Kamis, 12 November 2009

Khawatir Hak Angket Century

Ruhut menuturkan, sampai saat ini masalah Century masih dikaji oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan belum ada hasil audit akhirnya. Karena itu, Ruhut pun mengingatkan kepada anggota fraksi lainnya, terutama dari partai koalisi, agar tidak sesumbar mengeluarkan pernyataan usulan hak angket.

“Kami dari Komisi III saja belum terima laporan audit BPK. Kami ingatkan Golkar dan PKS bahwa mereka bagian dari koalisi, jangan lupa dengan itu, apalagi ada menteri mereka di kabinet,” pungkas Ruhut yang juga ketua DPP Partai Demokrat ini

http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2009/10/28/83170/SKANDAL-BANK-CENTURY-Usul-Hak-Angket,-Partai-Koalisi-SBY-Diingatkan-Kontrak-Politik

“Masak isi kontrak politik kayak gitu?  Tidak boleh membongkar hal-hal yang tidak baik,” kata analis politik Umar S Bakry pada Rakyat Merdeka Lain, sesaat lalu (Rabu, 28/10).

Menurutnya, apa yang dilakukan beberapa partai koalisi SBY-Boediono dengan menggulirkan wacana kritis terhadap skandal yang melibatkan wapres Boediono dan menteri keuangan Sri Mulyani bukanlah dalam kerangka mengancam kekuasaan SBY.

Sumber: http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2009/10/28/83171/Kontrak-Politik-SBY-Berisi-Larangan-Membongkar-Skandal-Century?

Wahai anggota DPR yang terhormat,
kami, rakyat mengingatkan anda bahwa anda adalah wakil rakyat!, dipilih langsung oleh kami. Anda bukanlah wakil pemerintah maupun partai politik. Siapa lagi yang akan mengawasi kebijakan pemerintah  yang jika ada kemungkinan merugikan rakyat ?
Apakah anda meminta kami untuk unjuk kekuatan (people power) ?
Sebaiknya anda melaksanakan tugas perwakilan rakyat dengan sebaik-baiknya karena gerakan people power akan menganggu stabilitas politik, keuangan dan keamanan.

Kekhawatiran anda akan mekanisme hak angket dan anda menghubungkan dengan sebuah ikatan yang disebut kontrak politik, memperlihatkan kemungkinan sebuah kegentingan.
Kalau tidak ada yang salah dalam pengambilan kebijakan pemerintah dalam kasus Century, kenapa anda harus khawatir?

Hak Angket diperlukan segera ! berbarengan dengan audit yang dilakukan oleh BPK.  Anda harus berpacu dengan waktu, dengan uang dari kamilah anda menerima penghasilan setiap bulan.

Apakah hak angket akan membatalkan kontrak politik ?
Lebih baik kontrak politik batal daripada anda-anda anggota dewan terhormat bekerjasama dalam sebuah kejahatan, andaikan kebijakan pemerintah dalam kasus Century itu adalah sebuah kekeliruan.
Semoga saja bukan suatu kekeliruan.

1 komentar:

  1. Koalisi diperlukan tapi tidak serta merta lantas mau untuk memanipulasi bersama dalam rangka menutupi hilangnya uang milik negara.
    Ruhut, perlu diketahui ini bukan sinetron ........ (bukalah mata hatimu)
    Seandainya terbukti, andalah yang pertama menerima konsekwensi sesuai statment dalam perkataannya.

    yang jadi pertanyaan :
    - Ada apakah PD, begitu sangat ketakutannya ......
    - Terbesar dalam anggotanya tapi kalah dalam pemilihan ketua Pansus ada apakah....
    - mengapa PD tidak memproses Bendera yang jelas telah memfitnahnya....
    - Jika menjadi anggota pansus, dapat bebaskah jika ada pembuktian yang telah memberatkannya ........
    - Sanksi apakah yang diharapkan pansus hak angket guna tegaknya hukum di NKRI ini.......
    - Apa kesalahan PD yang telah ditinggalkan pendukungnya .......

    "Pansus Hak Angket saat ini berbeda"

    BUKTIKAN.

    BalasHapus