karena dianggap lamban dan tak berani mengambil keputusan penting

Dikenal sebagai pelaksana mekanisme pasar yang tangguh sebagaimana yang dituliskannya dalam buku 70 tahun Widjojo Nitisastro dengan mengatakan, “Kita harus mencegah kembali peranan etatisme…”

Business Week menyebut Boediono sebagai sahabat IMF paling hangat.

Gubernur BI Boediono bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang juga mempunyai track record pertemanan dengan Amerika Serikat (berkiblat pada Washington Consensus) membantu presiden mengeluarkan Perpu No. 2 Tahun 2008 dan Perpu No 3 Tahun 2008 tertanggal 13 Oktober 2008, yang mana alasan dikeluarkannya kedua Perpu tersebut karena krisis Global dan krisis yang dialami Amerika serikat.
Pada Tanggal 15 Oktober 2008 Presiden mengeluarkan Perpu No 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), Perpu ini ditolak DPR RI karena ada pasal yang didalamnya bertentangan dengan UUD 1945, yang mana Presiden berusaha memberikan kekebalan hukum terhadap Menteri Keuangan, Gubernur BI serta siapapun yang menjalankannya.
Sumber: http://kp3i.org/news.php?default.0.0

Pasal 29 yang menyebutkan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat dituntut di muka hukum bila semua kebijakannya mengatasnamakan JPSK. Sebuah pasal yang aneh, karena di dunia ini tidak ada permasalahan baik seperti krisis keuangan, krisis global yang diatasi dengan sebuah kejahatan / pelanggaran hukum.

Sebagai orang beriman, sebaiknya kita yakin bahwa Allah memberikan cobaan / permasalahan yang tidak melebihi kemampuan manusia. Tidak ada pencampuran antara yang Hak dan Bathil. Sebagaimana Firman Allah, “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.” (QS Al Baqarah 2 : 42)

Janganlah diitiru kebijakan yang tidak beriman dari Amerika Serikat. Mereka dapat menjalankan kebijakan Bathil untuk penegakan yang menurut mereka Hak. Sebagai contoh mereka dapat menyerang, menguasai dan menjajah Irak dengan sebuah "kebohongan" demi sebuah "rasa aman". Begitu pula kejahatan kebijakan Amerika Serikat lainnya seperti di Afghanistan, Palestina yang dibiarkan selalu oleh PBB.

Dalam rangka krisis keuangan Boediono sebagai Gubenur BI, "melihat" kebutuhan perubahan CAR untuk Bank dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/30/PBI/2008 - Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/26/PBI/2008 - Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bagi Bank Umum. Perubahan pada Pasal 2 ayat 2, Bank yang dapat mengajukan permohonan FPJP wajib memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (capital adequacy ratio) positif yang semula Bank yang dapat mengajukan permohonan FPJP wajib memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (capital adequacy ratio) paling kurang 8% (delapan persen).

Saat ini kembali masyarakat sangat memperhatikan kasus Century yang diibaratkan sebagai BLBI jilid II.

Presiden SBY kembali membantah track-record kebijakan Boediono yang neo-liberalisme dan yang disebut oleh sebagian masyarakat sebagai "Mafia Berkeley", pada saat beliau mendudukan Boediono sebagai calon wapres pendampingnya 2009-2014.

Dari fakta-fakta diatas tampak bahwa presiden SBY dapat mengabaikan "track record" dalam mendudukan pemimpin / pejabat publik jikalau itu berhubungan pula dengan Amerika.

Apakah benar SBY pendukung tatanan dunia baru (the New World Order) ?

Tujuan serta misi dari new world order sangat sederhana.

Menciptakan satu pemerintahan dunia.

Satu pemimpin dunia.

Satu kepercayaan dunia.

Menjaga dan melindungi ras unggul melalui pengendalian jumlah penduduk.

Warga negara dunia ketiga akan menjadi pembantu dan buruh.

Sumber: Deadly Mist, Upaya Amerika Merusak Kesehatan Manusia, Jerry D. Gray, Sinergi Publishing, 2009 hal 14

Apakah benar 1/2 nasionalisme SBY kepada Amerika sebagaimana pernyataan beliau, "I love the United State, with all its faults. I consider it my second country" ?

Sumber: http://english.aljazeera.net/archive/2004/07/20084913557888718.html

Aljazeera memaparkan betapa Sby sangat mencintai Amerika, seperti negaranya sendiri.

Apakah benar isu yang menyatakan bahwa Susilo Bambang Yodhoyono adalah “Agen Tanam” US?

Agen tanam Amerika, adalah orang-orang lokal yang didekati oleh pihak Amerika, yang pro terhadap Amerika, tidak memiliki agenda negatif terhadap Amerika dan pada masa tertentu Amerika akan memanfaatkan orang tersebut untuk menjalankan agenda Amerika di tempat di mana orang tersebut tinggal.

Sebagaimana rumors masyarakat bahwa penempatan menteri Kesehatan Endang Rahayu dalam rangka SBY menjalankan agenda Amerika ?

Baru sebulan yang lalu Siti Fadillah merilis surat penghentian hubungan kerjasama kesehatan dengan Amerika Serikat lewat NAMRU-2, sehari setelah dilantik Endang justru menyatakan bahwa dirinya ingin meneruskan kerjasama dengan Amerika Serikat. Kerjasama itu kini berganti nama menjadi Indonesia United Center for Medical Research (IUC). "Kerjasama Indonesia-Amerika ini luas, salah satunya laboratorium biomedis," ujarnya tanpa rasa bersalah. Menurut Endang, kerjasama dibidang Biomedis ini salah satunya untuk pengembangan vaksin, alat diagnostik, identifikasi virus, bakteri, dan laini-lain. Jadi tampaknya dengan lembaga baru ini sebenarnya apa yang selama tiga dasawarsa dilakukan NAMRU-2 akan tetap diteruskan. Hanya namanya saja yang diganti sementara Indonesia tetap menjadi ladang plasma nutfah biomedis dan rakyatnya menjadi kelinci percobaan.

Sumber: Suara Islam, Edisi 77, 6-20 Nopember 2009, hal 5

Padahal kejahatan pemerintah Amerika Serikat dengan pembuatan zat-zat biologi, kimia dan rekayasa penyakit seperti flu burung, sars, aids dan penyakit-penyakit mematikan lainnya yang sebagian dari penelitian virus dan bakteri sudah dibongkar habis oleh Jerry D. Gray dalam bukunya Deadly Mist, Upaya Amerika Merusak Kesehatan Manusia, Sinergi Publishing, 2009.

Buku ini diberi catatan oleh Siti Fadilah Supari, mantan menteri kesehatan. Beliau memberi catatan bahwa, "Buku ini luar biasa, suatu catatan kenyataan yang tidak terbayangkan sebelumnya".

Dalam buku ini tertuang dimulai kejahatan Amerika Serikat, dimana Jenderal Jeffrey Amherst memusnahkan orang-orang Indian dengan penyakit cacar sampai dengan uraian kemungkinan kepentingan perusahaan farmasi dunia sepeti Bayer, Bristol Meyrs, Squibb, Merck & Co dll menciptakan kebutuhan masyarakat dunia dengan merekayasa penyakit ?

Semoga SBY dapat menyadari kemungkinan kekeliruannya dalam mendudukan pejabat publik, karena pada saat ini kekeliruan presiden, kemungkinan besar tidak lagi dikritisi, diganggu, dipertanyakan oleh DPR karena saat ini DPR telah diduduki oleh mayoritas koalisi Presiden sebagaimana dicontohkan oleh komisi III DPR dalam kesimpulan dengar pendapat dengan Polri. Setali tiga uang.

Jumat, 06 November 2009

Kegentingan PERPPU KPK

Kegentingan PERPPU KPK

(Ayo dukung, ingatkan, desak KPK tuntaskan investigasi kasus Century)

Akhirnya apa yang saya tulis di
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2009/11/04/penegakan-hukum-dan-century/
dan
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2009/11/02/kpk-vs-polri-dan-kasus-century/
menjadi perhatian banyak pihak dan dukungan kian menguat.

Berita dukungan antara lain dapat dilihat di:

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/11/06/04003571/isu.beralih.ke.century

Marilah kita dukung dan mengingatkan KPK untuk lanjutkan mengusut tuntas kasus Bank Century, sambil pararel/bersamaan dengan menunggu audit BPK.
Kasus bailout bank Century ini menjadi persoalan besar karena pemerintah dalam hal ini LPS hanya meminta ijin kepada DPR untuk menalangi sebesar Rp 1,3 triliun sementara total yang dikeluarkan LPS menjadi sebesar Rp6,72 triliun. Selisih yang sangat besar ! dan kecil kemungkinan merupakan kebijakan yang diambil setingkat LPS.

Jika ada kekeliruan dalam pengambilan kebijakan pemerintah tersebut adalah terlampau riskan jika diusut hanya oleh lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, yang kita ketahui saat ini ketidak-percayaan masyarakat berdasarkan rekaman yang diperdengarkan pada siding MK.

Untuk itulah kita sangat mengharapkan sebuah lembaga independent seperti KPK untuk mengungkapkan kasus Century, walaupun saat ini makna independent KPK ada kemungkinan "dicederai" oleh PERPPU mengenai penunjukan pelaksana tugas pimpinan KPK.

Adakah kemungkinan Presiden merasakan "kegentingan" yang lain dalam mengeluarkan PERPPU KPK ?

Agak aneh memang melihat pimpinan KPK, Bibit & Chandra "disibukkan" oleh pihak kepolisian.

Maaf, pihak Kepolisian pun terlihat seperti tidak ikhlas jika Bibit & Chandra harus kembali bertugas di KPK. Hal ini bisa dilihat dari dakwaan yang berubah-ubah dan tidak jelas.

Hampir-hampir saja Bibit dan Chandra benar-benar tidak bisa kembali lagi bertugas di KPK, Alhamdulillah terbit putusan sela MK atas permohonan uji materi yang diajukan Chandra dan Bibit yang meminta agar pasal pemberhentian tetap tersebut dihapus.

Mereka menilai ketentuan itu bertentangan dengan konstitusi. "Pemberhentian tetap pimpinan KPK saat menjadi terdakwa melanggar azas proporsionalitas," kata Chandra di persidangan.

sumber: http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2009/10/26/brk,20091026-204603,id.html

Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR RI dan Kapolri pun (yang jarang-jarang bersifat terbuka), pihak kepolisian seperti terlihat "memaksa" argumen/opini sehingga keliru.

Sebelumnya Kapolri mempersoalkan pencekalan Putronefo yang baru dilakukan pada September 2009. Padahal, Putronefo adalah dirut. Sedangkan Anggoro yang hanya sebagai komisaris telah dicekal sejak Agustus 2008. Namun, argumen Kapolri ini berubah setelah mengklarifikasi pencekalan Putronefo.

sumber : http://www.detiknews.com/read/2009/11/06/000202/1236242/10/anggota-fpks-persoalkan-klarifikasi-kapolri-soal-pencekalan-putronefo

Dalam rapat yang sama, kembali terlihat pemaksaan argumen/opini.

"Tidak pernah ada pencabutan kesaksian dari Ari Muladi," tegas Kapolri dalam rapat dengan Komisi III. Kapolri mengatakan apa yang disampaikan Ari Muladi dalam BAP masih sama dan tidak pernah dicabut. Keterangan Ari Muladi bahwa ia tidak mengenal pimpinan-pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap bohong.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/11/05/23393546/ari.mulady.dianggap.bohong.kesaksian.awal.tetap.jadi.pegangan

Bantahan / penegasan Ari Muladi disiarkan secara eksclusive oleh MetroTV sekitar pukul 9 malam

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/read/2009/11/11/104366/16/1/Ary_Muladi_Mengaku_tidak_Kenal_Ade_Chandra_maupun_Bibit

Jikalau KPK masih disibukkan oleh pihak kepolisian dan maaf, seperti "dibiarkan" oleh presiden karena beliau taat pada prinsip untuk tidak mencampuri proses hukum atau sesungguhnya beliau sangat menyetujui langkah kepolisian, maka harapan lainnya adalah dari kalangan DPR dengan segala mekanisme yang ada seperti hak angket.

Jikalau DPR pun mayoritas "mengamankan" kebijakan pemerintah dan tidak lagi merepresentasikan rakyat maka apakah mungkin terjadi rakyat menggelar kekuatannya (people power) ?

Tentu hal ini tidak kita inginkan karena bahaya bagi stabilitas politik dan
ekonomi.

Salam

Zon

Mutiara Zuhud

Sabtu, 19 Desember 2009

Indeks Tulisan

Jumat, 18 Desember 2009

Pengemban Amanat Rakyat